Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Ira Sudjono

Pelaksanaan eksekusi barang jaminan setelah berlakunya undang-undang hak tanggungan

" Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah ketentuan tentang jaminan hak atas tanah yang dibentuk dan diundangkan untuk menggantikan ketentuan perihal jaminan hak atas tanah yang semula telah diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jaminan hak atas tanah yang semula diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan bahwa untuk pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai peranan hakim yang dikesampingkan dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan menurut Undang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16394

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Silaban, Nikodemus

Kewenangan kurator terhadap pemberesan harta pailit yang disita dalam perkara pidana = Receivers authority agains bannkcrupty assets settlement which was confiscated in a criminal case / Nikodemus Silaban

" Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesennya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kurator memiliki permasalahan saat mengurus harta pailit (boedel) yang diduga dari hasil tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik berdasarkan KUHAP berhak untuk melaksanakan penyitaan barang bukti yang akan dibawa kedalam Pengadilan Pidana untuk dibuktikan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum pidana atas sita umum dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aldry P. Wikrama C.

Analisis kebijakan pajak pertambahan nilai atas penyerahan agunan yang diambil alih karena terjadinya penyitaan aset = Analysis of value added tax of repossessed assets submission due to assets confiscation

" Berawal dari SE/121/PJ/2010 butir 6 dan S/193/PJ/2012 yang menyatakan bahwa penyerahan atas Agunan Yang diambil Alih tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa AYDA adalah saat penyerahan lesse kepada lessor karena terjadinya default yang dilakukan lesse karena gagal bayar. Namun pengertian penyerahan AYDA ini bukan atas dasar konsumsi sesuai dengan sifat PPN tetapi karena suatu perjanjian yang dilakukan oleh lesse dengan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S44275

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Widia Trisna

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Objek Hak Tanggungan Dirampas Oleh Negara Karena Terkait Tindak Pidana Korupsi = The Executional Power of Mortgage Certificates in the event that the Mortgage Object is Confiscated by the State because it is related to Corruption Crimes

" Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap suatu lembaga jaminan yang kuat dan mampu meberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat didalamnya. Perampasan terhadap objek hak tanggungan oleh negara karena terkait dengan tindak pidana korupsi menyebabkan beralihnya objek hak tanggungan yang semula berapa di tangan pemegang hak tanggungan kepada negara. Hal ini berpengaruh terhadap kedudukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Leonardus Agung Putra Utama

Pengelolaan Barang Rampasan Negara Tidak Bergerak di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara = Management of Immovable State Confiscated Goods at the State Storage for Confiscated Objects

" Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang sitaan negara terdiri dari Undang Undang No.8 Tahun 1981 , Permenkumham R.I. Nomor 16 Tahun 2014, Kepmen. Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03Tahun 1985, Keputusan Dirjen. Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 , Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI. No: 2 Tahun 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; , namun dari peraturan ... "

Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yustisia Aviyanti

Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang Objeknya Merupakan Objek Sita Jaminan terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3260 K/PDT/2018) = Implication of Land Sale and Purchase Deed of Security Seizure Object towards The Land Transfer of Rights Registration (Based on Decision 3260 K/PDT/2018)

" Tesis ini menganalisis mengenai jual beli atas tanah objek sita jaminan yang tidak didaftarkan oleh para pihak dan/atau juru sita pada Kantor Pertanahan setempat. Tidak terdaftarnya sita jaminan mengakibatkan tanah tersebut beralih kepada pihak ketiga dan diterbitkan sertipikat peralihan haknya, sehingga bertentangan dengan tujuan sita jaminan dalam Pasal 227 HIR dan/atau Pasal 261 RBg yaitu untuk mencegah debitur menggelapkan, memindahkan, atau mengalihkan barang-barangnya. Hal ini memicu diajukannya gugatan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan hingga ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fogg, Shannon L.

Stealing home: looting, restitution, and reconstructing Jewish lives in France, 1942-1947

" Between 1942 and 1944, the Germans sealed and completely emptied at least 38,000 Parisian apartments. The majority of the furnishings and other household items came from abandoned Jewish apartments and were shipped to Germany. After the war, Holocaust survivors returned to Paris to discover their homes completely stripped of all personal possessions and often occupied by new inhabitants. In 1945, the French provisional government established a Restitution Service to facilitate the return of goods to ... "

Oxford: Oxford University Press, 2017

e20469719

eBooks Universitas Indonesia Library