Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data spasial wilayah kerja statistik digunakan dalam pelaksanaan sensus dan survei agar tidak terjadi ganda cacah dan lewat cacah di Indonesia. Data spasial wilayah kerja statistik ini juga dapat diakses oleh publik hingga setingkat desa. Kualitas data spasial mengandung banyak ketidakpastian disebabkan kesalahan yang terjadi. Pengguna data perlu mendapatkan informasi data yang akan digunakan berdasarkan spesifikasi produsen agar memberikan pilihan data yang akan digunakan. Evaluasi terhadap kualitas data spasial wilayah kerja statistik saat ini dilakukan secara tunggal pada setiap dataset. Berdasarkan SNI ISO 19157:2015, bahwa produsen peta perlu menyusun spesifikasi produk untuk melakukan evaluasi komponen secara agregat agar memuaskan pengguna data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi unsur yang berperan dalam penilaian data spasial wilayah kerja statistik, elemen dan sub elemen kualitas data spasialnya dengan metode entropi, membuat kriteria penilaian, dan menyusun klasifikasi kelas kualitas data spasial untuk mendapatkan nilai Indeks Grad Peta. Terdapat enam unsur yang berperan dalam penilaian kualitas data yaitu batas wilayah kerja statistik, titik batas, titik infrastruktur, sistem koordinat, kode dan nama wilayah, dan metadata. Metode evaluasi dilakukan dengan melakukan agregasi terhadap hasil evaluasi setiap unsur dengan menggunakan Indeks Grad Peta untuk menyatakan kualitas data spasial wilayah kerja statistik. Nilai Indeks Grad Peta dari data spasial wilayah kerja statistik adalah A(> 2.96, sangat baik), AB(> 2,80 dan ≤ 2,96, baik), B(> 2,64 dan ≤ 2,80, memadai), BC(≥ 1,96 dan ≤ 2,64, meragukan), dan C(< 1,96, tidak baik). Metode penilaian ini telah diujicobakan di enam sampel Wilayah Kerja Statistik Kota Jakarta Selatan dengan mempertimbangkan jarak, biaya, kemudahan akses, dan sumber daya manusia dalam melakukan groundtruth. Hasil penilaian yang didapatkan adalah BC dan C. Hasil dari penelitian ini menjadi rekomendasi dalam kegiatan evaluasi dan peningkatan kualitas data spasial wilayah kerja statistik di Badan Pusat Statistik pada masa yang akan datang.

---

Spatial data is an important part in supporting census and survey activity in order to avoid missed counting and doubled counting of respondent in Central Bureau of Statistics. This spatial data can also be accessed by public sector until village level. The quality of spatial data contains many uncertainties due to errors that occur. Data users need to get data information that will be used based on manufacturer specifications in order to provide data choices to be used Evaluation of spatial data is still done by single evaluation on each dataset. Based on National Standard of Indonesia ISO 19157:2015, evaluation in single element does not make user satisfied. Therefore, the purpose of this research is to find out each dimension, element, and sub element used to measure quality of spatial data and their weight using entropy method. The result will be used in Indeks Grade Peta to aggregate the data quality result as an indices. The result of five IGP classifications for spatial data of enumeration areas namely are A(> 2.96, very good), AB(> 2,80 dan ≤ 2,96, good), B(> 2,64 dan ≤ 2,80, sufficient), BC (≥ 1,96 dan ≤ 2,64, doubtful), dan C (< 1,96, not good). This evaluation method has also been tested in some enumeration areas in South Jakarta with some considerations namely are distance, cost, easiness of access, and human resources in conducting groundtruth. The result is BC and C. The results of this research will be discussed in future activities to improve activity of evaluation and spatial data quality at Central Bureau of Statistics."

"Notaris adalah pejabat publik yang salah satu wewenangnya adalah melakukan legalisasi. Legalisasi dilakukan terhadap dokumen publik yang berasal dari Indonesia yang akan digunakan di luar Negeri atau sebaliknya yang dilaksanakan oleh Notaris atau Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON). Dalam pelaksanaannya ALEGTRON belum menerapkan prinsip-prinsip keandalan sebuah Penyelenggara Sistem Elektronik yang baik, ditambah lagi tidak adanya tanggung jawab ALEGTRON selaku penyedia jasa terhadap kebenaran isi dokumen yang dilegalisasi melalui aplikasi ini, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan hasil legalisasi dari dokumen publik tersebut. Masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan sistem keautentikan secara elektronik, akuntabilitas sistem elektronik dan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem autentikasi dokumen yang dilegalisasi secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang hukum keamanan informasi diatur dalam UU no. 11 tahun 2018 dan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahannya dan diatur lebih lanjut dalam PP No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sedangkan pengaturan tentang pertanggungjawaban akuntabilitas Sistem Elektronik diatur dalam pasal 15 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara aman, andal dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk pertanggungjawaban hukum adalah Presumed Liability. ALEGTRON belum menyelenggarakan Sistem Elektronik yang sepenuhnya andal, aman dan bertanggung jawab, tidak patuh dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai sebuah Penyelenggara Sistem Elektronik, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dijatuhi sanksi administratif.

---

Notaries are officials whose one of its authority is to legalize. Legalization is carried out on documents originating from Indonesia that will be used abroad or vice versa carried out by a Notary or the Ministry of Law and Human Rights of the Re of Indonesia through the Electronic Legalization Application (ALEGTRON). In its implementation, ALEGTRON has not applied the principles of reliability of a good Electronic System Operator, plus the lack of responsibility of ALEGTRON as a service provider for the correctness of the contents of documents legalized through this application, thus opening the gap for misuse of the results of the legalization of the documents. The issues raised in this thesis are regarding the regulation of the electronic authenticity system, the accountability of the electronic system and the legal responsibilities of the document authentication system that is legalized electronically. This research is a normative juridical research with descriptive type of research with qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the regulation of information security law is regulated in Law no. 11 of 2018 and Law No. 19 of 2016 concerning amendments and are further regulated in PP No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, while the regulation on accountability of Electronic System accountability is regulated in article 15 of the Electronic Information and Transaction Law, that the System Provider Electronics must carry out electronic systems in a safe, reliable and responsible manner. Whereas for legal liability is Presumed Liability. ALEGTRON has not implemented an Electronic System that is fully reliable, safe and responsible, non-compliant and does not fulfill its obligations as an Electronic System Operator, the Director General of General Law Administration (AHU) can be held accountable and subject to administrative sanctions."