Hasil Pencarian

Ditemukan 250 dokumen yang sesuai dengan query

Tarsisius Murwaji

Aspek-aspek hukum "go (public) international" PT. (Persero) dalam mewujudkan tertib niaga

" ABSTRAK Campur tangan Negara dalam usaha PT (Persero), yang melakukan "go (public) international" seharusnya dipertahankan, karena selain pada diri PT (Persero) dibebankan tugas menunjang Pembangunan Nasional, juga karena penyertaan modal Negara yang tertanam pada PT (Persero). Namun demikian, campur tangan Negara tersebut sebaiknya tidak menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban PT (Persero) sebagai subyek hukum yang mandiri. Walaupun Pasal 14 PP No. 55 Tahun 1990 telah berusaha mengurangi campur tangan Negara terhadap PT (Persero), yang melakukan "go ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1994

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Natasha Yuristyowati Pandaningrum

One board system menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan dalam perspektif tata kelola perusahaan di Indonesia yang menganut two board system

" Budaya GCG pada perkembangannya masih harus menghadapi tantangan yang besar karena masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengubah kultur perusahaan di kalangan dunia bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah pokok GCG principles dan bagaimana relevansinya untuk kasus GCG di Indonesia, sehingga paling tidak dapat menjadi acuan dasar untuk suatu negara yang bercita-cita agar perusahaan-perusahaan dinegaranya tidak salah urus dan salah kelola. Terkait dengan GCG, maka bentuk dewan dalam sebuah perusahaan merupakan dasar dan arahan dari ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18471

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Paramita Sondang D.A.

Akuisisi oleh perusahaan terafiliasi tanpa membuat rancangan dan pengumuman (Analisa akta risalah rapat PT X) = Acquisition by affiliated companies without drafting and announcement (Analysis of deed of minutes of meeting of PT X)

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai tahapan pengambilalihan saham secara tidak langsung yang mengakibatkan perubahan pengendali. Ketentuan pengambilalihan saham harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tindakan pengambilalihan yang dilakukan melalui Direksi Perseroan ataupun melalui pemegang saham secara langsung, tidak boleh merugikan kepentingan pihak tertentu. Penulis berfokus pada permasalahan terjadinya perubahan pengendali dalam Perseroan akibat adanya pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan salah satu pemegang saham yang memiliki ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50159

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurul Fauziah Hambali

Penerapan doktrin business judgment rule terkait pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi = The implementation of business judgment rule doctrine related to criminal liability of directors of state-owned enterprise BUMN in corruption crime

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban direksi terhadap kebijakan bisnisnya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan dan keuangan negara sehingga dianggap sebagai tindak pidana korupsi, manakala perseroan tersebut merupakan BUMN. Akan tetapi, menurut doktrin Business Judgment Rule, direksi tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus pengadaan sewa menyewa pesawat yang melibatkan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines PT. MNA dan kasus penjualan aset perseroan oleh Direktur Utama PT. Industri Pangan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50309

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library