Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
"
Berdasarkan ketentuan dalam United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, setiap negara pantai yang bermaksud untuk menarik batas terluar landas kontinen melebihi 200 mil laut dari garis pangkal diharuskan melakukan submisi yang dindukung dengan data teknis dan ilmiah. Batas waktu melakukan submisi ini adalah pada 13 Mei 2009 dan akan diuji kebenatan submisinya oleh the Commission on the Limmits of Continental Shelf (CLCS). Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus sebagai submisi ...
"
341 JBM 1:1 (2005)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nikki Krisadtyo
"
Skripsi ini pertama menjelaskan perkembangan dan pengaturan rezim Landas Kontinen Ekstensi ("LKE") yang mencakupi syarat-syaratnya, hak negara pantai diatasnya, peran CLCS, dan lain-lain. Skripsi ini kemudian menganalisa rezim LKE di Indonesia. Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerapkan rezim LKE dan tidak memiliki rencana utilisasi LKE. Rezim tersebut dapat diterapkan di barat laut Sumatera, selatan Nusa Tenggara, dan utara Papua. Indonesia telah membuat submisi untuk LKE di barat laut Sumatera dan telah diterima. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S55127
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anand, R.P.
India: Thomson Press Limited, 1975
341.448 ANA l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
"Papers presented in a symposium on shelf sediment transport conducted at the annual meeting of the Geological Society of America held in Washington, D.C., November 1971."
...
"
Stroudsburg, Pennsylvania:: Dowden, Hutchinson & Ross, 1972
551.36 SHE
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Melda Kamil Ariadno
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
S25651
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Josua Roniasi Dorulian
"
UNCLOS mengakui bahwa negara pantai mempunyai hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, oleh karena itu negara pantai berkewajiban mengatur, mengizinkan, dan melakukan aktivitas kelautan di wilayah tersebut, termasuk Marine Scientific Research (MSR). UNCLOS memberikan diskresi kepada negara pantai untuk memberikan izin atas MSR yang dilakukan oleh pihak asing, sekaligus mewajibkan negara pantai untuk menjamin persetujuan atas permohonan MSR oleh pihak asing yang dilakukan dalam keadaan normal yang bertujuan damai dan untuk ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Leiden : Martinus Nijhoff , 2009
341.448 MAR
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Elferink, Alex G. Oude
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013
341.448 ELE d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
