Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Azas kontrak adalah kesetaraan antara pemberi tugas/pengguna jasa dengan penyedia jasa, yang berarti bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sehingga bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dapat dikenakan sanksi.Kehadiran undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi (UUJK) menuntun pelaku jasa konstruksi mengembangkan jasa konstruksi pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, keterbukaan dan profesionalisme dengan antara lain melakukan restrukturisasi usaha berdasarkan kompetensi dan kemampuan usaha dari pengalaman faktual perusahaan melalui penguasaan manajemen atas sumber daya yang dimilikinya, terutama sumber daya manusia dan keuangan.UUJK memungkinkan adanya konrrak jasa konstruksi secara turnkey, dan dalam implementasinya jenis kontrak tersebut cenderung pada pekerjaan besar dan kompleks seperti pekerjaan yang terintegrasi (Engineering, Procurement. Construction/EPC). Sekalipun penyedia jasa dalam kontrak tersebut sudah memiliki bargaining power yang kuat, namun aspek kesetaraan belumlah ideal, terutama jika dilihat dari sisi penyedia jasa.Hal ini haruslah menjadi perhatian para profesional yang bergerak dalam bidang konstruksi. Hubungan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian belum adil, belum seimbang dan belum setara kedudukannya, dimana lebih memberatkan pihak penyedia jasa. Apalagi penerapan UUJK dan standar kontrak FIDIC belum begitu memasyarakat di Indonesia.Tesis ini mencoba memberikan pemaparan mengapa kesetaraan belum terwujud, melalui penelitian secara kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, terutama pelaku jasa konstruksi secara turnkey, mengenai variabel sumber-sumber resiko yang dapat terjadi dalam setiap tahapan perjalananan proyek konstruksi secara turnkey, baik kuamitas, kualitas, prioritas maupun tindakan penanganannya, dan juga dilakukan analisis klausul contoh kontrak pekerjaan EPC faktual yang merupakan kontrak secara turnkey, dimana terlihat adanya ketidaksetaraan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa."

"Laporan magang ini membahas tentang proses audit atas pendapatan kontrak konstruksi yang dilakukan RSM AAJ atas Engagement PT. PQRS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Pendapatan kontrak konstruksi diperoleh oleh pelaksana konstruksi dari pemberi kerja berdasarkan kontrak yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menghitung pengakuan pendapatan kontrak konstruksi dalam suatu periode. Metode yang digunakan PT. PQRS adalah metode persentase penyelesaian dengan basis unit-of-delivery. Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas pendapatan PT. PQRS telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, serta prosedur audit yang dijalankan tim audit RSM AAJ telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The report is aimed to explain the audit process of construction contract revenue done by RSM AAJ on Engagement PT. PQRS for period ended December 31, 2014. Construction contract revenue obtained by contractor from construction owner based the contract that both have been agreed to. There are several methods that can be used to calculate the revenue recognized during a period. PT. PQRS uses percentage of completion method with unit-of-delivery basis. Based on the result of the audit process, the policies of revenue of PT. PQRS have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). In addition, the audit procedures, which are applied by the RSM AAJ, have complied with the theory and the standards which prevail. "

"Tesis ini membahas tentang kontrak kontruksi jembatan ampera yang mencantumkanklausula baku dan menganalisis pembatasan asas kebebasan berkontrak.penerapan asa itikat baik dan keabsahan kontrak kontruksi tersebut,metode penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan yang bersifat yuridis normatif yang menganalisis norma hukum dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian adalah dalam perjanjian berlaku mutlak. klausula baku dalam kontrak konstruksi jembatan ampera belum memenuhi asas itikat objektif karena bertentangan dengan norma kepatutan, dan keadilan. Kontrak konstruksi tersebut juga belum memenuhi salah satu syarat perjanjian yaitu causa yang halal.

---

This thesis discusses about Ampera Bridge Construction Contract that includes the standard clause and analyzes the restriction for the freedom of contract principle, the application of the good faith principle and the validity of the construction contract. This research methodology is the literature research that analyzes the normative aspect of legal norms in legislation related to this research.

The result is, the freedom of contract principle applies in contract, but it does not apply absolutely. Standard clause in bridge construction contracts doesn't meet the good faith principle because it opposed to objective norms of propriety, and justice. The construction contract also isn't comply with one of the legal agreement which is a lawful cause."

"

---

ABSTRACTExplaining the basics of construction law, this is a practical and authoritative overview of the subjects that are at the heart of every construction law dispute. It is based on the concept that what sets construction lawyers apart from other lawyers is not just an understanding of the principles of law which govern construction work, but also their practical understanding of the industry itself and how it works. Fundamentals of Construction Law, written by some of the best and most seasoned practitioners in the field, explains the key principles of construction law in a logical, useful format, making it a must have for any lawyer practicing in this area, particularly those new to the field. Unique among construction treatises, it explains the perspectives of the various players in a construction project - owner, designer, constructor, and surety. Chapter authors provide extensive discussion of construction contracts and explain key contract provisions. Other topics include insurance, scheduling, delivery systems, payment provisions, change orders, termination, government contracts, defects, damages, and alternative dispute resolution negotiations and techniques."