Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Farida Dinda Akmalia
Penerapan Asas Actor Sequitor Forum Rei versus Asas Forum Rei Sitae dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.TJT) = Implementation of Actor Sequitur Forum Rei Principle versus Forum Rei Sitae Principle in Civil Lawsuits (Case Study of Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.TJT)
" Pengaturan pengajuan gugatan pada Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia diregulasikan melalui pasal 118 HIR yang keberlakuannya di pulau Jawa dan Madura atau dalam pasal 142 RBg yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura. Dalam pengaturan tersebut terdapat perbedaan diksi antara dualisme peraturan hukum acara perdata tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dan pihak pencari keadilan di Indonesia yaitu perbedaan pengaturan antara HIR dan RBg. Skripsi ini akan membandingkan kedua asas pengajuan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arindo
Syarat novum sebagai dasar permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata di Indonesia = The requirements of novum as a basis to submit case review in Indonesian civil procedural law
" Skripsi ini membahas tentang syarat Novum sebagai dasar permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui syarat novum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S66239
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tinjauan hukum mengenai peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1 tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok
" Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 adalah untuk mengatur prosedur acara dalam gugatan perwakilan kelompok. Gugatan ini merupakan produk hukum baru di Indonesia. Peraturan yang diberlakukan pada tanggal 26 April 2002, dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam melakukan prosedur gugatan kelompok, walaupun sebelumnya sudah ada 3 undang-undang, yaitu Undang-undang Pengelolaan lingkungan Hidup, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang Kehutanan yang memberikan peluang dilakukannya gugatan kelompok. Walaupun demikian masih ada permasalahan yang timbul berkaitan dengan ... "
Universitas Indonesia, 2004
S21226
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Adieniyatu Salwa
Jumlah Anggota Kelompok Yang Efisien Dalam Gugatan Class Action Di Indonesia dan Australia = Efficient Class Members in Class Action Lawsuit in Indonesia and Australia
" Penelitian ini dilakukan dengan melihat maraknya gugatan yang diajukan melalui gugatan class action, namun dari gugatan tersebut terdapat beberapa gugatan yang ditolak oleh hakim karena persyaratan formil yang tidak terpenuhi seperti jumlah anggota kelompok. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenai jumlah anggota kelompok yang efisien dalam gugatan class action, karena dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak mengatur mengenai jumlah minimal anggota kelompok dalam gugatan class action, sehingga ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farah Primadini
Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan Class Action Nomor 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Gugatan Class Action No. 480/Pdt.G/2007/PN. Tng yang diperiksa di Pengadilan Tinggi Tangerang tentang Perlindungan Konsumen Penggunaan Jasa Layanan Bergerak Seluler (Class Action Telkomsel) = The Annexation of Class Action Lawsuit Investigation Number 111 Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst Which Inverstigated in Central Java District Court with Class Action Lawsuit Investigatin Number 480/Pdt.G/2007/PN. Tng wich Investigated in Tangerang District Court about Mobile Celuler Service User (Class Action Telkomsel)
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan class action yang terjadi di (2) dua Pengadilan Negeri yang berbeda kompetensi relatifnya, studi kasus Class Action Telkomsel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membentuk suatu Undang-undang yang secara rinci dan jelas mengatur mengenai acara pengajuan gugatan secara class action yang dapat mengakomodir kepentingan para pencari keadilan dalam perkara yang melibatkan ... "
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], [2009;2009;2009;2009;2009;2009, 2009]
S22588
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Class actions berdasarkan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Universitas Indonesia, 2003
S22368
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurlisa Uke Desy
Pembuktian kelalaian Pemerintah dalam gugatan Citizen Lawsuit (Studi kasus Putusan No. 28/PDT.G/2003/PN Jkt.Pst)
" Model gugatan citizen lawsuit saat ini mulai dikenal dalam praktek di Pengadilan. Beberapa perkara yang menggunakan pengajuan gugatan citizen lawsuit yaitu gugatan No. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. (perkara Ujian Nasional), gugatan No.406/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. (perkara Operasi Yustisi), dan gugatan No. 308/PTD.G/2007/PN.JKT.PST. (perkara Pengguna Jalan Tol). Penggunaan gugatan citizen lawsuit berawal dari gugatan No. 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST (perkara buruh migran yang dideportasi di Nunukan) dimana hakim melakukan terobosan hukum sehingga citizen lawsuit dapat diterima sebagai model gugatan baru. Penggunaan model gugatan citizen lawsuit menimbulkan permasalahan karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat permasalahan beban pembuktian, dimana ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S22428
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library