Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Susanti
"
Kewenangan besar DPRD dalam memilih bupati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membawa konsekuensi menguatnya peran DPRD. Konflik dalam kehidupan politik timbul berkaitan dengan kelangkaan posisi, padahal dalam hirarki sosial posisi bupati sifatnya tunggal.
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengapa timbul konflik pada pemilihan bupati Banjarnegara tahun 2001.
Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T7101
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nanlohy, Jonas Fernando
"
Konflik horizontal di Maluku, diduga berrnula dari suatu peristiwa kriminal biasa di terminal bayangan Batu Merah, Kotamadya Ambon. Hari itu, Selasa, 19 Januarl 1999, adalah hari Raya ldul Fitri 1 Syawal 1408 Hijriyah. Hari Kemenangan bagi Umat Islam yang baru melaksanakan Ibadan Puasa selama satu bulan penuh. Seperti Iazimnya, hari itu dirayakan dengan silaturahmi bukan saja diantara sesama Umat Islam, tetapi juga antara saudara-saudara mereka yang beragama Kristen ikut merayakan dengan saling memaafkan dan bercengkrama ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T4931
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Medan: Departemen Luar Negeri, 2003
327 IND t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia, 2017
327 IND t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Almufarid
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T51293
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yuyun Hairunisa
"
Peraturan Bapepam LK (Lembaga Keuangan) Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu adalah peraturan yang amat penting terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Karena melalui peraturan ini, setiap kali perusahaan atau direksi ingin melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka ia harus meminta persetujuan dari pemegang saham independen atau minoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen. Sejak diluncurkan pertamakali pada tahun 1996, peraturan ini telah mengalami empat kali revisi yaitu pada tahun 1997, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29836
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Maswadi Rauf
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2001
324.7 MAS k
Buku Teks Universitas Indonesia Library