Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dituntut kreatif dalam mencari sumber pembiayaan. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan adalah melalui Surat Utang Negara SUN . Penelitian ini bertujuan untuk menguji dapat atau tidaknya SUN diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur serta risikonya apabila dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif legal research melalui pendekatan undang undang statute approach . Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara teknis SUN sebagai instrumen fiskal dan instrumen pasar keuangan, dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara telah membatasi tujuan penerbitan SUN. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum pelaksanaan penerbitan SUN untuk pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dapat menggunakan Keputusan Diskresi dengan mencantumkan kewenangan penerbitan SUN untuk tujuan pembiayaan infrastruktur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta menyiapkan ketentuan teknis dalam rangka penerbitan SUN, antara lain mekanisme pengusulan proyek yang akan dibiayai, pengelolaan rekening khusus dan mekanisme pembayaran proyek dari penerbitan SUN.

---

ABSTRACTIn order to fulfill the infrastructure financing, the Government is required to be creative in finding the alternative sources of financing. One of the alternative is through Government Debt Securities SUN instrument. This research aims to examine whether SUN can be issued for infrastructure financing or not and also to find the risks if it is implemented. The method used in this research is legal research with statute approach. Based on this research, technically, SUN as fiscal and financial market instruments, is possible to be used as a source for infrastructure financing. However, Law Number 24 Year 2002 concerning Government Debt Securities limits the purposes of government SUN issuance fo infrastructure financing. Therefore, to provide the legal basis for Government to issue SUN for infrastructure financing, the Government may use Discretionary Decree by stating the Government authority in the Law on State Revenue and Expenditure Budget and also prepares the technical provisions for the implementation of SUN issuance, among others, proposal project mechanism of which will be financed, management of special accounts and the payment mechanism of the project from the issuance of SUN"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem pengendalian intern pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhadap pengelolaan utang pihak ketiga. Objek penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemerintah X yang merupakan Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Lembaga Pemerintah X memiliki nilai utang pihak ketiga yang dinilai paling signifikan jumlahnya di antara kementerian/lembaga lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah atas pengelolaan utang pihak ketiga menunjukkan masih terdapat proses yang belum memadai dalam komponen lingkungan pengendalian atas penetapan reward dan punishment, kompetensi dan pelatihan SDM, jumlah pegawai, sistem penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan ketidaktersediannya informasi dan komunikasi yang memadai. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pembuatan petunjuk pelaksanaan pengelolaan utang pihak ketiga, petunjuk teknis pengelolaan utang pihak ketiga, Standar Operasional Prosedur pengelolaan utang pihak ketiga yang mendasari pekerjaan, dan penetapan akun risiko utang pihak ketiga yang tertuang dalam kertas kerja Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), serta tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai pengelola utang

---

This study aims to evaluate the implementation of the government's internal control system following Government Regulation No. 60 of 2008 on the management of third-party debt. The object of this research is Government Institution X, which is a non-ministerial government institution that has the task of assisting and reporting directly to the President of the Republic of Indonesia. Government Institution X has the value of third-party debt, which is considered the most significant in number among other ministries/institutions. Data were collected through semi-structured interviews and using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the analysis of the implementation of the government's internal control system on third-party debt management show that there are still inefficient processes in the components of the control environment for the determination of rewards and punishments, HR competencies and training, number of employees, risk assessment system, control activities, and the unavailability of information and communication. Recommendations from the results of this study for managing third-party debt are the preparation of guidelines and technical instructions. Prepared Standard Operating Procedures for managing third-party debt that underlies the work and determining third-party debt risk accounts contained in the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) working paper, as well as the availability of education and training for all debt management employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi efek dari berbagai metode pembiayaan utang pada nilai perusahaan. Metode yang paling umum digunakan oleh perusahaan di Indonesia untuk pembiayaan utang adalah dengan (Pinjaman Bank), menerbitkan Public Debt (Obligasi dan Sukuk), dan Private Debt (Surat Berharga Komersial, Surat Utang Jangka Menengah, Wesel Bayar, Utang Hipotik, dan Utang Sewa Guna Usaha/leasing). Dari perspektif akuntansi, tidak ada perbedaan antara Public Debt (Obligasi/Sukuk) dan Loan (Pinjaman Bank). Namun, dari perspektif ekonomi/bisnis, surat utang perusahaan dan pinjaman bank berbeda dalam hal karakteristik mereka. Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa atribut dari jenis utang yang dipilih memiliki dampak terhadap nilai perusahaan. Hasilnya akan menunjukkan karakteristik yang berbeda akan mempengaruhi nilai perusahaan.

---

This study aims to verify the effects of various debt financing methods on firm value. The most common method used by companies in Indonesia for debt financing is by Loans, issuing Public Debt (Bonds and Islamic Bonds), and Private Debt (Commercial Securities, Medium-Term Notes, Notes Payable, Mortgage Debt, and Lease). From an accounting perspective, there is no difference between Public Debt (Bonds and Islamic Bonds) and Loans. However, from an economic/business perspective, corporate debt and bank loans differ in their characteristics. This research was conducted with the assumption that the attributes of the type of debt chosen had an impact on the value of the company. The results will show different characteristics that will affect the value of the company."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis rencana restrukturisasi PT Krakatau Steel yang dijalankan akibat kerugian yang dicatat perusahaan sejak tahun 2012. Metode yang digunakan adalah pemodelan keuangan guna melihat keadaan posisi keuangan dan juga untuk memprediksi kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi di periode yang akan datang. Adapun penentu kesehatan perusahaan dilihat melalui rasio keuangannya yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio- rasio keuangan dihitung dari hasil proyeksi laporan keuangan perusahaan. Secara spesifik studi ini ingin memperkenalkan loan life coverage ratio (LLCR) sebagai salah satu penentu kemampuan pembayaran utang perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan dan data makroekonomi untuk menentukan asumsi dalam proyeksi keuangan perusahaan. Hanya dengan skenario peningkatan kapasitas dan utilisasi 75% perusahaan dapat memiliki LLCR, current ratio, debt capacity, dan struktur keuangan yang sesuai dengan ketentuan minimal perusahaan untuk beroperasi dengan sehat.

---

This research is performed to analyze the impact of debt restructuring of PT Krakatau Steel Tbk that was carried due to losses recorded by the company since 2012. Financial modelling method is used to evaluate company’s financial condition and to forecast company’s competencies to keep operating in the future. The determinants are seen through its financial ratios: liquidity, solvency, activity, and profitability which are calculated from the results of projected company financial reports. Specifically this study also wants to introduce loan life coverage ratio (LLCR) as one of the determinants of a company's debt repayment capability using company's financial statements data and macroeconomic data to determine assumptions for the financial projections. In conclusion, only with a scenario of increasing capacity and utilization of 75% a company can comply with the minimum requirements of the LLCR, current ratio, debt capacity, and financial structure."

"ABSTRAKStudi ini membahas utang luar negeri pemerintah Indonesia pada periode 2009-2017. Studi ini adalah studi mandiri yang menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan 6 indikator analisis posisi utang luar negeri yang dikeluarkan oleh IMF. Hasil studi ini menunjukkan posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia dalam posisi relatif aman berdasarkan 6 indikator IMF. Pemerintah hanya disarankan untuk berhati-hati dengan kemungkinan terjadinya Crowding Out Effect akibat kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif.

---

ABSTRACTThis study discusses Indonesia 39 s foreign debt in the period 2009 2017. This study is an independent study using descriptive method using 6 indicators of foreign debt position analysis issued by the IMF. The results of this study show the Indonesian government 39 s foreign debt position in a relatively safe position based on 6 indicators of the IMF. The government is only advised to be careful with the possibility of a Crowding Out Effect due to expansive government fiscal policy"