Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebaian watak dasar manusia adalah kecenderungan aniaya dan menyerang pihak lain. Bila mata mereka tertumbuk pada aset-aset saudaranya, mereka akan ringan tangan untuk menjarah kecuali ada penangkal yang mampu mengurungkan niatnya"

"Pemberantasan korupsi merupakan agenda besar yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, agar dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik. Kesadaran dan kemauan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesungguhnya telah dimulai dengan diterbitkannya TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk di dukung dengan UU lainnya, seperti UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK). Terakhir pemerintah kabinet Indonesia bersatu menerbitkan inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi."

"Reformasi pemerintahan di Indonesia telah menghasilkan sistem politik yang secara formal lebih demokratis, yaitu suatu sistem pemerintahan yang memungkinkan munculnya partai politik yang beas dari kontrol penguasa dan bersifat konpetitif satu sama lain. Dalam prakteknya, sistem pemerintahan Indonesia tersebut belum benar-benar demokratis karena terjadi distorsi, para pejabat dan tokoh masyarakat masih banyak yang berperilaku mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan jangka pendek pribadi atau kelompok. Meskipun birokrasi pemerintahan Indonesia secara formal sudah disusun berdasarkan prinsip-prinsip administrasi negara yang modern, tetapi tidak berhasil mengendalikan praktik korups, kolusi dan nepotisme di seluruh jajaran birokrasi. Hasil survei oleh tranparansi international terhadap 133 negara menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke enam yang terkorup di dunia. Disamping itu dalam masyarakat muncul gejala ketidakpercayaan baik terhadap para pemimpin maupun birokrasi pemerintahan, dan ada kecenderungan berbagai usur dalam masyarakat menjadi apatis dan ada pula cenderung untuk memaksakan kehendak mereka, sehingga mudah terjerumus kepada tindakan anarkhis. Keadaan ini jelas tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan di semua sektor."