Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Steffani Cicilia

Berakhirnya akta kuasa menjual karena kematian dan akibat hukum terhadap perbuatan yang dilakukan setelah akta kuasa berakhir : analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 51 Pdt/G/2007/PN.JKT.Tim = The ended power of attorney deed to sell because overtaken by death and legal consequences for undertaken actions after the authority ends the legal : analysis of the East Jakarta Court Number 51/PDT.G/2007/PN.JKT.TIM

" Meningkatnya dinamika dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang pada saat ini, mengakibatkan seseorang tidak dapat mengurus sendiri segala kepentingannya. Salah satu jalan keluar yaitu dengan adanya pemberian kuasa kepada pihak lain. Melalui kuasa ini, seseorang dapat diwakili oleh orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hal mewakili dewasa ini dianggap sudah lumrah dilakukan. Pengaturan mengenai kuasa saat ini terdapat dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUHPerdata. Dalam beberapa pasal tersebut, mengatur mengenai pemberian kuasa ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38769

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dipa Nugroho

Pembuatan akta otentik terkait Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang pengangkatan ketua dewan pengawas di Badan Usaha Milik Negara berstatus perusahaan umum = The making of authentic deed regarding to the Minister of State Owned Enterprises decree on appointment of the head of overseeing board in state owned enterprise conforms as public company (Perum)

" Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat suatu surat keputusan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas di Perusahaan Umum (Perum) XXX, dimana dalam Diktum Keempat dinyatakan memberikan kuasa kepada Direksi Perum XXX untuk membuatkan surat keputusan tersebut kedalam bentuk akta otentik dihadapan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris X atas surat keputusan Menteri BUMN tersebut adalah akta pernyataan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38894

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mestriana Setio Ningwulan

Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian pengikatan jual beli : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 164 K/Pdt/2012 = Third party reciprocal on peace agreement that annuls pre arrangement purchasing agreement : judicial review Supreme Court Decision Number : 164 K/Pdt/2012 / Mestriana Setio Ningwulan

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian pengikatan jual-beli yang telah dilakukan atas suatu bidang tanah di Depok. Putusan perdamaian yang dimaksud memiliki objek sengketa yang serupa dengan apa yang diatur didalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibatalkan hanya saja berbeda pihak-pihak didalamnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu dibuat sebuah Memory of Understanding antara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ikatan Notaris Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung dan Kementrian Hukum dan HAM RI terkait ... "

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38962

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ervitiana Hamdiah

Pelanggaran kode etik dan jabatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa : studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 6 Agustus 2010 Nomor : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010 = The violation of code of ethics and notary in the making of the deed of statement of extraordinary shareholders resolutions and the extraordinary general meeting of shareholders official record's : case study in the Verdict of Center Notary Supervisory as Assembly (MMPN) on August 6th 2010 number : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010

" Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39211

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aviza Pramusinta

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 03/B/MJ.PPN/V/2013 = Notary liability of the deed which has been read by the other party : study case of the Notary Central Supervisory Council Decree of 03/B/MJ.PPN/V/2013

" Akibat hukum terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Namun, mulai berlakunya degradasi adalah sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sebelum itu tetap berlaku asas praduga sah. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administratif dan perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Penggantian biaya, rugi dan bunga dapat diminta dengan terlebih dahulu membuktikan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39025

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sarah Lyndiani Hudioro

Tanggung jawab notaris terkait pelanggaran dalam akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengosongan yang dibuatnya : studi kasus Putusan Nomor 01/Pts/MPW.JKT/V/2009 = Notary's responsibility related to infringements of the power of attorney for sale and the power evacuation agreement that he made : case study of Decision Number 01/Pts/MPW.JKT/2009 / Sarah Lyndiani Hudioro

" ABSTRAK
Akta Notaris pada hakikatnya berfungsi untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari. Dengan pelanggaran Notaris dalam pengeluaran akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengosongan tanpa adanya akta pengikatan jual beli mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta yang tidak dibuat sesuai prosedur telah kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu bentuk pertangungjawaban Notaris adalah dengan pengenaan sanksi administratif. Disamping itu Notaris juga dapat dikenakan sanksi keperdataan berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga apabila ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39039

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewi Rahmawati

Kesalahan penandatangan akta PPAT berakibat pada batalnya akta tersebut : analisis yuridis terhadap pembuatan akta jual beli tanah di Kabupaten Bekasi = Mistake in the land rights transition deeds signature that annuls the deeds : juridical analysis on land rights transitiondeeds in Bekasi Municipal

" Tesis ini membahas mengenai otentisitas dari akta jual-beli yang didalamnya terdapat kesalahan penandatanganan. Kesalahan penandatanganan didalam akta berakibat pada hilangnya keotentisitas dari akta tersebut dan akta tersebut dapat batal demi hukum. Akta jual beli yang kehilangan ketotentikannya karena tidak sempurna tetap dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat selama tidak ada pihak yang dirugikan dan para pihak didalam Akta Jual-Beli mengakui perbuatan hukum tersebut. Penelitian ini adalah penelitian Eksplanatoris dengan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38758

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Diah Caturwati

Keadaan pikun sebagai suatu alasan pembatalan akta : analisa kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1592/K/Pdt/2011 tanggal 17 Januari 2012 = Senility as a reason of deed cancellation : case analysis Supreme Court Decision Number: 1592/K/Pdt/2011 date 17 January 2012

" ABSTRAK
Tesis ini berusaha untuk menganalisis mengenai pembatalan akta dengan alasan suatu keadaan pikun oleh putusan pengadilan. Dalam tesis ini juga menganalisi bagaimana suatu keadaan pikun dapat mempengaruhi keabsahan suatu akta serta bagaimana kepikunan dapat dijadikan alasan pembatalan akta oleh suatu putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif dengan bentuk preskriptif yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi masalah. Tesis ini memberi saran agar ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39038

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Enrico Herinanto Tanzil

Penguasaan hak atas tanah berdasarkan akta hibah palsu: studi putusan Pegadilan Tinggi Pontianak nomor 21/PID/2016/PT PTK = Ownership the right of land based on fake gift deed: Pontianak High Court Judgement number 21/PID/2016/PT PTK study

" Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Peranan tersebut dilihat dari PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan tanah. Pada kenyataannya masih banyak PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian dalam menjalankan jabatannya tersebut yang dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban bagi PPAT tersebut. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53521

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Joice Ishak Soelaiman

Persertifikatan tanah secara massal di Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat

" ABSTRAK
Masalah tanah merupakan masalah yang sangat pelik disebabkan ketidak-seimbangan antara tanah yang tersedia dengan jumlah kebutuhan akan tanah. Sering terjadi perselisihan menyangkut masalah tanah. Sebab itu diperlukan kepastian hukurn dan kepastian hak akan penguasaan tanah. Hal itu dapat dicapai dengan dilakukannya pendaftaran tanah.

Masyarakat mendaftarkan haknya atas tanah untuk mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat atas penguasaan tanah.

Untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah pemerintah membentuk Proyek Operasi Nasional Agraria berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 189 tahun 1981 yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian