Hasil Pencarian

Ditemukan 75 dokumen yang sesuai dengan query

Amalia Sari

Perbuatan melawan hukum oleh notaris atas pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli serta kuasa jual dengan dasar penipuan (Studi kasus Putusan Nomor 4/PDT.G./2020/PN.UNR) = Unlawful act by notaries for making sale and purchase agreement deed and selling authorization on fraud (Case study of Decision Number 54/PDT.G./2020/PN.UNR).

" Penelitian ini membahas mengenai studi kasus pada Putusan Nomor 54/PDT.G./2020/PN.UNR di Pengadilan Ungaran, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tidak memberikan salinan akta, tidak membacakan akta, dan tidak ada saksi pada saat penandatanganan pihak pertama, lebih jauh pada kasus tersebut alasan dibuatnya akta PPJB atas ketidaktahuan pihak kedua yang mana bisa mengarah pada tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Steffani Cicilia

Berakhirnya akta kuasa menjual karena kematian dan akibat hukum terhadap perbuatan yang dilakukan setelah akta kuasa berakhir : analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 51 Pdt/G/2007/PN.JKT.Tim = The ended power of attorney deed to sell because overtaken by death and legal consequences for undertaken actions after the authority ends the legal : analysis of the East Jakarta Court Number 51/PDT.G/2007/PN.JKT.TIM

" Meningkatnya dinamika dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang pada saat ini, mengakibatkan seseorang tidak dapat mengurus sendiri segala kepentingannya. Salah satu jalan keluar yaitu dengan adanya pemberian kuasa kepada pihak lain. Melalui kuasa ini, seseorang dapat diwakili oleh orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hal mewakili dewasa ini dianggap sudah lumrah dilakukan. Pengaturan mengenai kuasa saat ini terdapat dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUHPerdata. Dalam beberapa pasal tersebut, mengatur mengenai pemberian kuasa ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38769

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dipa Nugroho

Pembuatan akta otentik terkait Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang pengangkatan ketua dewan pengawas di Badan Usaha Milik Negara berstatus perusahaan umum = The making of authentic deed regarding to the Minister of State Owned Enterprises decree on appointment of the head of overseeing board in state owned enterprise conforms as public company (Perum)

" Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat suatu surat keputusan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas di Perusahaan Umum (Perum) XXX, dimana dalam Diktum Keempat dinyatakan memberikan kuasa kepada Direksi Perum XXX untuk membuatkan surat keputusan tersebut kedalam bentuk akta otentik dihadapan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris X atas surat keputusan Menteri BUMN tersebut adalah akta pernyataan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38894

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mestriana Setio Ningwulan

Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian pengikatan jual beli : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 164 K/Pdt/2012 = Third party reciprocal on peace agreement that annuls pre arrangement purchasing agreement : judicial review Supreme Court Decision Number : 164 K/Pdt/2012 / Mestriana Setio Ningwulan

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian pengikatan jual-beli yang telah dilakukan atas suatu bidang tanah di Depok. Putusan perdamaian yang dimaksud memiliki objek sengketa yang serupa dengan apa yang diatur didalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibatalkan hanya saja berbeda pihak-pihak didalamnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu dibuat sebuah Memory of Understanding antara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ikatan Notaris Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung dan Kementrian Hukum dan HAM RI terkait ... "

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38962

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizka Tri Yunita

Akibat hukum terhadap kesalahan dalam pencantuman nilai nominal saham dalam berita acara rapat umum pemegang saham yang dibuat oleh Notaris (studi kasus PT. SSKI) = Legal consequences error in the inclusion of nominal value of shares in the minutes of the general meeting of shareholders created by notary (case study PT. SSKI)

" Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil beberapa kebijakan yang berhubungan dengan perseroan, sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, yang dalam prakteknya RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Dalam tulisan ini mengambil studi kasus Akta Berita Acara ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44923

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andrea Aziz

Peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat melalui akta notariil dalam pendaftaran tanah pertama kali sebagai bentuk pengecualian dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah = Transfer of rights for land that not certified through notary deed in the land registry for the first time as the exception of form of Government Regulation No. 24 of 1997 on land registration

" Tesis ini membahas mengenai peralihan tanah belum bersertipikat terhadap Tanah Garapan dengan bukti Hak berupa Surat penyerahan tanah garapan dibawah tangan antara Sumamat dan Petrus naraheda tertanggal 22 April 1975 dan dicatat dalam register kelurahan klender Nomor 235 /12/06 dan penguasaan fisik berupa berdirinya Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Pertanian Kelurahan Klender sebagaimana terlampir. Pada tahun 2015 dilakukan peralihan hak atas tanah dengan menggunakan Akta Notariil berupa Pemindahan dan Penyerahan Hak tertanggal 23-09-2015 (Duapuluhtiga ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44970

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ewaldo Shael

Tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan tanpa persetujuan mantan isteri penjual dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik (analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY) = The responsibility of PPAT when enacted sale and purchase land and building deed without approval ex wife seller and the protection of buyer in good faith (analysis case Verdict District Court of Surabaya No 968/Pdt. 6/2012 PN.Sby)

" Tesis ini membahas mengenai Tanggung jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Tanpa Persetujuan Mantan Isteri Penjual dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik berdasarkan Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk PPAT lebih berhati-hati dalam pembuatan akta jual beli tanpa persetujuan mantan isteri penjual dan dapat secara tegas menolak apabila tidak sesuai dengan peraturan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45431

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rena Justina

Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta oleh Notaris Ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris = Restricting The Amount of Notarial Deeds According to Notary Code of Ethics and Law No 2 of 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position.

" Isu pembatasan jumlah pembuatan akta ini merupakan usulan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI kepada Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan usulan tersebut kemudian hal tersebut dibahas dalam pertemuan Dewan Kehormatan dalam kegiatan Rapat Pleno Diperluas INI yang diselenggarakan di Surakarta, pada tanggal 23-25 Oktober 2014. Dalam Rapat Pleno tersebut disepakati jumlah wajar akta yang dapat dibuat oleh Notaris sebanyak dua puluh akta dalam sehari. Hasil pertemuan tersebut kemudian dibawa dan diputuskan dalam Kode Etik Notaris hasil ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48152

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Faradila

Akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta kuasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagai akta notaris, serta upaya penyelesaiannya = The notary`s law consequence and responsibility towards deeds which did not meet the legal requirements as the notarial deeds, and also its settlement efforts

" ABSTRAK
Pada tesis ini, penulis mengangkat mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta kuasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagai akta Notaris, serta upaya penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor atas kerugian yang diderita pelapor akibat akta kuasa yang dibuat oleh Notaris dengan indikasi pemalsuan tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini, akta kuasa yang dibuat dengan tidak ... "

2018

T51132

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Iras Gabriella

Ketidaksesuaian antara rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum = Discrepancy between the recommendations of The Local Supervisory Council and the decision of The Regional Supervisory Council to the decision of The Central Supervisory Council Number 19/B/MPPN/XII/2017 against the sale and purchase agreement legally flaw

" Notaris adalah Pejabat umum untuk membuat akta autentik. Salah satu akta autentik yang dibuat adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jika dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris tidak teliti dan cermat, akibatnya terdapat cacat hukum didalam akta tersebut. Dan Majelis pengawas berhak memutuskan sanksi kepada noTesis ini membahas mengenai ketidaksesuaian antara rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap studi putusan Majelis Pengawas Pusat. Permasalahan yang yang dibahas dalam tesis ini adalah keabsahan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53592

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian