Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia, khususnya berkenaan dengan masalah utang piutang yang sangat mendesak di kalangan dunia usaha dan atas permintaan dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Indonesia harus segera menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan kewajiban debitur kepada kreditur agar kreditur khususnya kreditur asing memperoleh jaminan kepastian hukum. Untuk itu dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan yang berlaku sejak tanggal 22 Agustus 1998, yang kemudian disahkan .menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan pada tanggal 9 September 1998. Tujuan dari Undang-undang Kepailitan adalah untuk memenuhi kepentingan baik kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepentingan kreditur dapat terlindungi dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia melalui putusan-putusan badan peradilan. Berdasarkan kajian terhadap putusan-putusan pailit yang ada dalam praktek, ternyata dalam banyak kasus kepentingan kreditur belum terpenuhi dengan adanya putusan-putusan pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif yang biasa digunakan dalam ilmu hukum dengan menekankan penelitian kepustakaan yang hasilnya akan diuraikan secara deskriptif."

"The process of the bankruptcy law is based on two important points. One is haw much assets owned by the Debtor can repay the loan, and two, when the Creditors can have their money returned. This thesis has tried to answer the above questions by examining the scope of boedel pailit (bankruptcy estate) in the Bankruptcy Law Act No.37/2004 and the process of auction which is the method to sell the bankruptcy estate. There is a scope enlargement relating to the bankruptcy estate in the decision of Supreme Court No.0i0/KINi2002 jo.no.016 Pk/N/2002. The Supreme Court has decided to judge the Guarantor's assets can also be considered as bankruptcy estate. The decision and the case have been examined in this thesis to find out the judge's considerations to include Guarantor's assets to the bankruptcy estate. The regulations of the auction have also been analyzed to find out the auction methods used and whether it is effective to sell the bankruptcy estate. The auction used in the study case is the process of auction to sell the Guarantor's assets (decision of the Supreme Court No.OIOIK/N/2002 jo.no.016 PKIN/2002) which surprisingly has taken 5 (five) years to sell it. Based on the above mentioned backgrounds, this thesis has been titled '' Auction as a Method to Sell Bankruptcy Estate: Study Case of the Supreme Court's Decision No.070IKINI2002 jo.no.016 PK4N12002; IBRA (Indonesian Bank Restructuring Agency) against Tafrizal Hasan Gewang, SH (Trustee)" The issues in this thesis are: - The trustee's authority as a legal representative of the bankruptcy debtor's estate to organize and to sell the estate. - The auction regulations in Indonesia. - The problems and solutions to sell bankruptcy estate in Indonesia through auction. The Trustee has a very large authority to organize and sell the bankruptcy estate_ the open process of the trustee's decision to organize and sell the estate often becomes the problems for the Creditors who consider the process to sell the estate has taken a very long time. In the meantime, the role of the trustee's observer, who is also the chairman of Creditors' meeting, must meet the expectations of both the Creditors and the Trustee. The lack of understanding from the Creditors for bankruptcy laws has decreased the role of the Creditors to make bankruptcy laws become efficient for them, because the Creditor's meeting can drive the chairman of the meeting to replace the trustee or to get information in detail about the trustee's process to sell the estate as regulated in the Bankruptcy Law Act No.37 (2004). The methods used in the auction also have created problems. For an example, the announcement of the auction in the media (newspapers) is still old fashioned and it does not attract people who have potential to buy the bankruptcy estate. The implementation of an auction should use up-to-date marketing strategies to target the potential buyers and should also use the current technology to make the auction process cheap, quick, and effective."

"Tulisan mengenai pengamatan dan evaluasi kedudukan Kurator dalam perkara kepailitan yaitu aktifitas Kurator yang ketentuannya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UUK). Permasalahannya adalah kedudukan Kurator yang mana yang berperan dalam perkara kepailitan, dikarenakan pada UUK yang baru dinyatakan bahwa Kurator tidak hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) tetapi juga Kurator swasta lainnya yang mempunyai keahlian khusus dan terdaftar pada Departemen Kehakiman, dan apakah UUK baru tersebut sudah efektif mengatur tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kurator. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), sebagai salah satunya asosiasi Kurator dan Pengurus yang direkomendasi oleh Menteri Kehakiman, sebagai mediator untuk pendaftaran di Departemen Kehakiman apakah sudah optimal aktivitasnya bagi kepentingan Kurator. Dalam membuat tulisan ini digunakan aturan penulisan secara umum yang disebut dengan Metode Penelitian, dimana metode penelitian yang digunakan bersifat Explanatoris untuk menguji pasal-pasal yang mengatur ketentuan tentang kedudukan Kurator pada UUK, namun penelitian ini bisa termasuk penelitian yang Preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran atas aktifitas Kurator yang didapat atas hasil wawancara. Kesimpulan dari analisa ini adalah Kedudukan Kurator yang lebih berperan dalam hukum pailit adalah Kurator swasta, dalam tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya lebih banyak memakai pasal-pasal dari UUK yang lama, dengan kata lain UUK yang baru (UU No. 4/1998) belum efektif mengatur tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kurator, juga AKPI sebagai satu-satunya asosiasi Kurator dan Pengurus belum optimal aktifitasnya untuk kepentingan Kurator, sedangkan tugas kurator adalah sangat berat bahkan di dalam praktek lebih berat dibandingkan secara teori, karena masih diperlukan penegakan hukum/law enforcement yang merata dalam masyarakat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kurator sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan."

"Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor. Hal mana, yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta pailit. Pada saat ini salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung peran aktif dari kreditor dalam proses kepailitan adalah melalui suatu format yang disebut sebagai rapat kreditor. Dasar hukum dari penyelenggaraan rapat kreditor ini adalah pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Rapat kreditor terdiri atas hakim pengawas sebagai ketua, dan kurator serta para kreditor sebagai anggota rapat dimana pelaksanaan rapat di tujukan antara lain untuk memberhentikan atau mengangkut kurator, mengganti panitia kreditor sernentara, membentuk panitia kreditor tetap, mengambil keputusan tentang perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor pailit, menunda pembicaraan usulan perdamaian sampai adanya rapat verifikasi, memutuskan verifikasi piutang-piutang dengan syarat menangguhkan nilai /harga pada saat dinyatakan pailit. Kreditor yang diakui dan mempunyai hak suara dalam penyelenggaraan rapat kreditor adalah kreditor yang diakui, kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan. Perihal tentang waktu penyelenggaraan rapat kreditor ditentukan oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat."