Hasil Pencarian

Ditemukan 1015 dokumen yang sesuai dengan query

Mohammad Taufik Makarao

Masalah pidana dan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia: studi tentang pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan

" Masalah pidana dan pemidanaan merupakan suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Pembicaraan tentang pidana dan pemidanaan ini dapat dikatakan setua umur manusia. Terdapat berbagai istilah, arti pidana yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskannya. Pidana dan pemidanaan ini juga merupakan masalah yang terus dikaji dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Di Indonesia dewasa ini sedang dilakukan proses pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru yang tentunya di dalamnya juga berkaitan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indriyanto Seno Adji

Analisis penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam perspektif hukum pidana di Indonesia: tinjauan kasus terhadap perkembangan tindak pidana korupsi

" Perbuatan melawan hukum yang semula diartikan secara formil ("wederwettelijk") telah mengalami pergeseran dan yang dianggap sebagai terobosan baru dalam hukum pidana, karena sifat dari perbuatan itu kini diartikan juga secara materiel yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga terjadi perubahan arti menjadi "wederrechtelijk", khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum pidana ini (wederrechtelijk) mendapat pengaruh yang kuat sekali dari pengertian perbuatan melawan hukum ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1996

T368

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Usman

Masalah pidana penjara jangka pendek dalam pembaharuan hukum pidana: studi kasus di Kotamadya Jambi

" ABSTRAK
Penelitian ini bermaksud melakukan reevaluasi dan reorientasi terhadap penggunaan pidana penjara jangka pendek dalam sistem pemidanaan. Kemudian mengetengahkan pemikiran alternatif sehubungan dengan eksistensi pidana penjara jangka pendek dalam pembaharuan hukum pidana..

Pokok permasalahan difokuskan pada: 1) Sejauh mana penerapan pidana penjara jangka pendek dalam praktek peradilan pidana, serta faktor yang melatarbelakanginya? Bagaimana relevansi pidana penjara jangka pendek dengan sistem pemasyrakatan sebagai cara pelaksanaan pidana penjara? 3) Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, apakah pidana penjara ... "

1995

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tina Asmarawati

Hukum pidana anak di Indonesia

" Anak adalah masa depan bangsa, untuk itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak menjadi manusia-manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu unsur pembinaan .dan perlindungan adalah Hukum, sebab unsur ini mengatur fungsi, hak, dan kewajiban warga masyarakat maupun- warga negara. Permasalahannya sekarang, apakah Hukum yang sesuai untuk anak-anak sudah ada? Kalau kita perhatikan kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak dewasa ini terutama di kota-kota besar seperti perkelahian antarsekolah maupun antarwilayah yang banyak menimbulkan korban, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Budi Supriyanto

Fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan telekomunikasi (Undang-undang no. 3 tahun 1993)

" Latar Belakang
Komunikasi antarmanusia merupakan ciri pokok kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam tingkat kehidupan yang sederhana maupun dalam tingkat kehidupan yang lebih komplek seperti pada kehidupan modern dewasa ini.

Komunikasi mempunyai peranan asasi dalam segala aspek kehidupan manusia, masyarakat dan negara, karena komunikasi merupakan wahana utama dari kegiatan dan kehidupan manusia sehari-hari. Manusia berkomunikasi dengan sesamanya karena memang di antara mereka saling membutuhkan, dan juga karena manusia hanya bisa berkembang melalui komunikasi, sehingga ... "

1993

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bachruddin

Pidana tutupan : latar belakang pembentukan, penerapan dan prospeksinya dalam KUHP baru

" ABSTRAK
Merupakan suatu kenyataan bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang adalah warisan kolonial Belanda, yang walaupun berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 telah diadakan perubahan dan penambahan disesuaikan dengan hakekat kemaerdekaan, namun masih belum memenuhi kebutuhan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesadaran hukum masyarakat yang berlandaskan Pancasila, sehingga secara berturut-turut diadakan perubahan dan penambahan lainnya hingga saat ini. Salah satu penambahan penting yang menyangkut masalah pemidanaan dalam KUHP adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang ... "

1992

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erna Dewi

Sistem minimum khusus dalam hukum pidana sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia

" BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini dengan kemajuan teknologi yang canggih banyak negara, baik yang baru merdeka, negara yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, berlomba melakukan pembangunan di segala bidang, dengan satu tekad berusaha untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakatnya menuju masyarakat yang sejahtera. Sejalan dengan usaha yang demikian itu, negara-negara yang baru merdeka berusaha pula untuk memperbaharui hukumnya. Adapun dasar dari usaha pembaharuan tersebut dilandaskan pada alasan politik, sosiologis dan praktis. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

T2053

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Edi Setiadi

Fungsionalisasi hukum pidana dalam tindak pidana di Bidang perpajakan

1991

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Paulus Hadisuprapto, 1949-

Manfaat tindakan non-hukum pidana dalam menunjang sistem peradilan pidana (Tinjauan dari aspek perundang-undangan pidana pengetahuan serta sikap penegak hukum)

" ABSTRAK
Proklamasi 17 Agustus 1945, yang merupakan pernyataan Kemerdekaan bangsa Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan cita-cita pembaharuan hukum. Pernyataan kemerdekaan tersebut sekaligus terkandung di dalamnya pernyataan untuk merdeka dan bebas dari ikatan belenggu penjajahan hukum kolonial. Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, di samping merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas ... "

1988

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rodliyah

Kejahatan yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang

" ABSTRAK
Berbicara tentang perempuan haruslah dimulai dengan menempatkan mereka, pertama-tama sebagai manusia. Barulah setelah itu kita bisa lebih arif melihat lakon khusus yang rnereka perankan dalam masyarakat. Hanya dengan kerangka dari dimensi manusianya secara utuh, kajian mengenai perempuan dapat tiba pada terminal pengertian yang memuaskan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Marwah Daud Ibrahim bahwa dengan bertumpu pada titik pandang kemanusiaan, kitaakan melihat perempuan dan lelaki pada dasarnya sama cerdas otaknya, sama mulia budinya, dan sama luhur ... "

1992

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian