Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Didik Endro Purwoleksono
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Edwin Ligasetiawan
"
Metode persidangan pidana dengan menggunakan alat elektronik baru digunakan luas setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sistem peradilan pidana berbagai negara di dunia. Perubahan ini berdampak pada hak terdakwa untuk hadir di muka pengadilan yang diatur dalam KUHAP. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan merupakan salah satu hak dasar bagi terdakwa dan sebagai jaminan dalam pelaksanaan peradilan yang adil (fair trial) karena berkaitan dengan proses pembuktian. Dalam pembahasan ini metode penelitian yang digunakan adalah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lathifah Aini Rahman
"
Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan menjadi sebuah masalah besar di negara Indonesia. Contoh kecilnya saja adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II APaledang Bogor. Overcrowded tersebut berujung pada munculnya perlakuan kepada narapidana yang tidak manusiawi. Kemudian timbul masalahmasalah lain seperti perasaan tidak nyaman para penghuni Lapas karena harus saling tidur tumpang tindih dan berebut tempat tidur dan bahkan ada yang tidur dengan posisi jongkok, narapidana harus antre dan berebut mendapatkan air bersih untuk MCK, timbulnya penyakit menular, pertemuan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44859
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ferny Melissa
"
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam pemenuhan dan penjaminan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, telah di atur sebuah sistem berupa prinsip keadilan restoratif atau restorative justice yang merupakan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan di luar dari proses peradilan di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah diatur sebuah proses yang disebut diversi. Penulis ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Chandras Suryo Kusmayasputri
"
ABSTRAK
Tulisan ini adalah suatu kajian mengenai tindakan vigilantism di dalam masyarakat sebagai suatu perwujudan dari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan otoritas yang ada. Adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku merupakan suatu permasalahan sosial yang serius dan memerlukan perhatian tersendiri. Di dalam permasalahan ini, rasa ketidakpercayaan terhadap hukum dan otoritas yang ada dijadikan sebagai pemicu dalam memberikan reaksi sosial informal terhadap pelaku tindak kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Reaksi sosial informal yang ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
"
Criminal justice system are mostly concerned with dispensing justice accurately rather than the efficiency of the processes involved within the system. With such prioritization, delays become part of the process, which in turn can negatively affect the accused, accuser and society as a whole. While there is an implicit general awareness that delays have costs, there have been few attempts to actually estimate them ...
"
300 APS 6:1 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JY 5:3 (2012) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
A court has a central role in reaching the aim of criminal justice system. The long term aim of criminal justice system is to realize the social welfare. The aim may only be reached by integrating the interest of public community and criminal actors in court decision either condemnation, free from legal prosecution, or discharge from all legal punishment ...
"
343 JPIH 21 (1999)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ginting, Alfredo Elias
"
Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, oleh karena itu Republik Indonesia memahami mengenai pentingnya penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki banyak aspek dan sistem untuk menjalankan fungsinya, salah satunya penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam sistem peradilan hukum pidana. Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan penuntutan, eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hulsman, L.H.C.
Jakarta: Rajawali, 1984
345 HUL d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
