Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sipayung, Sondang A.
"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang para pemimpin perempuan yang ada dalam lingkungan pemerintahan di Propinsi DKI Jakarta, yang menurut penulis perlu diteliti Iebih mendalam. Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan: Bagaimana gambaran pemimpin Perempuan yang ada dalam lingkungan pemerintahan di Propinsi DKI Jakarta; Bagaimana Perjalanan karier para pemimpin perempuan ini dalam rangka mencapai posisi pemimpin di lingkungan pemerintahan; serta Peluang dan kendala apa saja yang muncul dalam usaha mereka mencapal jabatan pemimpin dan bagaimana cara mereka mengelola berbagai faktor pendorong dan penghambat tersebut.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan dari aspek teoritis tentang keberadaan pemimpin perempuan dalam pemerintahan serta memberikan gambaran nyata tentang hal-hal yang menghambat dan mendukung proses pengembangan potensi kepemimpinannya sebagai wujud upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail mengenal Pemimpin Perempuan yang ada di Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu Jenis penelitian yang bisa menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari informan, menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Jumlah Informan dalam penelitian Ini sebanyak 11 orang, terdiri dari 6 orang informan tidak aktif dan 5 orang informan aktif. Dari keenam orang informan tidak aktif diperoleh informasi berupa data administratif tentang pemimpin perempuan yang ada dalam lingkungan pemerintahan di propinsi DKI Jakarta dan gambaran nyata tentang ada tidaknya pemimpin perempuan dan pelaksanaan perannya sebagai pemimpin di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sementara itu, dari informan aktif, diperoleh sejumlah informasi yang akan dideskripsikan dan dianalisis, mencakup lnformasi tentang perjalanan karier para pemimpin perempuan Ini dalam rangka mencapai kesuksesan dalam kepemimpinannya, peluang dan kendala apa saja yang muncul dalam usaha mereka mencapai kesuksesan itu dan bagaimana mereka mengelola berbagai faktor pendukung dan penghambat tersebut.
Membahas tentang pemimpin perempuan, pada dasarnya tidak terlepas dari pembahasan seputar kepemimpinan secara umum, karena teori-teori dan definisi para ahli tentang kepemimpinan tidak pernah membahas secara mendetail perbedaan keduanya. Namun secara normatif, ada 5 macam Gaya Kepemimpinan yang diuraikan dalam tesis ini dan menjadi acuan dalam mendeskripsikan dan menganalisis para pemimpin perempuan dalam lingkungan pemerintahan ini, antara lain gaya kepemimpinan Komandan, Pelayan, Seniman, Birokrat dan Manager. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin perempuan yang ada dalam organisasi pemerintahan di Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta adalah mereka yang gaya memimpinnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketika para perempuan yang jadi Informan dalam penelitian ini baru saja memulai karier mereka dalam pemerintahan, mereka menerapkan gaya kepemimpinan Pelayan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Kemudian ketika menduduki jabatan kepemimpinan tingkat menengah kebawah, mereka secara cerdas merubah pola kepemimpinannya menjadi Manager. Ketika mereka sudah menduduki jabatan kepemimpinan tingkat tinggi, mereka merubah kembali gaya kepemimpinan yang mereka terapkan yaitu tipe kepemimpinan Birokrat.
Ada sejumlah asumsi dari para pemimpin perempuan ini yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung yang membuka pintu peluang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi kepemimpinannya, antara lain: Era informasi yang didukung oleh semakin canggih dan lengkapnya sarana-prasarana bidang telekomunikasi dan transportasi; Kemajuan teknologi; Kajian-kajian keperempuanan; Jaringan kerja sama di kalangan perempuan yang semakin kuat yang tumbuh akibat rasa solidaritas antara kaum yang merasa terbelakang; Banyak bermunculannya perempuan yang layak menjadi role model kepemimpinan perempuan dapat menambah semangat juang dan memotivasi banyak perempuan; dan Kemajuan dalam bidang Kontrasepsi. Perempuan dan laki-iaki pada dasarnya tidak. berbeda, sebagai manusia mereka mempunyai kesamaan dalam kecerdasan otak, kemuliaan budi dan keluhuran cita-cita. Contohnya pada para perempuan yang merupakan unsur pimpinan dalam lingkungan pemerintahan di Propinsi DKI Jakarta, mereka dapat bersaing dengan kolega mereka yang berjenis kelamin laki-laki untuk mencapai posisi pimpinan. Namun perlu disadari juga bahwa terdapat beberapa hambatan dalam struktur masyarakat, hambatan fisik, teologis, sosial budaya, sikap pandang dan histories, termasuk didalamnya hambatan dalam lingkungan kerja si perempuan Itu sendiri. Hambatan-hambatan jika dapat dipandang sebagai tantangan, maka justru dapat semakin memacu perempuan untuk berjuang dan mengubahnya menjadi peluang-peluang untuk menjadi lebih baik.
Untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasi pemerintahan sangatlah tergantung pada bagaimana membangun pengaruh melalui pengakuan yang telah ada lewat pengembangan keterampilan dalam berkomunikasi. Selain itu juga, keluarga yang mendukung dan kemampuan pribadi yang kokoh untuk maju, seperti ketekunan dan kejujuran, akan semakin memperbesar kemungkinan diakuinya seseorang sebagai pemimpin yang berhasil. Berbagai faktor pendukung ini dapat diibaratkan seperti tarikan atau dorongan untuk terus maju dan ketika kelelahan muncul. Di sisi lain, faktor-faktor penghambat, baik masalah intern dan ekstem si perempuan, seperti rasa bersalah meninggalkan keluarga demi panggilan tugas ataupun permasalahan dalam birokrasi yang ada, sebaiknya dapat dipandang seperti kerikil-kerikil tajam yang memang harus ada untuk membuat kondisi tetap waspada. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14418
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
657.3 PUS l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Erni Husniyati
"Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi politik masih ada. Lebih dari pada itu, karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang represif dan ortodok karena Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengedepankan karakter responsif yang menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukannya walaupun proses pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi standar ketentuan partisipasi masyarakat.

The essence of Democracy is freedom of speech and public participation in any public policy. As the central figure of democracy, the aspiration of citizen shall be absorbed by the country ragarding in law making process. The responsive character in law making process could not yet be fully implemented in Indonesia due to public participation has not been fully performed and the existence of political compromises. Moreover, the responsive character in law making process shall not only depend on democratic political configuration but also intensively and widely public participation. Same as the previous law, which is Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1985 on Community Organization, Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization still has repressive and orthodox characteristic due to it does not put the priority on the responsive character by accomodating and absorbing the public's aspiration on its law making process despite of the law making process on Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization has already complied with the standard requirement of public participation.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42374
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library