Hasil Pencarian

Ditemukan 157 dokumen yang sesuai dengan query

Agustinus Purnomo Hadi

Pembebasan bersyarat: Bagian dari proses pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana yang terpadu (Integrated Criminal Justice System)

" Pembebasan bersyarat, pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Tahapan itu merupakan rangkaian dalam penegakan hukum pidana, yang berarti menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana, yang dioperasionalkan melalui suatu sistem yang di sebut sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sebagai suatu sistem, maka akan didukung dengan unsur perundang-undangan (unsur substansial) dan unsur kelembagaan (unsur struktural) meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang harus bekerja secara terpadu. Namun, secara ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chairul Huda

Berbagai kecenderungan dalam sistem dan pelaksanaan peradilan pidana

" Kurun waktu seratus tahun belakangan ini telah terjadi perubahan-perubahan pemikiran dalam hukum pidana. Perubahan pemikiran yang paling mutakhir adalah dilihatnya hukum pidana sebagai suatu konsep pengendalian sosial. Perhatian tidak lagi semata-mata ditujukan kepada perbuatan pidana (Aliran Klasik), ataupun perbuatan pidana dan pembuat perbuatan pidana (Aliran Modern), tetapi hukum pidana itu sendiri menjadi pusat perhatian (Aliran Kontrol Sosial). Konsep ini melahirkan gerakan yang bersifat abolisionistis terhadap hukum pidana. Selain itu timbul pula usaha untuk memperhatikan prinsip-prinsip ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tandigau, Rannu

Asas oportunitas : suatu kajian sistem peradilan pidana terpadu dalam hukum pidana modern

" Pengorbanan bangsa Indonesia yang telah diraih untuk mencapai suatu kemerdekaan tidaklah mudah begitu saja, memerlukan rentan waktu yang sangat lama sampai mencapai kemerdekaan. Penegakan hukum yang terjadi selama ini dan sampai saat sekarang belum menunjukkan suatu kerja yang baik, akan tetapi masih jauh dari harapan dan hukum masih tertatih-tatih mengikuti keadaan yang seyogyanya diatur (het recht hink achter de feiten aan) namun sudah mulai nampak sedikit demi sedikit kinerja yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ginting, Iwan

Penanganan tindak pidana pencucian uang dalam tahap pra-judikasi

" Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, terorisme, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16456

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

I Putu Asti Hermawan Santosa

Studi Keberlakuan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana = The Study of Enforceability of The Circular Letter of Indonesian National Police Chief Number SE/8/VII/2018 Concerning The Implementation of Restorative Justice in The Criminal Cases Settlement.

" ABSTRAK
Kepolisian Republik Indonesia merupakan gerbang utama dalam criminal justice system, sehingga penentuan kearahmana penanganan tindak pidana ditentukan pada awal proses di kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan, tujuan hukum yaitu untuk kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan, seringkali tidak dinamisnya tujuan hukum antara kemanfaatan dan kepastian hukum, hal ini menjadi polemik di masyarakat karena polisi selalu mengedepankan asas legalitas dalam mencapai kepastian hukum, sehingga kepolisian terlihat rigid dalam menangani suatu tindak pidana, sehingga hal ini menjadi perhatian ... "

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rios Rahmanto

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana = Penal mediation as alternative criminal settlement / Rios Rahmanto

" ABSTRAK
Penegakan hukum pidana baik didasarkan pada teori pemidanan dan tujuan pemidanaan serta sistem penegakan hukum pidana melalui Sistem Peradilan Pidana penjatuhan pidana lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pelaku, dengan kata lain, tujuan pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku kejahatan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan kepentingan korban kurang diperhatikan. Perkembangan global tentang pemidanaan memunculkan konsep Restorative justice yang dianggap memperhatikan kepentingan korban dan pelaku.Salah satu perwujudan dari Restorative Justice adalah dengan melakukam ... "

Universitas Indonesia, 2013

T32784

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Guruh T. Kusumo

Hakim komisaris dan upaya perlindungan terdakwa dari rekayasa kasus : analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 89 PK/Pid/2008 = Hakim komisaris and the accused protection from case manipulation : analys of Supreme Court Award no 89 PK/Pid/2008

" ABSTRAK
Gagasan akan adanya Hakim Komisaris semakin gencar dilakukan setelah diratifikasinya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam salah satu ketentuan konvensi tersebut, mengisyaratkan bahwa apapun tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum harus segera dihadapkan ke depan sidang pengadilan. Hakim Komisaris juga diperlukan untuk mengurangi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa menggantikan lembaga ... "

2013

T32709

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yudhistira Adhi Nugraha

Pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak = Punishment for the accused children who threatened by special minimum sentencing on court practice before the enactment of Law number 11 year 2012 about the children's criminal justice system

" Penulisan tesis ini membahas mengenai permasalahan pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta bertentangan atau tidaknya putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T33048

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dadan Hendrawan

Kebijakan kriminal administrative penal law di Indonesia = Criminal policy of administrative penal law in Indonesia / Dadan Hendrawan

" ABSTRAK
Perkembangan yang menarik di Indonesia saat ini adalah banyaknya perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undang administrasi seperti perbankan, lingkungan hidup, dan lain-lain mengandung pidana yang sangat berat, yang mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuat undang-undang pidana tersendiri.Hukum pidana dalam perkembangannya ternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pencantuman bab tentang ketentuan sanksi pidana tersebut bagi beberapa kalangan menimbulkan keresahan karena dikhawatirkan akan menimbulkan overkriminalisasi. Kekhawatiran ini dikarenakan tidak adanya kebijakan kriminalisasi yang jelas yang dimiliki oleh pembentuk ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39091

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Joshua Joseph Eliazer Sumanti

Kebijakan hukum pidana tentang implementasi konsep non-conviction based asset forfeiture dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia = Criminal policy regarding the implementation of non-conviction based asset forfeiture concept in prevention and eradication corruption crime in Indonesia / Joshua Joseph Eliazer Sumanti

" ABSTRAK
Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-situasi sulit akibat pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari proses hukum dengan membawa serta aset hasil tindak pidana korupsinya ke luar yurisdiksi Indonesia. Diperlukan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38763

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian