Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query
Tiara Vita
"
Lembaga Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pasti, dimana Lembaga Dana Pensiun ini pelaksanaanya didasarkan pada Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan meneliti ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain melalui penelusuran kepustakaan. Keberadaan Dana Pensiun dewasa ini tidak ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16486
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lilis Nurhasanah
"
Di dalam Negara Republik Indonesia, dalam segi ketenagakerjaan, terbentang berbagai kendala dan masalah serta tantangan yang dihadapi dan memerlukan pemecahan. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang demikian diperlukan adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi para tenaga kerja. Baik bagi yang akan atau sedang melaksanakan hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi tenaga kerja adalah melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Dalam suatu perjanjian terdapat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20713
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rusdi Irwanto
"
Perlindungan kerja bagi para buruh merupakan hal yang sangat penting karena meskipun dari aspek yuridis kedudukan buruh dan pengusaha adalah sama, namun secara sosiologis, akibat adanya perjanjian kerja, hubungan hukum yang ada antara buruh dan pengusaha menjadi bersifat sub-ordinasi di mana buruh berada di pihak yang lemah yang seringkali tidak mendapat apa yang telah menjadi haknya. Dalam rangka melindungi hak-hak buruh yang sering terabaikan sejak tanggal 19 Nopember 1969 diberlakukanlah Undang-undang Kerja No. 14 Tahun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20706
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Asyifa Nora Sabilla
"
ABSTRAK
Dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis berupa ketenangan dalam bekerja dan berusaha, dibutuhkan pengaturan syarat kerja dalam suatu hubungan industrial di setiap perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan yang dicapai melalui perundingan antara serikat pekerja dengan perwakilan pengusaha mengenai hak dan kewajiban kedua pihak tersebut. Meskipun PKB merupakan bentuk pengaturan syarat kerja berlandaskan kesepakatan, jumlah perusahaan yang telah membuat PKB masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan (PP). ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Suny Sanomia
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang hubungan persepsi karyawan PT. Telkomsel atas hasil penyelesaian perselisihan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terhadap komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan kuisoner dan wawancara. Variabel independen dari penelitian ini adalah hubungan industrial hasil penyelesaian perselisihan PKB, yang dinilai dengan tiga indikator, yaitu : komunikasi, kesejahteraan karyawan dan sarana hubungan industrial. Sedangkan variabel dipendennya adalah komitmen organisasi yang dinilai dengan tiga dimensi, yaitu : affective commitment, continuance commitment dan normative commitment. ...
"
2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Agusman Badaruddin
"
Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 17,42 % pada tahun 1995 dan angka ini merupakan konstribusi tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Dilihat dan penyerapan tenaga kerja sektor ini sebesar 28,2 % dari total tenaga kerja di DKI Jakarta. Sektor perdagangan dimasa yang akan datang peranannya akan lebih penting ditambah lagi dengan dicanangkannya DKI Jakarta sebagai kota jasa (service city). Untuk Meningkatkan Ketahanan Daerah DKI Jakarta akan mencoba melihat permasalahan yang timbul antara pedagang eceran skala ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tri Velna Elvisa
"
Alasan mendesak sebagai dasar pemutusan hubungan kerja sering kali menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penting untuk mendefinisikan alasan mendesak secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penafsiran yang beragam atau penyalahgunaan oleh para pihak. Alasan mendesak biasanya mencakup situasi tak terduga dan di luar kendali kedua belah pihak, seperti krisis ekonomi, keadaan darurat, atau situasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Junaedi
"
Perbedaan kepentingan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah yang sangat medasar seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam menerapkan hubungan industrial di tempat kerja. Konflik kepentingan yang berkepanjangan tidak hanya dapat menghambat proses produksi dan distribusi barang dan jasa namun juga menghambat hak-hak pekerja. Untuk mengatasi hal tersebut maka collective bargaining agreement dapat dijadikan pedoman dan acuan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam menerapkan hubungan industrial yang harmonis di tempat kerja ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11949
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Titi Indrasari
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Retno Kusumo Sulistiowaty
"
ABSTRAK
Alasan penulis memilih judul "Kontrak Pemborongan pekerjaan pembuatan Jalan Raya Pekanbaru. Dumai Oleh PP Marga Sarana Raya" adalah erat kaitannya dengan kegiatan kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah di berbagai bidang Untuk merealisir pembangunan perlu mengadakan perjnjian perjanjian dengan pihak lainnya yang akan bertindak selaku pihak yang melaksanakan pemborongan pekerjaan yaitu pihak swasta atau pihak lain di luar instansi yang bersangkutan Proses untuk mengadakan hubungan hukum tersebut antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
