Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Wahyono Darmabrata
Jakarta: Setio Acnees , 2001
346 WAH h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
Independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip kunci dalam kekuasaan kehakiman yang kadangkala sering bertolak belakang.Secara teori kedua prinsip ini dapat dijelaskan secara gamblang,namun dalam tataran pelaksanaan tidak mudah menjalankan prinsip-prinsip ini... ...
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Dumaria
"
ABSTRAK
Penelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan anggota BPK, menganalisis dan mengkaji pengisian jabatan lembaga audit di negara-negara anggota ASEANSAI dan terakhir menemukan implikasi putusan MK No. 13/PUU-XII/2013 terhadap pengisian jabatan anggota ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42372
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
R. Soegondo Notodisoerjo
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993
347.016 SOE h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Konstitusi Press, 2004
342.02 MEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Wahyono Darmabrata
Jakarta: Gitama Jaya, 2005
346 WAH h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bandung: Citra Umbara, 2011
R 342.066 UND (1)
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
R. Soegondo Notodisoerjo
Jakarta: Rajawali, 1982
347.016 SOE h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bambang Hartoyo
Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2009
347.016 BAM s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
Kajian ini mengelaborasi konstruksi pertentangan norma hukum dalam skema pengujian Undang-Undang. Hasil analisis, meliputi: Pancasila dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai “pertentangan norma”; Mahkamah Konstitusi menguji seluruh Undang-Undang yang lahir sebelum dan sesudah amandemen dengan tolok ukur UUD 1945 yang sedang berlaku; Undang-Undang Dasar 1945 harus dimaknai sebagai konstitusi yang hidup (the living constitution) guna menegakan hukum dan keadilan; Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD baik secara vertikal maupun horizontal; aspek keberlakuan ...
"
JK 11(1-4) 2014
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library