Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 302 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Masalah penahanan dalam proses sidang pengadilan
Universitas Indonesia, 1985
S21588
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putusan pengadilan yang melanggar asas ultra petitum partum (studi kasus putusan perkara Waduk Kedung Ombo)
Universitas Indonesia, 2007
S22052
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Basiq Djalil
Peradilan agama di Indonesia: gemuruhnya politik hukum (hukum Islam, hukum barat, dan hukum adat) dalam rentang sejarah bersama pasang surut lembaga peradilan agama hingga lahirnya peradilan syariah Islam Aceh
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
347.01 BAS p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman / Departemen Kehakiman
" Materi yang dimuat dalam penerbitan ini meliputi pembentukan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman, khususnya Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. ... "
Djakarta: Departemen Kehakiman, 1970
K 347.01 IND u
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradialn Tata Usaha Negara (PTUN) di lengkapi UU RI No 49 th 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; UU RI No.2 Th. 1986 tentang peradilan umum; UU RI no. 8 th 2004 tentang perubahan atas UU RI no.2 th 1986 tentang peradilan umum; UU RI No.5 th. 1986 tentang PTUN; UU RI no.9 th. 2004 tentang perubahan atas UU RI no.5 1986 tentang PTUN; UU RI no. 48 th. 2009 tetang kekuasaan Kehakiman; UU Ri No. 18 Th. 2003 tentang Advokat
Bandung : Citra Umbara, 2010
342.06 UND (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Isran Idris
Pola penguasaan tanah melalui sistem gilir ganti sawah di Kabupaten Kerinci
" Sistem gilir ganti sawah adalah pola penguasaan tanah sawah menurut hukum adat bagi ahli waris perempuan secara bergilir ganti dalam menggunakan atau pemakaiannya untuk mendapatkan hasilnya. Adanya sistem ini adalah pengaruh sistem kewarisan yang membedakan antara harta berat dan ringan. Banyaknya peserta dan persilangan gilir ganti sawah mempengaruhi pergerakan sistem dan masa tunggu setiap peserta mendapatkan gilirannya. Pada saat ini Sistem gilir ganti sawah sudah tidak efektif dan fleksibel lagi karena bekerja diatas lapisan ke ... "
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nunuk Sulisrudatin
Peranan pembimbing kemasyarakatan terhadap pengupayaan perlindungan anak dalam proses peradilan anak: studi pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Timur-Utara = Role of probation officer to effort child protection in juvenile court: study on probation office (BAPAS) East-North Jakarta
" Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya fenomena yang terjadi dalam proses peradilan anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menunjukkan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, seperti PK sering tidak hadir dalam persidangan anak untuk menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ataupun mendampingi tersangka anak. Selain itu, banyak pula masyarakat, bahkan para aparat penegak hukum, yang tidak mengetahui dan mengerti peran serta tugas dari PK dalam membantu anak selama proses peradilan anak. ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21963
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gesang Yulianto
Efisiensi dan efektifitas penyelesaian keberatan dan banding (studi atas putusan pengadilan pajak) = Efficiency and effectiveness appeal process (study of tax court decisions)
" Salah satu hak Wajib Pajak adalah hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menangani keberatan sedangkan Pengadilan Pajak diberi kewenangan untuk menangani banding. Efisiensi dan efektifitas merupakan saiah satu tolok ukur kesuksesan organisasi termasuk bagi Direktorat Jendera! Pajak dan Pengadilan Pajak. Dari penelitian terhadap 123 putusan banding Pengadilan Pajak diketahui bahwa keberatan Wajib Pajak Kebanyakan diselesaikan dalam jangka waktu 11 dan 12 bulan. dan 92% keputusan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22256
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jaya Ahmad Nurjaman
Efektivitas Pembentukan Badan Banding Sementara dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di WTO = The Effectiveness of the Establishment of a Temporary Appellate Body in International Trade Disputes Settlement at The WTO.
" Penelitian ini membahas mengenai Badan Banding WTO (WTO's Appellate Body/AB) yang hingga saat ini sedang tidak beroprasi seperti biasanya. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Dispute Settlement Understanding (DSU) menyatakan bahwa jumlah anggota Badan Banding terdiri dari 7 orang anggota. Namun, sejak Juli 2018, anggota Badan Banding hanya tersisa 4 orang anggota, dimana 3 dari 4 anggota tersisa telah habis masa jabatannya di tahun 2019. Hal ini menyebabkan pemenuhan jumlah quorum dalam Badan Banding yang memerlukan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Renius Albert Marvin
Pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa permohonan fiktif-positif: studi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta periode tahun 2016 sampai dengan 2018 = Legal consideration from the Judge in Administrative Court in Examining Petition for fictious-approval: study to Verdict of Jakarta Administrative Court from 2016 to 2018
" UU Administrasi Pemerintahan telah melahirkan fiktif-positif sebagai suatu konsep tentang relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, berdasarkan mana sikap diam pemerintah yang tidak menanggapi permohonan dari masyarakatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dianggap mengabulkan permohonan masyarakat tersebut. Namun demikian, keputusan yang dianggap dikabulkan berdasarkan fiktif-positif tersebut tidaklah lahir secara serta-merta, melainkan harus dimohonkan ke PTUN. Sebagai penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif, penelitian ini mencoba menggali bagaimana hakim memeriksa permohonan fiktif-positif yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T55009
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>