Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi pada Era digitalisasi saat ini mendorong dunia sektor jasa keuangan untuk turut mendigitalisasi sistem perbankan konvensionalnya menjadi digital, dimana lahirnya berbagai Bank Digital yang bergantung kepada teknologi informasi pula yang menjadi sebab banyaknya fraud yang terjadi dan menyebabkan timbulnya kasus kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga perlu diatur regulasi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah atas fraud tersebut dan bentuk pengawasan pada tingkat kelayakan dan keamanan produk dan/atau layanan pada aktivitas transaksi Bank Digital serta bentuk Kepatuhan yang wajib ditaati oleh Bank Digital sebagai penyelenggara. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) Permasalahan hukum antara lain Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas Fraud pada Transaksi Bank Digital?, Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Kelayakan produk elektronik pada Transaksi Bank Digital?, Bagaimana bentuk Kepatuhan (Compliance) yang diatur dan dirumuskan dalam Sistem Pengawasan terhadap aktivitas Transaksi Bank Digital?. Penelitian ini berbentuk Penelitian Doktrinal dengan menggunakan metode deskriptif-analitis terhadap fenomena dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan melakukan wawancara langsung terhadap Informan. Dimana sistem perlindungan hukum yang diatur oleh otoritas yang berwenang adalah dengan memperhatikan aspek risiko elektronik dan penerapan pengelolaan yang meliputi tahapan Pencegahan, Deteksi dan Penanganan, serta Pemantauan. Pemantauan dengan berpedoman pada bentuk pengawasan terhadap kelayakan produk dan/atau Layanan aktivitas transaski Bank Digital yang dilakukan oleh Otoritas yang berwenang pada Sektor Jasa Keuangan dimana efektivitas perlindungan dan pengawasan dapat berlaku dengan adanya kepatuhan (Compliance) oleh Bank Digital terhadap berbagai ketentuan yang diberlakukan pada penyelenggaraan Bank Digital.

---

Technological developments in the current era of digitalization have encouraged the world of the financial services sector to participate in digitizing its conventional banking system to digital, where the birth of various Digital Banks that depend on information technology has also been the cause of the large number of frauds that have occurred and led to cases of losses experienced by customers so that it is necessary regulated regulations regarding legal protection for customers against such fraud and forms of supervision at the level of eligibility and security of products and/or services in Digital Bank transaction activities as well as forms of Compliance that must be obeyed by Digital Banks as organizers. This research was conducted based on 3 (three) legal issues, including what is the legal protection for customers for fraud in digital bank transactions? Supervision of Digital Bank Transaction activities?. This research is in the form of Doctrinal Research using descriptive-analytical methods of phenomena and applicable laws and regulations as well as by conducting direct interviews with informants. Where the system of legal protection regulated by the competent authorities is by taking into account aspects of electronic risk and implementation of management which includes the stages of Prevention, Detection and Handling, and Monitoring. Monitoring guided by the form of supervision on the feasibility of products and/or services for Digital Bank transaction activities carried out by the competent Authority in the Financial Services Sector where the effectiveness of protection and supervision can apply with compliance (Compliance) by Digital Banks with various provisions that apply to the implementation Digital Banks.

"

"ABSTRAKPelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannyamelalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (moneylaundering). Para pelaku kejahatan, khususnya dalam penggelapan uang, transaksiterlarang, korupsi bahkan terorisme dan perdagangan obat-obatan terlarang acapkalimelakukan kegiatan money laundering karena dianggap sebagai upaya yang palingefektif melindungi proses dan hasil kejahatannya melalui bentuk investasi danmemanfaatkan jasa perbankan.Untuk mencegah semakin berkembangnya kejahatan yang dapat bersembunyimelalui money laundering itulah maka bank dituntut memiliki prinsip kehati-hatiandalam melaksanakan operasionalnya, dikarenakan Bank adalah salah satu lembagakeuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian Negara bahkandapat berdampak pula kepada tatanan hukum, politik dan stabilitas suatu negara.Salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan oleh dunia perbankan dalammelakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uangadalah dengan menerapkan Prinsip Customer Due Diligence (CDD) atau yang duludikenal dengan istilah Prinsip Know Your Customer (KYC) yang secara sederhana dapatdiartikan sebagai Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh pihak Bank sebagaitindakan investigasi awal untuk memitigasi risiko terkait money laundering.Istilah Customer Due Diligence mulai digunakan pada Peraturan BankIndonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009. Istilah ini terus dipakai hinggaPeraturan Bank Indonesia yang terbaru yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti PencucianUang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank UmumPenelitian dalam tesis ini ingin memahami bagaimana penerapan prinsipCustomer Due Diligence sebagai strategi pencegahan kejahatan pencucian uangkhususnya di Bank Syariah Mandiri serta memahami kendala yang dihadapi oleh BankSyariah Mandiri dalam penerapan prinsip Customer Due Diligence.Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal yang tidak hanya befokus padaaspek normatif, tetapi juga aspek empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dandata sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap narasumber. Narasumberdalam penelitian ini adalah Kepala SKAP (Satuan kerja APU dan PPT) Bank SyariahMandiri.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Prinsip Customer DueDiligence di bank Syariah Mandiri sudah dilaksanakan dengan konsisten danberkomitmen tinggi. Prinsip Customer Due Diligence ini juga dapat digunakan sebagaistrategi pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembagaperbankan. Dalam rangka menerapkan Prinsip Customer Due Diligence, terdapatbeberapa kendala yang harus dihadapi oleh bank umum, khususnya Bank SyariahMandiri. Kendala tersebut berasal dari pihak bank, pihak masyarakat, dan pihak PPATK.

---

ABSTRACTPerpetrators are always trying to save money proceeds of crime through a varietyof ways, one of them with money laundering. The perpetrators of the crime, especially inthe embezzlement, illicit transactions, corruption and even terrorism and trafficking ofillicit drugs often commit money laundering activities because it is considered as the mosteffective measures to protect the process and results of crime through investments andavail banking services.To prevent the growing crime through money laundering to hide that the bank isrequired to have the precautionary principle in carrying out its operations, due to the bankis a financial institution has a strategic value in the life of the State's economy can impacteven the legal order, political stability and a state.One of the effective measures that can be undertaken by the banking sector in theprevention and fight against money laundering is to implement the principle of CustomerDue Diligence (CDD) or formerly known as the principle of Know Your Customer(KYC) which can be interpreted simply as a Principle Know Your Customer is carriedout by the Bank as an initial investigative actions to mitigate risks related to moneylaundering.Customer Due Diligence term began to be used on Bank Indonesia RegulationNumber 11/28/PBI/2009 dated July 1, 2009. This term continues to be used up to thelatest Bank Indonesia Regulations that Bank Indonesia Regulation Number14/27/PBI/2012 dated December 28, 2012 on the Implementation of Anti MoneyLaundering and Combating the Financing of Terrorism for Commercial Banks.The research in this thesis would like to understand how the implementation ofthe principle of Customer Due Diligence as a money laundering crime preventionstrategies, especially in Syariah Mandiri Bank and understand the constraints faced bySyariah Mandiri Bank in the implementation of the principle of Customer Due Diligence.This study is a socio-legal focused not only on normative aspects, but alsoaspects of the empirical. This study uses primary data and secondary data. The primarydata obtained from interviews with informants. Interviewees in this study is the Head ofSKAP (work unit Anti Money Laundering and Combating for Financing Terrorism)Syariah Mandiri Bank.The results of this study indicate that the implementation of the principle ofCustomer Due Diligence in Syariah Mandiri Bank has been implemented with aconsistent and committed. Customer Due Diligence principle can also be used as a crimeprevention strategy money laundering conducted through banking institutions. In order toimplement the principle of Customer Due Diligence, there are several obstacles that mustbe faced by commercial banks, especially Syariah Mandiri Bank. These constraints comefrom the bank, the community, and the PPATK."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini adalah penelitian mengenai pentingnya peranan Customer DueDiligence ( CDD ) oleh bank di dalam mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang. Dalam penulisan tesis ini dijelaskan peranan CDD dalam halmengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi keuangan nasabah.Dalam penerapannya, bank juga harus melakukan pelaporan kepada PPATKterkait adanya transaksi keuangan mencurigakan. PPATK dalam hal ini bertindaksebagai Financial Intelligence Unit ( FIU ) yang menerima laporan dari pihakpenyedia jasa keuangan. Dimana nasabah atau pengguna jasa keuanganmelakukan transaksi di luar profile dia sebagai nasabah . Pentingnya CDD dalamkaitannya dengan pencucian uang tidak hanya melihat kepentingan bank itusendiri dilihat dari tingkat kesehatan dan risiko yang akan di dapat, melainkanpentingnya penerapan CDD disini guna mencegah terjadi nya tindak pidanapencucian uang yang akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian bangsa.Baik perekonomian dilihat secara mikro, maupun perekonomian secara makro.Untuk memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang perlu keterkaitan semua lapisan masyarakat. Dalam penulisan tesis inimenggunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan studi kepustakaandan analisa deskriptif yang mengkaji bahan – bahan kepustakaan yang ada.

---

ABSTRACTThis thesis is a study of the importance role of Customer Due Diligence (CDD) bybanks in preventing and combating money laundering. This thesis describes therole of CDD in identifying, verifying, and monitoring customers' financialtransactions. In its application, the bank should do the report to the PPATKrelated to the suspicious transaction. PPATK as the Financial Intelligence Unit(FIU) receives reports from the financial services provider in which the customersor users of financial do services transactions outside her profile as a customer. Theimportance of CDD in money laundering is not only the bank's own views ofhealth and risk level , but also the importance of the application of CDD toprevent money laundering which may cause the national economic instability.Both micro and macro economy are maximize to prevent and combate themoney laundering in all levels of society. The method that promotes normativeliterature study and descriptive analysis are used in this thesis to examine thematerials."