Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
M. Mufti Mubarok
Surabaya: Reform Media, 2010
364.132 3 MUF m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dimas Prasojo
"
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi danfungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang danAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijalankan pemerintah. Dalammenjalankan fungsinya, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkanDewan Perwakilan Rakyat. DPR berhak untuk melakukan penyelidikan terhadappelaksanaan suatu undang-undang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54535
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tengku Abdurrahman
"
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijalankan pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR berhak untuk ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25495
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Salampessy, Muhammad Yahdi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S25462
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Mamora, Melky Sadek Kristopel
2011
S25469
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Keuangan RI, 2010
338.54 IND b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
In the face of economic downturn, the Government of Indonesia decided to bail out Bank Century in November 2008. This decision has triggered pros and cons leading to the use of Hak Angket by the parliament. Was it correct to deem a small bank with bad reputation in the past as having an industry-wide systematic impact? During the course, are there any miscalculation, mishandling and violations against the law? What does this mean to the ...
"
330 ASCSM 9 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Bank Century Tbk. merupakan satu persoalan pokok yang sangat banyak dibahas belakangn ini menyangkut risiko sistemik dan pengelolaan risiko lainnya. Hal ini bermula dari kegagalan bayar PT Bank Century Tbk dan kemudian Pemerintah Indonesia (Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan) memutuskan untuk memboiloutnya dengan cara menyuntikkan dana sebesar Rp 6,7 trilliun. Keputusan tersebut mendapat kritikan dari berbagai pihak dan menimbulkan gejolak politik, yang diikuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank century si Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). ...
"
330 ASCSM 9 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Gatot Dwi Purwanto
"
Penyelamatan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menimbulkan konsekuensi hukum pengambilalihan kepemilikan Bank Century oleh LPS sebagaimana diatur Pasal 40 huruf a jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), masih menyisakan berbagai permasalahan baik dari aspek politik maupun hukum. Dari aspek politik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terkait proses penyelamatan Bank Century yang menyimpulkan bahwa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33012
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitompul, Chudry
Depok: Pusat Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012
332.159 8 SIT s
Buku Teks Universitas Indonesia Library