Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mochamad Lutfi Suryana
" Prinsip keterbukaan Beneficial Owner ini dilatar belakangi karena banyaknya perusahaan yang dijadikan sarana oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yang merupakan Beneficial Owner, maka dari itu diperlukan prinsip keterbukaan terhadap Beneficial Owner agar dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah Benefical Onwer dijadikan modus dalam tindak pidana pencucian uang serta peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengupayakan transparansi Benefical Onwer. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kristantini Sugiharti
" Notaris membutuhkan perlindungan hukum saat menerapkan kewajiban untuk Mengenali Pemilik Manfaat dari suatu Badan Hukum, agar tujuan dari terbitnya Perpres 13/2018 sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dapat dilaksanakan dengan optimal. Penelitian ini menganalisis 3 (tiga) isu terkait penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, yaitu (1) pentingnya penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat oleh Notaris; (2) kewajiban serupa oleh Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat di Negara Belanda, Jerman, Amerika ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54299
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syarif Husein
" Tesis ini membahas tentang manfaat peran Notaris dalam mengenali Pemilik Manfaat dikaitkan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kewajiban Notaris yang muncul berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 difokuskan untuk mengenali Pemilik Manfaat yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan dan pendanaan terosime. Padalah, prinsip pemilik manfaat juga kerap digunakan oleh para pelaku usaha dalam melakukan bid rigging dalam tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga Penulis tertarik untuk membahas bagaimana cara Notaris mengenali Pemilik Manfaat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54578
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sari Melani
" Tesis ini membahas Peran Notaris dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sampai saat ini hanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Kasus mengenai wanprestasi terhadap kontrak pengadaan dimana para pihak dalam kontrak menggunakan akta di bawah tangan yang dilakukan oleh Penggugat, mengakibatkan pengugat dikenakan sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kontrak Pengadaan Barang Jasa terutama pekerjaan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54451
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Marasoma Sumarsono
" Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Oleh sebab itu korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Korupsi juga melibatkan pihak swasta dan korporasi, bahkan pihak swasta termasuk yang paling banyak berurusan dengan KPK sejak 2004 s.d. 2021. Seiring dengan perkembangan teknologi dan transaksi keuangan yang canggih dan lintas batas, pelaku kejahatan yanag sebenarnya mengontrol, memiliki dana menerima manfaat dari kejahatan (beneficial ownership) melakukan serangkaian skema untuk menyamarkan keberadaannya. ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elizabeth Michelle
" Terdapat ketidaksesuaian dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden No.13/2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Melihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa Organ Yayasan tidak boleh menerima keuntungan, sementara Pemilik Manfaat sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi Pemilik Manfaat dari Yayasan, hal ini tentu bertentangan dikarenakan Organ Yayasan tidak diperbolehkan menerima manfaat apa pun. Metode penelitian yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Dwi Cahyaningsih
" Kewajiban divestasi saham pada sektor pertambangan dilatarbelakangi dengan tujuan meningkatkan partisipasi nasional dalam proses pengelolaan sektor penting untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap kepemilikan asing pada sektor pertambangan. Akan tetapi, dengan semakin ketatnya regulasi yang ada, investor asing justru semakin gencar untuk mencari jalan keluar dalam rangka menyimpangi regulasi tersebut agar kontrol yang dimiliki oleh investor asing tidak berkurang, salah satunya dengan pembentukan perusahaan cangkang melalui pembiayaan dari Reksa Dana Penyertaan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan Maulana
" ABSTRAK
Implementasi transparansi beneficial owner yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak hanya bermanfaat untuk keperluan pencegahan tindak pidana pencucian uang, namun juga dapat diterapkan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi, khususnya di sektor penanaman modal asing yang sampai saat ini masih melakukan praktik nominee. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang difokuskan ... "
2020
T55409
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adnan Fawwaz Hadju
" Badan hukum sebagai beneficial owner merupakan topik yang relevan dan penting dalam konteks sistem hukum di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Dalam ketiga negara ini, regulasi dan definisi mengenai beneficial owner memiliki perbedaan, baik dalam aspek hukum maupun implementasinya. Sebagai negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia memiliki pendekatan yang unik terhadap identifikasi dan perlindungan hak beneficial owner dalam konteks badan hukum. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syahira Ridma Adani
" Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (BO) oleh notaris seharusnya menunjukkan kepemilikan sebenarnya dari korporasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme (Perpres No.13/2018) serta peraturan pelaksanaannya. Namun, jika pemilik dana atau saham dalam korporasi berkaitan erat dengan praktik pinjam nama (Nominee), maka BO tersebut tidak dapat diidentifikasikan, hal ini akan memicu ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>