Hasil Pencarian

Ditemukan 125 dokumen yang sesuai dengan query

I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta

Hubungan antara peraturan kepailitan dengan aktivitas kewirausahaan = Personal bankruptcy law and self employment activity

" [ABSTRAK
Menurut teori mikroekonomi, risk aversion dapat menghalangi seseorang membuat keputusan yang optimal dalam situasi yang beresiko. Jika seseorang percaya bahwa menjadi wira usaha memiliki resiko lebih tinggi daripada menjadi karyawan, maka dalam derajat risk aversion tertentu, orang tersebut tidak akan menjadi wira usaha, meskipun memiliki potensi yang cukup. Dalam situasi seperti ini, asuransi dapat membantu meningkatkan jumlah wira usaha baru. Penelitian ini menggunakan data tingkat keluarga dari Panel Study of Income Dynamics, dan sebagai institusi asuransi, digunakan kode kepailitan (Bankruptcy Code) Amerika ... "

2014

T42607

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Asido Reja Amanda

Kedudukan personal guarantor sebagai pihak penjamin debitur utama dalam proses kepailitan : studi kasus putusan Mahkamah Agung No.868 K/Pdt.Sus/2010 = A role of personal guarantor as the main guarantor of debitur in bankruptcy process : case study judgment of the Supreme Court No.868 K/Pdt.Sus/2010

" Tesis ini membahas kedudukan Personal Guarantor dalam proses kepailitan dimana debitur yang melakukan wanprestasi.Dalam perjanjian penanggungan (borgtoct) dikenal istilah penjamin pribadi atau Personal Guarantor yaitu orang ketiga yang menjamin debitur manakala debitur wanprestasi, dalam hukum kepailitan peran seorang Personal Guarantor dalam sangat penting, walaupun sebagai pihak ketiga Personal Guarantor sebagai penjamin dapat diposisikan sebagai debitur pada saat Personal Guarantor melepas hak istimewanya. Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No.868 K/Pdt.Sus/2010 Standard Chartered Bank menuntut Termohon Pailit ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42920

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pita Permatasari

Perlindungan hukum pihak ketiga akibat putusan pailit = law protection of third party due to insolvency verdict

" [Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap perlindungan hukum Pihak Ketiga akibat putusan pailit yang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana hal tersebut dibahas salah satunya di penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU tentang “hal lain-lain”. Tesis ini menggunakan metode analisa terhadap gugatan Pihak Ketiga kepada Kurator dengan berbagai dasar gugatan, yang meliputi : Pertama (1) Pihak Ketiga dalam Kasus kepailitan PT Panca Wiratama Sakti Tbk (Dalam ... "

Universitas Indonesia, 2015

T44700

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nikiyuluw, James Christian

Pengalihan sebagian piutang secara cessie untuk memunculkan kreditor baru guna memenuhi syarat formal kepailitan = Transfer of some receivables in cessie to come up new creditors to qualify formal insolvency

" Permasalahannya sering dijumpai oleh kreditur dewasa ini ketika ingin mengajukan permohonan pailit adalah informasi apakah debitur memiliki hutang yang telah jatuh tempo terhadap kreditur lain. Ketidaktahuan kreditur terhadap informasi tersebut seringkali menghambat kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya. Permasalahan tersebut ternyata dapat diatasi oleh penasehat hukum kreditur, dengan cara melakukan perjanjian pengalihan sebagian piutang secara cessie. Akibat hukum dengan adanya perjanjian pengalihan sebagian piutang secara cessie tersebut adalah munculnya kreditur baru. Dengan adanya kreditur ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44325

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alfredo Joshua Bernando

Penerapan Insolvency Test sebagai wujud dari prinsip keadilan dalam hukum kepailitan di Indonesia: Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST = Application of the Insolvency Test as a manifestation of the principles of fairness in bankruptcy law in Indonesia: Case study of Commercial Court Decision Number: 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

" Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat sederhana ini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus pailit dalam putusan pengadilan niaga. Hal ini cenderung tidak proporsional karena merugikan pihak debitur, dimana Prinsip Keadilan adalah salah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imam Purbo Jati

Tinjauan yuridis praktik Cessie atas sebagian piutang sebagai upaya untuk mempailitkan Cessus (Studi kasus Cessie atas sebagian piutang PT. Daya Satya Abrasives atas PT. Saint Gobain Abrasives Indonesia kepada PT. Multi Karya Usaha Bersama) = Judicial review of partial Cession practice in an effort to obtain the status of bankruptcy for Cessus (Case study Partial Cession by PT. Daya Satya Abrasives on PT. Saint Gobain Abrasives Indonesia to PT. Multi Karya Usaha Bersama)

" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan cessie atas sebagian piutang yang dilakukan sebagai upaya untuk mempailitkan cessus, khususnya dalam kasus cessie atas sebagian piutang PT Daya Satya Abrasives atas PT Saint Gobain Abrasives Indonesia kepada PT Multi Karya Usaha Bersama. Penelitian ini penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya cessie atas sebagian piutang tersebut adalah tidak sah karena ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45019

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ian Martin P.L.

Analisis yuridis kedudukan kreditur separatis pemegang jaminan fidusia dalam keadaan debitur pailit (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 306 K/PDT.SUS/2010) = Legal analysis of fiduciary secured creditor in case of debtors bankruptcy (Case studies of Putusan Mahkamah Agung No. 306 K/PDT.SUS/2010)

" Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh kreditur, tidak terkecuali Kreditrur Penerima Jaminan Fidusia. Pengembalian uang Debitur kepada Kreditur dalam hal Debitur dinyatakan Pailit akan sangat tergantng pada kedudukan dari kreditur tersebut. Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia adalah sebagai Kreditur Preferen. Hak ini tidak hapus karena adanya Kepailitan atau likuidasi Debitur Pemberi Jaminan Fidusia. Kreditur Preferen (Secured Creditors) dalam Kepailitan biasanya disebut Kreditur Separatis. Kreditur Penerima Jaminan Fidusia sebagai Kreditur Separatis sangat berkepentingan agar tetap dapat mengeksekusi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44836

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Inge Hanjani Putri

Penolakan debitor untuk pembayaran fee kurator dalam putusan pernyataan pailit yang dibatalkan studi kasus PT. Telkomsel = Rejection of the debtor to pay the costs and compensations of curator in a verdict statement of bankruptcy being forfeited study case PT. Telkomsel

" Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penetapan imbalan jasa kurator dan aturan yang dipakai untuk menentukan besaran imbalan jasa kurator pada putusan No. 48PK/Pdt.Sus-Pailit/2013. Bahwa penetapan imbalan jasa kurator merupakan permohonan secara sepihak, tidak ada pihak lawan maka untuk pihak yang dirugikan (PT.Telkomsel) dapat melakukan pembatalan terhadap penetapan tersebut ke Mahkamah ... "

2014

S54362

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pardamean Octavianus

Urutan kreditor dalam kepailitan Batavia Air = The sequence of creditors in Batavia Air bankruptcy

" Terdapat beberapa kreditor yang memiliki hak mendahulu dalam kepailitan Batavia Air. Akan tetapi terdapat inkonsistensi dalam perundangundangan di Indonesia sehingga mengaburkan kedudukan dari hak mendahulu.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai hak mendahulu yang dimiliki oleh negara melalui utang pajak, pekerja/buruh melalui utang pajak, dan utang terhadap kreditor separatis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, pokok permasalahan lainnya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai urutan kreditor dalam kepailitan Batavia ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54425

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sinaga, Hari Benarto J.M.H.

Tinjauan yuridis pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang studi kasus: PT Interkon Kebon Jeruk = Juridicial review of the implementation of execution auction by the state assets and auction service office case study PT Interkon Kebon Jeruk

" Pembahasan dalam skripsi ini adalah pemberesan harta pailit melalui pelaksanaan lelang oleh kantor lelang, dengan studi kasus PT Interkon Kebon Jeruk. Dalam proses kepailitan apabila debitor dinyatakan pailit, maka kurator akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan mengintrodusir dua cara penjualan aset-aset debitur pailit, yaitu dengan cara melakukan penjualan di muka umum atau melakukan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S63845

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian