Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Michael Pradipta N.
Analisis yuridis dugaan pelanggaran pasal 22 undangundang nomor 5 tahun 1999 pada tender pembangunan gedung paruga samakai kabupaten dompu propinsi nusa tenggara barat putusan kppu perkara nomor 17 kppul 2014 = Legal analysis of violation of article 22 of law no 5 of 1999 on procurement of building paruga samakai dompu nusa tenggara barat commission decision no 17 kppu l 2014
" Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia masih belum dapat lepas dari indikasi adanya persekongkolan tender. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum bisa membuat berkurangnya kasus persekongkolan tender di Indonesia yang salah satunya digunakan oleh penulis sebagai bahan skripsi ini. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kewenangan dari karyawan Perseroan yang melakukan tindakan atas nama Perseroan tanpa persetujuan dari Direksi dan mengenai pembatasan yang terdapat dalam hukum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S59309
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Niza Ardania Ningtyas
Tinjauan Yuridis Persekongkolan Tender dalam Perkara No. 07/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait 4 Paket Tender Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Di Provinsi Banten = Juridical Review of Bid Rigging in Case Number 07/KPPU-I/2017 Concerning Alleged Violations of Article 22 of Law Number 5 of 1999 Regarding 4 Tender Packages for the Construction of Roads of Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang (DBMTR) for the Road Construction and Bridge from APBD Fund in Banten Province
" ABSTRAK
Atas inisiatif tersebut, KPPU melakukan investigasi terhadap 4 (empat) Paket Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten di atas terdapat dugaan pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999 tentang Persekongkolan Tender dengan menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran berupa indikasi kerjasama antara peserta dan atau dengan pihak lain. Ada beberapa indikasi persekongkolan tender yang belum terselesaikan dimasukkan dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi dan alat bukti lain yang tidak dibahas dalam persidangan. Kemudian akan dilakukan penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aryo Bimo
Tinjauan yuridis persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha (studi kasus putusan KPPU 03/KPPU-L/2012) = Juridical studies of tender conspiracy according to the competition law (case study commission s decision No 03/KPPU-L/ 2012)
" Tesis ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pandangan KPPU mengenai tender pengadaan e-KTP berdasarkan Hukum Persaingan Usaha? Kedua, mengapa putusan KPPU dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri? Dan ketiga, bagaimana kendala membuktikan perkara Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan KPPU mengenai tender pengadaan e-KTP berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, mengapa putusan KPPU dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri, dan bagaimana kendala membuktikan perkara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41551
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library