Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Milk Tea Alliance sebagai aktivisme digital transnasional di Twitter dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand pada Protes Anti-Pemerintah Thailand 2020. Pada tahun 2020, Thailand mengalami protes besar-besaran menentang pemerintahan Prayuth Chan-o-cha yang dipicu oleh pembubaran Future Forward Party. Protes yang berlangsung hampir sepanjang tahun ini, mengalami eskalasi di bulan Oktober dengan semakin ketatnya pembatasan aktivitas protes dan maraknya penggunaan kekerasan oleh negara untuk merepresi protes. Oleh karena itu, gerakan prodemokrasi di Thailand berupaya meningkatkan visibilitas isu dan atensi akan protes yang terjadi, khususnya dari sekutu mereka, Taiwan dan Hong Kong, dengan menggunakan tagar #MilkTeaAlliance di Twitter. Dengan menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional dan aktivisme digital, penggunaan tagar #MilkTeaAlliance merupakan bentuk aktivisme digital dengan adanya kontak transnasional yang membentuk jaringan advokasi transnasional antara Taiwan, Thailand, dan Hong Kong dalam wujud Milk Tea Alliance. Melalui penelitian dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan dokumen virtual, penelitian ini menemukan bahwa Milk Tea Alliance berperan dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand dengan empat taktik, yaitu politik informasi melalui penyebaran informasi dan pembingkaian nilai-nilai universal, kekerasan terhadap tubuh, dan aksi solidaritas di media sosial; politik simbolis melalui penyeruan simbol salam tiga jari; politik pengaruh melalui keberhasilan memanggil negara lain dan organisasi internasional; dan politik akuntabilitas dengan menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Prayuth atas komitmen terhadap perjanjian internasional. Namun, peranan Milk Tea Alliance pada Protes Anti-Pemerintah hanya sampai pada tahap pembentukan isu atau atensi dan posisi diskursif saja. Tertutupnya struktur peluang politik domestik di Thailand menjadi hambatan politik bagi pengaruh Milk Tea Alliance sebagai jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi perubahan kebijakan di Thailand.

---

This research aims to analyze the role of the Milk Tea Alliance as transnational digital activism on Twitter in advocating democracy for Thailand in the 2020 Thai Anti-Government Protests. In 2020, Thailand experienced massive protests against the Prayuth Chan-o-cha government triggered by the dissolution of the Future Forward Party. The protests, which lasted for most of the year, escalated in October with tighter restrictions on protest activities and the rampant use of violence by the state to repress the protests. Therefore, the pro-democracy movement in Thailand sought to increase the visibility of the issue and attention to the protests, especially from their allies, Taiwan and Hong Kong, by using the hashtag #MilkTeaAlliance on Twitter. Using the concepts of transnational advocacy networks and digital activism, the use of the #MilkTeaAlliance hashtag is a form of digital activism with transnational contacts that form a transnational advocacy network between Taiwan, Thailand, and Hong Kong in the form of the Milk Tea Alliance. Through a qualitative research method through literature study and virtual documents, this study found that the Milk Tea Alliance plays a role in advocating democracy for Thailand with four tactics: information politics through the dissemination of information and framing of universal values, violence against the body, and solidarity of actions on social media; symbolic politics through the invocation of the three-finger salute symbol; leverage politics through the success of calling other countries and international organizations; and accountability politics by holding the Prayuth government accountable for commitments to international agreements. However, the Milk Tea Alliance's role in the Anti-Government Protest only reached the stage of issue or attention formation and discursive positioning. The closed domestic political opportunity structure in Thailand is a political obstacle to the Milk Tea Alliance's influence as a transnational advocacy network in influencing policy change in Thailand."

"Rencana penambangan batu Andesit di Desa Wadas untuk Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener mendapat penolakan dari warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Penolakan didasarkan pada dampak buruk yang berpotensi membawa kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis. Penolakan ini berujung pada konflik berkepanjangan. Sebagai akibatnya, warga Wadas menghadapi berbagai represivitas yang mengancam hak mereka dan lingkungannya. Dalam mempertahankan penolakan ini, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) melakukan aktivisme digital dengan memanfaatkan berbagai media sosial sebagai wujud resistensi. Salah satunya, melalui akun Twitter (@Wadas_Melawan), GEMPADEWA mempublikasikan berbagai postingan yang menginformasikan tujuan, perkembangan, dan dinamika resistensi yang mereka lakukan. Tulisan ini, menggunakan pendekatan Kriminologi Visual, bertujuan untuk mencermati visualitas yang diperlihatkan dalam publikasi-publikasi visual (berupa foto dan video) oleh GEMPADEWA. Tulisan ini juga dikonstruksi melalui pandangan Viktimologi Hijau. Dengan demikian, visualitas yang dicermati berkaitan dengan resistensi korban-penyintas kejahatan lingkungan terhadap represi dan viktimisasi lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa publikasi visual melalui Twitter dapat memediasi aktivisme digital GEMPADEWA yang memberikan visualitas yang kuat mengenai resistensi terhadap viktimisasi lingkungan. Visualitas resistensi yang ada dapat memperlihatkan dan memperluas cara melihat bentuk-bentuk represi dan viktimisasi lingkungan terhadap warga Wadas.

---

The Indonesian government plans to open an andesite mining in Wadas Village, Purworejo, Central Java, as a part of the national strategic project called the Dam of Bener. However, this plan was challenged by some residents since this project holds several negative impacts on social, economic, and ecology. This challenge led to a prolonged conflict where Wadas residents faced various repressive measures threatening their rights and environment. In maintaining this resistance, the local environmental activist Gerakan Masyarakata Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) has carried out digital activism by utilizing various social media as a form of resistance. One of them, through their Twitter account (@Wadas_Melawan), GEMPADEWA publishes various posts informing their goals and the dynamics of their resistance. Using the Visual Criminology and Green Victimology approach aims to examine the visuality shown in visual publications (photos and videos) by GEMPADEWA. Thus, the visuality examined is related to the resistance of victims of environmental crimes to environmental victimization. This research shows that visual publications through Twitter enable to mediate GEMPADEWA’s digital activism which provides a powerful visualization of resistance to environmental victimization. Visualizing existing resistance can provide us with widened ways of seeing forms of environmental victimization towards local people."

"Petisi daring “Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” menjadi platform bagi warga Jerman untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tarif pajak produk menstruasi yang mencapai 19%. Pada platform ini para penandatangan petisi dapat menyampaikan alasan mereka menandatangani petisi tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana petisi daring “Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” berfungsi sebagai platform aktivisme digital, sekaligus menggambarkan pengabaian hak perempuan di Jerman. Dengan menggunakan metode analisis semantik dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi dalam pembuatan kebijakan di Jerman. Untuk mendapatkan data dari petisi daring, penelitian ini menggunakan alat bantu AntConc yang berfungsi untuk mencari frekuensi penggunaan kata pada alasan-alasan penandatangan petisi. Alasan-alasan tersebut menunjukkan adanya asumsi bahwa produk menstruasi adalah barang mewah dan terdapat diskriminasi terhadap perempuan melalui pajak ini. Secara keseluruhan, petisi ”Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” membuktikan masih adanya ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan di Jerman.

---

The online petition ”Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” provides German citizens a forum to voice their disapproval of the 19% tax on menstrual products. The petition’s signatories can express the reasoning behind their signatures on this platform. This research analyses the online petition ”Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie di Tamponsteuer” as a form of digital activism and an example of how women’s rights in Germany are disregarded. This research aims to show the discrimination against women in German policy-making using the semantic approach and textual analysis. To determine the frequency of word usage in the petition forum, this research uses the AntConc tool. The analysis of the petition shows that the tax on menstrual products is a form of discrimination against women. This research also finds that by putting menstrual products into luxury goods criteria, the German government neglected women’s perspectives and interests and therefore shows the inequality in policy decision-making in Germany."

"Aktivisme digital melalui media sosial kerap kali dilakukan oleh pengemudi ojek online untuk melakukan perlawanan atau resistensi terhadap penyedia layanan dalam konteks menolak kebijakan yang merugikan mitra pengemudi ojek online. Penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa aktivisme digital melalui media digital memiliki kelebihan dan sering kali berhasil dalam mencapai tujuannya, yaitu terakomdasi tuntutan/keluhannya. Peneliti tidak sepenuhnya setuju dengan studi sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa aktivisme digital yang dilakukan melalui media sosial oleh pengemudi ojek online tidak sepenuhnya efektif dalam memperjuangkan hak-haknya karena media digital memiliki kelemahan. Media sosial memiliki kemampuan untuk menghubungkan orang dengan mudah, namun media sosial justru mengarah kepada isolasi individu, terutama karena kelemahan koneksi online alternatif dibandingkan dengan pertemuan tatap muka tradisional. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara mendalam dengan sejumlah mitra pengemudi ojek online.

---

Digital activism through social media is often carried out by online motorcycle taxi drivers to fight or resistance against service providers in the context of rejecting policies that disserve online motorcycle taxi driver partners. Previous studies have stated that digital activism through digital media has advantages and is often successful in achieving its goals, to accommodate their demands/complaints. Researchers do not fully agree with previous studies, researchers argue that digital activism carried out through social media by online motorcycle taxi drivers is not fully effective in fighting for their rights because digital media has weaknesses. Social media has the ability to easily connect people, but social media leads to isolation of individuals, mainly because of the disadvantages of alternative online connections compared to traditional face-to-face meetings. The data in this study were obtained through literature study, document study, and in-depth interviews with a number of online motorcycle taxi driver partners."

"ABSTRAKAktivisme di masa ini telah muncul di lebih banyak tempat dengan terus berkembangnya ranah digital. Aktivitas ini disebut dengan aktivisme online. Ide dari tindakan ini tidak lagi dibatasi dalam mengisi peitis dan mengadakan demonstrasi di jalan-jalan. Meskipun relatif baru, aktivisme secara online mendapatkan tinjauan yang beragam karena dampaknya yang bervariasi terhadap tujuan yang dimaksud. Keberhasilan suatu aktivisme online selalu diperdebatkan masyarakat yang sering terbagi menjadi dua suara besar; sebagian berpendapat tindakan ini hanya sekedar slacktivism, sementara sebagian lainnya yang berpikir lebih baik untuk melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Penelitian ini mengambil salah satu contoh dari aktivisme online, Always rsquo; LikeAGirl. Keberhasilan kampanye LikeAGirl akan diselidiki dan akan dihubungkan ke aktivitas memeticnya. Penelitian ini akan menganalisa keberhasilan dari kampanye tersebut berdasarkan tiga faktor dari meme sukses yang dinyatakan oleh Dawkins, yaitu memiliki jangka waktu beredar yang panjang longevity , kualitas replikatif fecundity , dan kualitas mudah diingat fidelity.

---

ABSTRACTActivism has now emerged to more platforms with the ever evolving digital realm. This activity is called online activism. The idea of act is no longer limited into filling in petitions and holding demonstrations on the streets. Although relatively new, online activism receives mixed reviews from public due to its varying impact towards the causes. The success of an online activism is always debated as the public is often divided into two those who think the act is merely slacktivism, and others who think it is better to do something than nothing at all. This research takes one example of an online activism, Always rsquo LikeAGirl. We will investigate the success of LikeAGirl campaign, linking it to its memetic activity. We will analyse the success based on three factors of a successful meme stated by Dawkins, which includes longevity, fecundity, and fidelity."