Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Andi Syskia Dannia
"
Dalam kasus tindak pidana korupsi yang diajukan ke pengadilan, dakwaannya kerapkali menyangkut penyertaan (deelneming) khususnya mengenai turut serta melakukan (medeplegen). Adanya perbedaan pendapat tentang konsep pengertian dan makna ajaran turut serta melakukan (medeplegen) yang tidak dijelaskan pengertiannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah menimbulkan perbedaan penafsiran oleh pakar, jaksa, hakim dan advokat dalam penerapannya, sehingga mengakibatkan putusan hakim berbeda-beda dalam kasus yang sama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang persyaratan yang harus dipenuhi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16598
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1998
S21936
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2007
S22395
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Beban pembuktian adalah bagian dalam sistem hukum pembuktian. Hukum pembuktian tindak pidana
korupsi mengenal system beban pembuktian terbalik. Pertama, mengenai pembuktian tindak pidananya.
Namun terbatas pada tindak pidana menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 miliar atau lebih
[Pasal 12B (1a)]. Kedua, mengenai harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B). Tidak
banyak manfaatnya untuk membuktikan tindak pidana selain kedua objek tersebut. Untuk membuktikan
tindak pidana korupsi selain yang disebutlkan pertama, menggunakan sistem biasa ialah dibebankan
pada jaksa. Dalam praktik dapat ...
"
340 ARENA 6:3 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Korupsi dikategorikan sebagai ke jahatan luarbiasa, karena dapat
memengaruhi citra negara, sekaligus mengguncang kestabilan sosial politik sebuah
pemerintahan. Kendati tuntutan pemberantasan korupsi di dalam negeri sangat tinggi,
kenyataannya, para penegak hukum Indonesia belum mampu menghapuskan korupsi.
Bagi beberapa aktor korupsi, motif di balik perilaku korupnya bersumber pada
wewenang yang dimiliki. Tulisan ini berfokus pada situasi di mana pejabat publik
tersangka korupsi dituduh melakukan kejahatan karena kuasa diskresinya. Ini berarti,
korupsi yang dituduhkan padanya merupakan konsekuensi dari wewenang
pengambilan keputusan. Terperangkap oleh kuasa diskresinya, ...
"
340 MIMBAR 27:2(2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Berbagai bentuk kejahatan korupsi dapat ditengarai sebagai kejahatan yang merugikan negara, baik dalam bentuk aktif yaitu hilangnya aset negara dan dalam bentuk pasif yaitu hilangnya pendapatan negara yang semestinya diterima oleh negara sehingga pada akhirnya mengakibatkan terpuruknya ekonomi nasional yang menyengsarakan kehidupan rakyat banyak. ...
"
JUKE 4:2 (2005/2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi telah dikeluarkan oleh pemerintah, dimana UU tersebut telah memadai sebagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, baik bersifat preventif maupun represif. Namun akhir-akhir ini yang terjadi di dalam prakteknya para pegawai negeri di lembaga pemerintah dan aparat penyelenggara negara masih saja melakukan tindak pidana korupsi. Berhasil atau tidaknya penanggulangan korupsi di Indonesia, sesungguhnya tergantung kepada para pelaksana penegak hukum dan tekad pemerintah. ...
"
JUKE 4:2 (2005/2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Erwin Sasmita
"
Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya telah merugikan negara yang sangat besar dimana salah satu pelakunya adalah Joko Hartono Tirto yang diputus bersalah oleh majelis hakim tingkat pertama dengan nomor putusan 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dengan pidana penjara seumur hidup akan tetapi tidak dibebankan pidana tambahan berupa Uang Pengganti (UP) untuk asset recovery. Dalam putusan tersebut tergambar dengan jelas adanya keterlibatan entitas korporasi dalam skema investasi PT Asuransi Jiwasraya. Tesis ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Evan Tonggo Palito
"
Peradilan koneksitas merupakan prosedur beracara yang aturan dasarnya tercantum pada Pasal 89 s.d. 94 KUHAP jo. Pasal 198 s.d. 203 UU Peradilan Militer. Berdasarkan aturan dasar tersebut diketahui bahwa dalam mengadili perkara pidana koneksitas haruslah diadili bersama-sama di pengadilan di bawah badan peradilan umum atau badan peradilan militer. Penelitian ini akan membahas mengenai bentuk pelaksanaannya pada masa kini yang mana dalam mengadili perkara pidana koneksitas para penegak hukum memilih untuk memisahkan berkas perkara (Splitsing) yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Depok: FIA UI Press, 2020
364 MER
Buku Teks Universitas Indonesia Library
