Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi salah satu kebijakan kontroversial yang ditentang oleh sejumlah pihak di Indonesia. Pertentangan tersebut didasari oleh penilaian bahwa revisi UU KPK adalah undang-undang yang pro koruptor akibat adanya sejumlah kebijakan yang dinilai melemahkan kinerja KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Salah satu pihak yang menentang keras pengesahan revisi UU KPK adalah LSM bernama Indonesia Corruption Watch (ICW). Pertentangan tersebut selanjutnya dilihat dalam kacamata kontrol sosial korupsi sebagai bentuk reaksi sosial informal atas upaya penanganan tindak penyimpangan yang merujuk pada korupsi. Kontrol sosial oleh ICW dimanifestasikan dalam upaya pembatalan revisi UU KPK yang akan dijelaskan secara kriminologis. Analisis mengenai kondisi gerakan sosial selama advokasi berlangsung juga akan dijelaskan dengan menggunakan teori Status Politik oleh Gusfield yang menekankan aspek dramatistik, aksi politik, konflik prestise dan pengakuan prestise

---

The amendment of the Law about Corruption Eradication Commission (KPK) or UU KPK is one among several disputed policy that enrage many parties in Indonesia. The dispute roots on the view how the amendment of this law turns the law to be very lenient towards the corruptors because there are several policies that seem to debilitate KPK in eradicating corruption. One of the strongest opposing parties against this amendment is a non-government organization named Indonesia Corruption Watch (ICW). This opposition then will be examined through the view of social control against corruption crime as an informal social reaction to the attempt to handle the occuring deviation, referring to corruption. ICW has manifested their social control in nullification of the revision of UU KPK. These attempts will be annotated criminologically. The analysis regarding the social movement during the advocation will be seen from Gusfield’s theory of status politics, emphasizing on the aspects of dramatistics, political action, prestige conflicts, and prestige recognition."

"ABSTRAKSkripsi ini mencari jawaban mengenai kriteria apa yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana, pada Putusan No. 572 K/Pid/2003 tentang kasus korupsi dana non-budgeter bulog Akbar Tandjung. Kriteria dalam putusan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolok ukur untuk menguji konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan Pasal 51 KUHP terhadap lima putusan lain yang sejenis. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dan kajian disimpulkan bahwa dalam Putusan No. 572 K/Pid/2003, Mahkamah Agung menggunakan dua kriteria untuk menerapkan Pasal 51 KUHP, yaitu ldquo;perintah harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada bawahan dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik rdquo;; dan ldquo;perintah harus merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang rdquo;. Akan tetapi dua kriteria tersebut tidak selalu konsisten diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam lima putusan lainnya, padahal konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 51 KUHP akan memudahkan dalam penerapan hukum dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis seeking the answer of the criteria that being used by the Supreme Court of Indonesia, when applying the article 51 of criminal code about execution of an official order as an exclusion of criminal punishment in corruption case of Bulog Non Budgeter Fund by Akbar Tandjung Case No 572 K Pid 2003 . The criteria will be used to examine the consistency of Indonesian Supreme Court when applying the article 51 of criminal code in another five 5 similar corruption cases. The methodology that being used in this thesis is juridical normative with secondary data that consist of primary and secondary law material and using literature review as the data collection instrument. The conclusion of this thesis are the Indonesian Supreme Court uses two criteria when applying the article 51 of criminal code in Akbar Tandjung case. The first criteria is the order must be given based on an ldquo office rdquo which there is a public legal relation between the order giver and receiver, and the second criteria is the order must be given by an official office. In the end, the Supreme Court rsquo s not always consistent in using this two criterias in another five case whereas the consistency of Indonesian Supreme Court when applying the article 51 of penal code will simplify the application of the law and fulfil the justness of the people."