Ditemukan 82 dokumen yang sesuai dengan query
Retno Muliayani
"
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12244
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nasution, Sofyan
"
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengisyaratkan bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai mitra Pemerintah, bahkan menjadi pelaku utama pembangunan.
Pada umumnya, masyarakat pedesaan relatif lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat kota bersifat heterogen, individualis dan hubungan antara sesamanya kurang terjalin secara akrab. Keadaan itu antara lain disebabkan tantangan kehidupan kota yang keras. Hampir tak ada kesempatan yang luang bagi orang kota, ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nurul Paramita
"
Proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel) di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K). Proses perencanaan pembangunan di kelurahan Benua Melayu Darat melalui dua tahap yaitu tahap pengidentifikasian/penyelidikan masalah dan tahap perumusan masalah yang dilakukan pada saat pelaksanaan musbangkel. Partisipasi WNI Keturunan Tionghoa pada tahap identifikasi masalah dan tahap perumusan masalah tergolong pada tipe Manipulasi (tingkat tidak berpartisipasi) menurut Sherry Amstein. Dalam membuat ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14416
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: The British Council , 2001
323.042 MEW
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tonih Usmana
"
Kawasan pesisir sebagai ekosistem alami memberikan empat fungsi terhadap kebutuhan dasar manusia dan pembangunan ekonomi, yaitu mendukung kegiatan sebagai sumber kehidupan, keindahan dengan keramahan, sumber bahan baku, dan sebagai penampungan limbah. Dalam mendukung fungsi tersebut, diperlukan suatu perencanaan pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat pesisir secara aktif muliak diperlukan dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan lingkungan di daerah. Adanya pemberdayaan dan ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T9519
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dindin Amidin
"
Salah satu pembangunan yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan sarana aman, namun kenyataanya kadang kala masyarakat seperti kurang berusaha untuk mengadakan sarana tersebut, terlebih lagi masyarakat miskin seperti Petani, Nelayan dan Buruh.
Untuk mengatasi masalah tersebut perlu digalang dan ditingkatlkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana umum, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawah tumbuh dari masyarakat terhadap sarana umum yang ada di daerahnya. Dengan rasa memiliki dari tanggung jawab ini, maka masyarakat akan berusaha ikutl merawat ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12087
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Winarkus
"
Public participation has a very important role in environmental development, particularly in the management of domestic solid waste. According to Law. no. 4/1982 on the Basic Provision for Environmental Management, every citizen has the obligation to maintain the living environment, to abate and restore its damage and pollution. At the same time, the success of development is critically determined by the political will, spirit and discipline on the part of the state apparatus and active ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Iman Giyanto
"
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Temanggung adalah salah satu bagian dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, yang luas kawasan hutannya mencapai 5.410,50 hektar. Luas tersebut tersebar di antara Gunung Tierep (RPH Jumprit) 1.569,00 hektar, Gunung Sindoro (RPH Kwadungan) L761,30 hektar, dan Gunung Sumbing (RPH Kecepit dan RPH Kemloko), yang masingmasing mempunyai 1.213,90 hektar dan 866,20 hektar. Kerusakan hutan yang terjadi di BKPH Temanggung semuanya terjadi di kawasan hutan ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T16832
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Defina
"
Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22337
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siregar, Indira Isnantya
"
ABSTRAK
Selaku kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai lingkungan hidup, berdasarkan
pengamatan masih terlihat perilaku karyawan yang kurang peduli lingkungan. Program ecooffice
yang dicanangkan pada tahun 2009 pun tampaknya tidak dilaksanakan sepenuhnya. Untuk
itu peneliti menghitung indeks perilaku peduli lingkungan (IPPL) yang mengukur perilaku
sehari-hari responden. Indeks adalah alat ukur yang dirancang untuk mengetahui seberapa peduli
responden terhadap lingkungan, dengan rentang 0-1. Kriteria yang digunakan adalah nilai kurang
dari 0,3 buruk, antara 0,3-0,6 cukup, dan di atas 0,6 baik. Secara keseluruhan, nilai ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
