Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Torringa, R.A.

Strafbaarheid van rechtspersonen

Arnhem: Gouda Quint BV, 1984

BLD 346.015 TOR s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Torringa, R.A.

De rechtspersoon als dader : strafbaar leidinggeven aan rechtspersonen

Arnhem: Gouda Quint BV, 1988

BLD 346.015 TOR r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Stacia Faustine

Penemuan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap subjek hukum yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi = Judge-made law in sentencing legal subjects in corporate crime

" Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Independensi hakim juga termasuk kebebasan untuk membuat hukum dalam putusannya (juga dikenal sebagai hukum yang dibuat hakim atau pembuatan hukum yudisial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peran dari hakim dalam pembuatan hukum yudisial semakin penting ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Maydiba Sarawi Thandi

Tanggungjawab majikan terhadap perbuatan melawan hukum bawahannya (Studi kasus: tanggungjawab perusahaan pelayaran terhadap perbuatan melawan hukum Nakhodanya)

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S21377

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Moh. Helmi Syarif

Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pidana lalu lintas dan angkutan jalan di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan = Juridical review of corporate criminal liability in road traffic crime in the act no 22 2009 on traffic and road transportation / Moh. Helmi Syarif

" ABSTRAK
Terjadinya kecelakaan atas transportasi massal yang menimbulkan banyaknya korban meninggal dunia, adakalanya ditengarai karena ulah manajemen, seperti misalnya perusahaan otobus, yang tidak secara teratur melakukan pemeriksaan kelaikan alat transportasinya, atau tidak memenuhi kelayakan teknis dengan tujuan menghemat biaya investasi yang mana perbuatan itu pada akhirnya dapat mengabaikan faktor keselamatan penumpang bus dan pengguna jalan yang lain, sehingga mengakibatkan kecelakaan yang fatal yang banyak orang meninggal atau luka-luka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan ... "

2013

T32590

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library