Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Silaban, Nikodemus

Kewenangan kurator terhadap pemberesan harta pailit yang disita dalam perkara pidana = Receivers authority agains bannkcrupty assets settlement which was confiscated in a criminal case / Nikodemus Silaban

" Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesennya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kurator memiliki permasalahan saat mengurus harta pailit (boedel) yang diduga dari hasil tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik berdasarkan KUHAP berhak untuk melaksanakan penyitaan barang bukti yang akan dibawa kedalam Pengadilan Pidana untuk dibuktikan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum pidana atas sita umum dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gilang Muhammad Santosa

Keberlakuan Prinsip Kepailitan dalam Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Tekchand Melawan OCBC Securities = The Applicability of the Bankcruptcy Principle in the study of Manwani Santosh Tekchand versus OCBC Securities Bankcruptcy Case

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan prinsip kepailitan dalam studi kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Penulis melakukan analisa yuridis terhadap kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities, yang permohonan pailitnya didasarkan pada putusan pengadilan asing. Dalam mengomentari aspek-aspek tersebut diatas, Penulis berusaha melihat pokok permasalahan dari sisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini ... "

Universitas Indonesia, 2012

S43140

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Ida Zahrotu Saidah

Pengaruh International Monetary Fund (IMF) di dalam pembentukan hukum ekonomi di Indonesia : Studi kasus UU Kepailitan

" Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar, membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia dengan memberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Letter of Intent (LoI). Di dalam letter of Intent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidang hukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak segan-segan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14567

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Perlindungan hukum terhadap pemegang Obligasi pada saat Bank sebagai penerbitnya jatuh pailit

Universitas Indonesia, 1994

S23533

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan yuridis pasal satu ayat undang-undang no. 4 tahun 1998 tentang kepailitan atas putusan kasus PT. Prundential Life Assurance

Universitas Indonesia, 2005

S21669

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rina Marlina

Peran PPAT dalam jual beli harta pailit berupa tanah dikaitkan dengan pasal 185 ayat (2) undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang(analisa terhadap akta jual beli nomor21/2010 Tanggal 14 April 2010) = PPAT's role in purchases and sales of bankruptcy assets in the form of land, associated with article 185 paragraph (2) of law of number 37 year 2004 on bankruptcy and suspension of payment (an analysis on the sale and purchase deed number 21/2010 dated April 14, 2010)

" Tesis ini membahas tentang peran PPAT dalam jual beli harta pailit berupa tanah yang dikaitkan dengan Pasal 185 Ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa dalam penjualan harta pailit berupa tanah yang menjadi penjual adalah kurator berdasarkan ketentuan Pasal 24 juncto 69 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Dalam menuliskan komparisi kurator selaku penjual, PPAT harus memberikan keterangan mengenai dasar ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28998

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian