Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan Umum di Indonesia di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang sebagaimana terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam penyelenggara pemilu partai politik merupakan peserta pemilihan umum baik untuk pemilihan anggota legislative maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD tahun 1945 setelah Perubahan. Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum partai politik harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. KPU melakukan verifikasi atas persyaratan tersebut dan menetapkan partai politik yang lolos verifikasi tersebut sebagai peserta pemilu. Partai Politik yang tidak lolos dapat mengajukan sengketa atas keputusan KPU tersebut kepada Bawaslu, PTTUN dan terakhir ke Mahkamah Agung. Upaya hukum yang diberikan Undang-Undang kepada partai yang tidak lolos tersebut menunjukkan pemenuhan hak untuk ikut serta dalam pemilihan partai politik.

---

General Election in Indonesia organized by the election organizing body which consists of the KPU, Bawaslu and DKPP. In political party election management is good for the general election participants legislative elections and the election of President and Vice President by the Constitution of 1945 after the change. To be designated as a participant elections, political parties must meet a number of requirements specified in Law Number 8 Year 2012 on Election of Members of the DPR, DPD and DPRD. Commission to verify the above requirements and establish political parties that pass the verification as a participant election. Political parties that do not qualify to file a dispute over the Election Commission's decision to Bawaslu, PTTUN and finally to the Supreme Court. Remedies Act given to parties who do not qualify for the show fulfillment of the right to participate in political elections."

"Tujuan penelitian ini adalah menemukan karakteristik sengketa pemilukada di Indonesia dengan menggunakan metode studi kasus terhadap putusan-putusan MK sejak tahun 2008 sampai 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelanggaran sengketa pemilukada adalah terstruktur, sistematis, masif, administratif dan substantif. Berdasarkan penelitian terhadap putusan- putusan tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan juga penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah"