Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Khusen Yusuf
"
ABSTRAK
Korupsi menjadi permasalahan utama di Indonesia. Hampir setiap lini
kehidupan di negeri ini tidak terlepas dari praktik korupsi yang berkelindan
dengan perilaku kolusi dan nepotisme. Korupsi jelas memberi pengaruh negatif
terhadap kehidupan manusia karena mengakibatkan munculnya ketidakadilan
yang mempengaruhi individu-individu dalam masyarakat, terutama kelas
menengah ke bawah yang tidak memiliki akses terhadap kekuasan. Upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya telah dilakukan
sejak Orde Lama. Namun, usaha untuk menanggulangi korupsi belum juga
menuai hasil maksimal, bahkan pada masa Orde Reformasi yang diasosiasikan
sebagai ...
"
2013
T36145
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Subhan
"
Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya.
Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana Korupsi sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Korupsi telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan serta merusak sistem perekonomian dan masyarakat ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35720
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anis Wijayanti
"
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif pemerintahan kolaboratif menggunakan teori (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil analisis, implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya. Namun, berdasarkan laporan Setnas-PK, ...
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Delanie Arestha
"
Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimana regulasi komisi pemberantasan korupsi di bidang pencegahan dalam mengoptimalkan prinsip Good Governance? 2) Bagaimana implementasi prinsip Good Governance pada pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan? jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan Akuntabilitas, Keterbukaan, dan Kepentingan Umum. Namun pada pelaksanaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Fahd Budi Suryanto
"
Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan teori dan asas-asas yang berlaku di dalam hukum, perlu dilakukan penelitian yuridis terhadap status hukum dan aspek hukum keuangan Anak Perusahaan BUMN. Metode yang dipergunakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yuris Yurisprudentia
"
ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai kriteria apa yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana, pada Putusan No. 572 K/Pid/2003 tentang kasus korupsi dana non-budgeter bulog Akbar Tandjung. Kriteria dalam putusan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolok ukur untuk menguji konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan Pasal 51 KUHP terhadap lima putusan lain yang sejenis. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008
364.132 3 PEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Andi Hamzah
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008
345.023 AND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fahri Hamzah
Jakarta: Faham Indonesia, 2012
364.132 3 FAH d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ahmad Mohammad Fikri Paramadina Unggul Yudha
"
Korupsi masih menjadi masalah serius bagi banyak organisasi. Hal ini juga dialami oleh BUMN. Langkah yang selama ini diambil kebanyakan berupa penindakan. Peneilitian ini bertujuan mendesain proses bisnis pengadaan elektronik untuk mencegah korupsi. FMEA digunakan untuk mengukur potensi korupsi pada proses pengadaan sebelum dan setelah penerapan pengadaan elektronik. Perubahan proses bisnis yang disarankan untuk mencegah korupsi adalah rekomendasi, validasi, otorisasi, notifikasi dan form standar. Penurunan potensi korupsi terbesar pada potensi korupsi kolusi vendor dan potensi ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
T48227
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
