Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bethsyanna Putri Supriadi
" Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan selalu berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kode Etik Jabatan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pada kenyataannya terdapat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Jabatannya, sehingga, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tersangkut masalah, salah satunya tindak pidana penggelapan uang jual beli tanah yang dilakukan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54875
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ghaida Mastura
" Tesis ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1128K/PID/2017 dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 13/B/MPPN/VII/2019 mengenai Notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dengan objek yang sama kepada beberapa pihak. Sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek dalam akta-akta tersebut adalah seritifikat yang dititipkan di kantor Notaris sebagai jaminan perjanjian utang piutang. Karena di tengah jalan pihak debitur menghilang, pihak kreditur meminta Notaris untuk menjualkan sertifikat hak atas tanah tersebut. Notaris ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54800
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marsya Putri Andhara
" Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik tentu harus teliti terhadap dokumen-dokumen pendukung yang akan dipergunakan. Akta autentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Masalah timbul ketika Notaris membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang didasari dengan kuasa menjual yang tidak dilegalisasi oleh Notaris. Akta tersebut dapat mengalami ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54868
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lindawati Syarif
" ABSTRAK
1, Keadaan Indonesia yang terdiri dari beribu- ribu pulau yang letak dan geografisnya mempengaruhi si tuasinya, sehingga memerlnkan armada angkutan udara yang dapat menjangkau selumb wilayab dengan cepat dan dapat diandalkan.

2, Perkembangan tehnologi yang sangat pesat, kebutuban akan sarana perbubtmgan kbnsusnya masalah pengangkutan udara memerlnkan pesawat terbang dalam jumlah yang banyak,

3« Dengan adanya perkembangan perhubnngan udara yang begitu pesat, banyak pihak swasta mengadakan perjangian o'ual bbeli. Dengan adanya perjangian jual beli ttu menimbulkan banyak pembebanan atas pe sawat terbang. Melihat perkembangan yang sangat pesat ini, maka pemerintah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S19538
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diani Sadia Wati
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S20018
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Fathia Syahidah
" Beberapa sarjana telah melakukan penelitian tentang praktik konsumsi pakaian bekas di Indonesia (Lestari & Asmarani, 2021, Rahmawati et al., 2022). Tren untuk mengkonsumsi pakaian bekas mengalami peningkatan pada kalangan anak muda, terutama melalui kegiatan jual beli di media sosial (Goodstats.id, 2022). Praktik ini dikenal dengan istilah thrifting yang dapat dideskripsikan sebagai suatu praktik untuk membeli atau mencari barang-barang bekas untuk dipakai kembali. Kurylo (2018) mendeskripsikan bahwa konsumen sekarang muncul sebagai subjek yang aktif, mengkonsumsi dan ... "
Depok: Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Purba, Jeremia Sintong Parsaulian
" [ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang jual beli hak atas tanah bersama yang dilakukan setelah perceraian oleh salah satu pihak didasarkan pada hukum pertanahan.Oleh karena merupakan harta bersama, analisa dalam tesis ini juga menggunakan berbagai sumber hukum lain seperti hokum perkawinan dan hokum perdata untuk menganalisa keabsahan transaksi jual beli tanah hak atastanahbersamatersebut. Jual beli hak atas tanah bersama oleh salah satu pihak setelahperceraian dalam prakteknya merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat dan sangat mudah dijumpa ... "
2015
T43086
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zikra Fitrianti
" Berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 164/K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 36/Pdt/2017/PT.MDN Juncto Putusan Pengadilan Negri Tebing Tinggi Nomor 34/ Pdt. G/2015/PN.TBT dimana jual beli tanah telah dilakukan dengan dibawah tangan dan atas tanah tersebut dijual kembali oleh penjual secara pura-pura kepada pihak ketiga dan selanjutnya oleh pihak ketiga, tanah tersebut dijadikan agunan dengan Hak Tanggungan kepada Bank. Yang menjadi pokok permasalahan adalah, Bagaimanakah akibat hukum terhadap jual beli tanah dibawah tangan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Oktaviana Azalia Putri Widyanti
" Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk berupa mobil bekas. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang berminat membeli mobil bekas dan meningkatnya transaksi jual beli mobil bekas berarti hukum perlindungan konsumen harus lebih ditegakkan. Pelaku usaha harus sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya yaitu memberikan jaminan dan bertanggung jawab atas kenikmatan dan kecacatan yang terdapat pada produk. Kewajiban tersebut termasuk kepada fasilitas layanan purna jual yang disediakan pelaku usaha dari mulai servis berkala sampai perbaikan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Furqan Sultan Deyis
" Garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan terhadap hak-hak serta jaminan terhadap konsumen atas barang yang dijual bebas dari kecacatan dan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Pemberian garansi ini merupakan suatu bentuk pelindungan hukum terhadap konsumen yang juga bagian dari kewajiban pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumennya, di samping juga pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba suatu barang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>