Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Chairul Anwar

Konvensi hukum laut 1982 dan masalah pengaturan partisipasi perikanan pihak asing di zona ekonomi eksklusif

" Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 dan kemudian mengatur Zona Ekonomi Eksklusif tersebut dengan menungundangkannya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44). Pada waktu Indonesia mengumumkan ZEEI tahun 1980 telah terdapat sejumlah 73 negara-negara yang telah melakukan hal yang sama yaitu mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif mereka , sebagai pengaruh dari perkembangan Konperensi Hukum Laut PBB ke-III yang telah menyetujui Informal Composite Negotiating Text. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

D1051

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Sabila Firdaus Ghassani

Kerjasama antar negara dalam penerapan rezim hot pursuit sebagai penanggulangan kejahatan di laut = Transnational cooperation in the implementation of hot pursuit regime to mitigate crime at sea

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kerjasama antar Negara dalam penerapan Hot Pursuit sebagai upaya penanggulangan kejahatan di laut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan internasional terkait Hot Pursuit, permasalahan yang dihadapi negara dalam penerapannya serta bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara terkait Hot Pursuit. UNCLOS 1982 telah terdapat ketentuan-ketentuan Hot Pursuit, dimana agar dapat dianggap sah maka ketentuan di dalam UNCLOS 1982 tersebut harus diterapkan secara kumulatif. Meskipun demikian, ... "

2016

S64839

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Desty Miasari

United nation on the law of the sea (UNCLOS) -alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) : suatu perjalanan menegakkan kedaulatan Indonesia 1982-2010 = United nation on the law of the sea (UNCLOS)- alur laut kepulauan indonesia (ALKI): a journey to uphold sovereignty of Indonesia 1982-2010

" ABSTRAK
Skripsi ini mengkaji upaya pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh jalan tengah bagi kepentingan Indonesia dengan negara maritim besar, seperti Amerika dan China yang dianggap sebagai negara yang paling berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia di laut. Di satu sisi Indonesia harus menjaga keamanan serta kedaulatan di wilayah lautnya, akan tetapi sebagai konsekuensi dari diterimanya konsep wawasan nusantara atau negara kepulauan oleh dunia internasional melalui UNCLOS/KHL 1982, maka Indonesia pun wajib mengakomodasi kepentingan dunia internasional sebagai imbalannya. Pascaditandatangani ... "

2017

S69972

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

A quiet revolution: the United Nations convention on the law of the sea / United Nations

New York: United Nations Department of Public Information, 1984

341.45 UNI q

Buku Teks Universitas Indonesia Library

The law of the sea convention us accession and globalization / Myron H. Nordquist, Walter L Brown, Alfred H A Soons, Hak-So Kim Editors

" The Law of the Sea Convention: US Accession and Globalization, provides valuable insight into a number of contemporary and pressing issues concerning the world's oceans and their management . Brought together at the 34th Annual Conference of the Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia School of Law (COLP), Part l reports on the work of international experts which considers the impact of the lack of US participation in UNCLOS, evaluating topics such ... "

Leiden: Martinus Nijhoff, 2012

341.45 LAW

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Unresolved issues and new challenges to the law of the sea : time before and time after

Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006

341.44 UNR

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Anderson, David Heywood, 1937-

Modern law of the sea: selected essays

" "Those collected essays examine different aspects of the modern law of the sea. They address many key provisions in the United Convention on the Law of the Sea, including its historical development, the substantive rules governing navigation, resources, the regime of the high seas, maritime jurisdiction, the protection of the marine environment and the delimitation of maritime boundaries, as well as the settlement of disputes. The essays also review the Implementation Agreement of 1994 concerning ... "

Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2006

341.45 AND m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Indira Fatima Putri

Tinjauan hukum internasional terkait dengan penggolongan pulau serta pengaruhnya terhadap zona maritim = The differentiation of islands and its implications to the maritime zone under international law

" ABSTRAK
The 1982 United Nations on the Law of the Sea memberikan diferensiasi terkait dengan fitur-fitur maritim di dalamnya. Walaupun demikian, masih terdapat perdebatan terkait dengan status hukum dari fitur-fitur maritim tersebut, khususnya terkait dengan pembedaan golongan Pulau serta Batuan. Penggolongan ini penting karena golongan tersebut mempengaruhi titel dari suatu fitur maritim yang bersangkutan terhadap zona maritim. UNCLOS memberikan hak atas Pulau memiliki hak atas seluruh zona maritim, sementara Batuan hanya memiliki hak atas laut teritorial. ... "

2017

S67823

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

United Nations Convention on the law of the sea (UNCLOS) 1982

Jakarta: Dewan Kelautan Indonesia, 2015

341.45 IND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Entry into force of the law of the sea convention

London: Martinus Nijhoff Publishers, 1995

341.45 ENT

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian