Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu akta perdamaian dibuat karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan jalan damai dalam hal ini seperti pembagian harta bersama. Kekuatan akta perdamaian sama dengan Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menjadi permasalahan jika ternyata salah satu pihak mengabaikan perdamaian tersebut dan mengugat ke Pengadilan. Dalam hal ini seperti masalah pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks.  Permasalahannya adalah terdapat dua produk hukum tersebut sama-sama mengatur mengenai pembagian harta bersama sehingga terjadi dualisme pembagian. Adapun bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analitis, dimana dilakukan analisa untuk dapat memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada, kemudian dari fenomena tersebut didapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Mengenai keberlakuan pembagian harta bersama seharusnya pembagian yang diberlakukan adalah Akta Perjanjian Perdamaian No. 344, akan tetapi terdapat asas hukum yang menyatakan lex fosterior derograt legi a priori yang artinya hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama, sehingga yang terbaru yang berlaku, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Bila pada akhirnya pembagian yang baru diterapkan, sebaiknya segala tindakan yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama yang dulu dilakukan tetap harus dipertimbangkan jika dilakukan pembagian yang baru.

---

ABSTRACT

A peace deed was made because the parties agreed to resolve the existing problems peacefully in this matter such as the distribution of shared assets. The power of a peace certificate is the same as a court decision that has permanent legal force. It becomes a problem if it turns out that one of the parties ignored the peace and sued the Court. In this case such as the problem of the distribution of Joint Assets based on the Deed of Peace Agreement No. 344 and Decision of the Bekasi District Court No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks Jo. Decision of Bekasi District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. The problem is that there are two legal products that together regulate the distribution of shared assets so that there is a dualism of division. The form of the results of the study is descriptive-analytical, where analysis is carried out to be able to provide an overview of the phenomena that occur based on the data and facts that exist, then from these phenomena obtained the meaning and implications of a problem. Regarding the implementation of the sharing of shared assets, the distribution that should be applied is the Deed of Peace Agreement No. 344, but there is a legal principle that states lex fosterior derograt legi apriori which means that the new law defeats the old law, so the latest one applies, namely Bekasi District Court Decision No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Decision of Bekasi District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. If in the end the new division is applied, it is better that all actions relating to the Sharing of Joint Assets that were previously carried out must still be considered if a new division is carried out.

"

"ABSTRAK(d). Roberta Taher, 057700016.B (e). Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (f) Hal. VI + 144 ; Tahun 1981, Abstraksi, Lampiran (g). Bibliografi,9 (tahun 1958 - 1982) (h) . U.D.C (i) Walaupun manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, namun dalam kehidupan bermasyarakat ini, tiap-tiap anggota masyarakat masingmasing mempunyai kepenetingan yang berbeda dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda ini, tanpa disadari dapat menimbulkan bentrokan-bentrokan antara kepentingan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain atau perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, ataupun norma-norma pergaulan masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian akibat dari perbuatan tersebut dapat berupa kerugian materiel dan kerugian immateriel. Akibat hukum dari orang .yang melanggar hukum yaitu orang tersebut wajib mengganti kerugian kepada orang yang dirugikan. Menurut yurisprudensi dan doktrin ada tiga macam ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum: uang, pengembalian keadaan semula, rehabilitasi. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggolongkan pertanggungan jawab atas perbuatan melanggar hukum dalam dua macam, yaitu pertanggungan jawab langsung dan tidak, langsung. Sebagai usaha untuk mencegah dan mengatasi agar anggota masyarakat jangan sampai melakukan perbuatan melanggar hukum, maka perlu memberikan pengertian kepada anggota masyarakat bahwa setiap hak selalu dilingkupi oleh suatu kewajiban untuk tidak menyalah gunakan hak 'baik hak anggota masyarakat itu sendiri maupun hak anggota masyarakat lainnya."