Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Nina Marlisa

Tanggung jawab direksi dan komisaris Persero Tbk. dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance (pada Bank BNI)

" Istilah good corporate governance mulai dikenal di Indonesia ketika berbagai kalangan berupaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Dengan good corporate governance diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat; sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Good corporate governance juga diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara guna melepaskan diri dari pengaruh birokrasi dan politik dalam manajemen BUMN. Di dalam tesis ini dibahas tentang tanggnng jawab hukum ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T16670

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Konnie

Pengambilalihan perseroan terbatas (ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan)

" Pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan dalam kelompok perusahaan yang sama atau dalam group yang herbeda dengan tujuan bahwa pengambilalihan tersebut akan meningkatkan kinerja kerja perusahaan baik dalam pemasaran, permodalan ataupun teknologi. Bentuk pengambilalihan yang paling sering dilakukan adalah dengan cara membeli saham perusahaan walaupun sebelum adanya pengaturan mengenai pengambilalihan ini banyak terjadi jual beli saham antar perusahaan atau perorangan secara pribadi sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan, pengaturan mengenai pengambilalihan baru ditetapkan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16555

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ira Dewi Indriasari

Penerapan good corporate governance dalam melaksanakan privatisasi BUMN melalui pasar modal

" Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance yang meliputi keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip ini harus berjalan bersama untuk memperoleh hasil yang optimal dalam melakukan pengelolaan sebuah perusahaan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah apa pengertian Good Corporate Governance dalam mengelola suatu perusahaan, mengapa diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan privatisasi BUMN melalui pasar modal, dan bagaimana proses pelaksanaan privatisasi ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16646

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yulia Lucinda PM

Penerapan good corporate governance pada PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)

" Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117IM-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN mendefinisikan Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilainilai etika. Dilingkungan BUMN, Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan yang mewajibkan kepada Perusahaan BUMN untuk menerapkan praktek-praktek GCG secara konsisten ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16377

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mukhamad Taufiq

Tinjauan Peran Pemegang Saham Dalam Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada BUMN Sektor Asuransi = REVIEW OF THE ROLE OF SHAREHOLDERS IN PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE INSURANCE SECTOR IN SOEs

" Tesis ini membahas mengenai sejauh mana peran Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN sektor asuransi yang mendorong peningkatan nilai perusahaan dan menciptakan kondisi yang memacu organ perusahaan lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi untuk lebih meningkatkan perannya dalam implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perlu peningkatan peran Pemegang Saham melalui upaya penetapan keputusan dan kebijakan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait BUMN. Manfaat yang diharapkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andar Sudiar Sukma

Tata Kelola Pengendalian Anak Perusahaan Sesuai Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance = Subsidiary Controlling Governance in Accordance with Good Corporate Governance Principles

" Hubungan antara induk dan anak perusahaan selalu menimbulkan risiko pelanggaran prinsip separate entity dan disparitas tujuan induk dan anak perusahaan. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana tata kelola yang baik dalam hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan serta praktiknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance agar risiko dan disparitas tersebut dapat dihindari. Bentuk penelitian dalam tulisan ini adalah sosiolegal dimana mencakup penelitian hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam tata kelola pengendalian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adrianto Dwitomo

Whistleblowing System Sebagai Bentuk Penerapan Good Corporate Governance Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan Umum = Whistleblowing System As A Form Of Good Corporate Governance Implementation By State-Owned Enterprises In The Commercial Banking Business Sector

" Tesis ini membahas mengenai konsep dari pada Whistleblowing System dalam tatanan Good Corporate Governance diterapkan pada perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara. Konsep Whistleblowing System ini kemudian dianalisis penerapannya pada sejumlah bank umum yang menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Negara, dan bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi berjalannya Good Corporate Governance sebagaimana diwajibkan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat ditentukan ditentukan bahwa mekanisme penerapan konsep Whistleblowing System seperti ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library