Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Mevi Primaliza

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum perguruan tinggi negeri = Public finance management services agency state college

" Ide negara hukum terkait dengan konsep rechtsstaat, the rule of law dan konsep nomocracy sebagai ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum akan terlaksana jika terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state). Dalam pembentukan negara kesejahteraan tersebut peran pemerintah sebagai pelaksana kenegaraan sangatlah penting. Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang baik biasa disebut dengan good governance. Perbuatan pemerintah tercermin di dalam kegiatan administrasi negara, sebagai manifestasi tujuan negara. Dalam upaya mewujudkan tanggung ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32931

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harahap, Mei Lestari

Hak budget parlemen dalam sistem bikameral Indonesia dalam rangka mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat = The parliamentary budgeting of rights in Indonesia bicameral of system in order establishing revenue and state expenditure estimates (APBN) prosperity direst for the people's

" Hak budget parlemen dalam sistem bikameral Indonesia dalam rangka mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, belum ditempatkan pada kedudukan yang tepat dan sepadan dari sudut konstitusi (Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Perubahan), sesuai dengan falsafah kedaulatan rakyat, checks and balances serta tujuan bernegara. Kedudukan Parlemen Indonesia yang terdiri dua kamar (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dimana DPR memiliki peran yang lebih kuat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36794

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nasrudin Nurdiansyah

Penyusunan rencana kerja pengawasan inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

" Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal yaitu penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan penyusunan untuk melakukan rencana pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RL Proses penyusunan yang dilakukan saat ini dirasakan sangat tidak efektif dikarenakan banyak terjadinya revisi sehingga tujuan dan sasaran yang diletapkan menjadi tidak terarah hal tersebut dilakukan dikarenakan banyak terjadinya benturan antara Inspektorat Bidang lain serta tumpang-tindih antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T21046

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library