Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Adnan Kohar

Kinerja Penyidik : Perspektif “PRESISI” Studi Kasus pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri = Performance of Investigators: Perspective "PRESISI" Case Study at the Directorate of Criminal Actions of Corruption Bareskrim Polri

" Permasalahan yang timbul ketika harapan dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar biasa (extra ordinary measure) pada organisasi Polri. Terutama jika dikaji dari sudut pandang sistem hukum baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum, maka sistem penegakan hukum oleh Polri belum dapat menjamin terwujudnya pemberantasan korupsi yang optimal. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah ... "

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ismet Karnawan

Penentuan pihak-pihak yang terlibat tindak pidana korupsi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) = Determination of the parties involved corruption in Investigation Report of Audit Results (LHAI) Board of Finance and Development Control (BPKP)

" Tesis ini membahas mekanisme dan penentuan pihak-pihak yang terlibat tindak pidana korupsi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Penggunaan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) BPKP sebagai alat bukti dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute-approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang hasilnya lalu dideskripsikan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa mengingat bahwa banyaknya peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28984

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hutasoit, Ronny Roy

Proses pengelolaan pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada komisi penmberantasan korupsi (KPK) berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22437

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yen Maryani

Pembuktian unsur-unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan bus way

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S22384

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anita Irmayani

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelesaian perkara persaingan usaha khususnya persekongkolan tender yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22363

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Arin Swandari

KPK berdiri untuk negeri

Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019

345.023 ARI k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bambang Widjojanto

Bewe menggugat : kriminalisasi membungkam suara rakyat

" Abstract: On alleged criminalization of Bambang Widjojanto, former commisioner for Indonesian Corruption Eradication Commission ... "

Malang: Intrans Publishing, 2016

345.023 BAM b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kaligis, Otto Cornelis, 1942-

Pengawasan terhadap jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus dalam pemberantasan korupsi

Bandung: O.C. Kaligis & Associates bekerjasama dengan penerbit P.T. Alumni, 2006

345.023 KAL p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kevin Valentino

Analisis penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945: studi kasus KPK versus Polri = Analysis of settlement authority of state institutions that it's authority not provided by UUD NRI 1945 constitution: case study KPK versus police

" ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis mengenai sengketa kewenangan yang terjadi di antara lembaga negara bantu KPK dengan POLRI. Kehadiran lembaga negara bantu berkembang di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Apabila terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun di dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 membatasi Mahkamah Konstitusi dalam ... "

2016

S65570

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ermansjah Djaja, 1955-

Memberantas korupsi bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi : kajian yuridis UURI nomor 31 tahun 1999 juncto UURI nomor 20 tahun 2001 versi UURI nomor 30 tahun 2002 juncto UURI nomor 46 tahun 2009

Jakarta: Sinar Grafika, 2010

345.598 ERM m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian