Hasil Pencarian

Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query

Renny Ariyanny

Disgorgement of Profit Sebagai Reaksi Atas Kejahatan Korporasi Bidang Keuangan di Indonesia = Disgorgement of Profit: A Reaction of Financial Corporate Crimes in Indonesia

" Sistem hukum Indonesia tidak memiliki aturan hukum khusus untuk mengatur kejahatan korporasi bidang keuangan, sementara efek negatif dari kejahatan ini sangat besar dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, selama ini penegak hukum yang menangani kejahatan ini mempergunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Pencucian Uang untuk menanganinya. Namun, karena proses pengadilan pidana dan perdata yang panjang terkadang membuat upaya penegakan hukum untuk mendapatkan kembali asset/dana negara yang dicuri pelaku/korporasi ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Kimberly Chrestella

Perluasan subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi yang dilakukan perseroan terbatas = Expansion of subjects that can be held accountable in corporate crimes conducted by limited liability companies

" ABSTRACT
Sebagian besar peraturan perundang-undangan di Indonesia, subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh perseroan terbatas adalah korporasi itu sendiri dan/atau pengurusnya. Praktiknya, masih terdapat kasus dimana para pemegang saham merupakan pemberi perintah atau dalang dibalik tindakan direksi selaku pengurus suatu perseroan terbatas. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perluasan subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi dan menganalisis implementasinya dalam kasus. ... "

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Syukron Akbar

Kapasitas Tersangka sebagai Pelaku Tindak Pidana Korporasi dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Status Tersangka (Studi terhadap Putusan No. 16/Pid.Prap/ 2020/PN.Bdg) = Capacity of Suspects as a Subject of Corporate Crimes in Submitting a Pre-Trial Application Regarding the Validity of Determination Suspects Status (Case Study Decision Number: 16/Pid.Prap/2020/PN.Bdg)

" Dewasa ini, tindak pidana juga seringkali dilakukan oleh korporasi. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 6.701 perkara yang melibatkan korporasi telah didaftarkan ke pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Kendati demikian, suatu korporasi pasti akan berusaha untuk mencari cara guna dapat melepaskan kewajibannya untuk memper-tanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Belakangan, praperadilan mengalami perluasan objek berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Hal ini dianggap menjadi ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library