Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan pemahaman awal dalam pengembangan metode kontrol aliran terbarukan dan sangat menjanjikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan karakterisasi penggunaan aktuator plasma pada suatu lapisan aliran batas yang mampu memanipulasi daerah ini dengan mempelajari interaksi-interaksi yang ada pada lapisan batas tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, pendekatan eksperimental dan komputasioal. Pada pendekatan pengukuran eksperimental wilayah hilir pada jarak 15 mm dan 30 mm dari pusat plasma dengan memvariasikan frekuensi mulai dari 6 kHz hingga 10 kHz.Dari hasil percobaan profil kecepatan yang diperoleh, ketebalan perpindahan, ketebalan momentum, ketebalan energi dengan varians frekuensi terbaik pada 6 kHz dengan ketebalan perpindahan, momentum ketebalan, ketebalan energi masing-masing 2.343 mm, 0,94 mm dan 0.152 mm. Kemudian hasil eksperimen dibandingkan dengan komputasi untuk mendapatkan kecenderungan yang sama di wilayah hilir.

---

ABSTRACTThis study is a fundamental study in the development of a renewable flow control method and is very promising. The main objective of this study was to obtain characterization of the use of a plasma actuator on a boundary layer flow that is able to manipulate this area by studying the interactions that exist in the boundary layer.This research was done by using two approaches, experimental approaches and computational. On the approach to the measurement experimental its downstream region at a distance of 15 mm and 30 mm from the center of the plasma by varying frequencies ranging from 6 kHz up to 10 kHzFrom the experimental results obtained velocity profile, displacement thickness, momentum thickness, thickness of energy with the best frequency variance at 6 kHz with displacement thickness, thickness momentum, energy thickness of each is 2,343 mm, 0.94 mm and 0.152 mm. Then the experimental results were compared with computational to get the same tendency in the downstream region"

"Perbatasan Indonesia - Malaysia selalu terkait dengan adanya salah persepsi, pemahaman, dan konstruksi. Penelitian ini menganalisis media baru berbasos forum diskusi online untuk menemukan masalah perbatasan yang sering muncul ke permukaan. Dengan menggunakan metode netnografi, tels - teks diskursus yang menyebabkan salah persepsi, paham, dan konstruksi dianalisis yang kemudian dibandingkan dengan temuan -temuan keadaan daerah perbatasan yang aktual dengan metode etnografi. Gabungan metpde netnografi dan etnografi dalam pengumpulan, pengelolaan, analisis serta mendiskusikan data-data potensi konflik daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat menemukan akar masalah yang sebenarnya. Salah satu temuannya bahwa selain pengguna forum diskusi online belum pernah mengunjungi daerah perbatasan, ternyata masyarakat lokal memperlihatkan bahqa harmonisasi interaksi dan komunikasi seringkali

---

Frontier of Indonesia and Malaysia always related to misperception, misunderstanding, and misconstruction. This study analyzed new media based on discussion online forum to find frontier case that often appeared to surface. By means of using netnography method, discourse text caused misperception, misunderstanding, and misconstruction which analyzed then compared with the region frontier findings were actual with etnography method. Combination of netnography and etnography method in collecting , managing, analyzing, and discussing potential conflict data of region frontier of Indonesia and Malaysia expected to find the fact based case. One of the finding that discussion online forum users never visited region frontier, evidently local society evinced that interacting harmonization and communication were frequently accomodated by media with consideration of country, government, and military. The specific significance group also sparked potential conflict never appearing in viewing of local society frontier."

"Tesis ini membahas eksistensi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan yang Terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan Peraturan Presiden yang bersifat mandiri yang bersumber pada kewenangan atribusi dari Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Materi muatan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, namun fokus utama dari penyusunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengaturan mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelanggar. Pencabutan ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan hal yang dapat dilakukan. Namun, Pencabutan ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, serta pengaturan kembali secara komprehensif mengenai pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebabkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar tidak jelas daya gunanya.

---

This thesis discusses the existence of Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Act No. 1 Year 2014 and Related Implementation Regulations. This research is qualitative research with prescriptive design. Based on the results, it was found that Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands which issued before Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands is an independent Presidential Regulation which is based on attribution authority from Article 4 paragraph 1 of the 1945 Constitution. The content of Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands is regulated in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, but the main focus of the Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands is an increase in the welfare of the people in coastal areas and small islands and regulations about punishment for violators. Revocation of Article 1 paragraph 2 and Attachment of the Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands with Presidential Decree No. 6 Year 2017 concerning Determination of Outermost Small Islands is a matter that can be done. However, Revocation of provisions and Attachments in Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands, as well as comprehensive reorganization of the management of Small Islands Outside in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands causes Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands is not clearly used."