Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan moneter Indonesia sampai saat ini pada dasarnya masih menggunakan paradigma lama yang mengandalkan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Perekonomian Indonesia yang berubah cepat dan semakin terbuka, khususnya sejak langkah-langkah deregulasi di segala bidang sejak tahun delapan puluhan dan di tengah-tengah lingkungan perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, telah menyebabkan paradigma lama sistem pengendalian moneter dengan sasaran kuantitas (monetary aggregates targeting) semakin kurang relevan.Di sisi lain, pasar keuangan dunia yang semkin terintegrasi dan ditunjang oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah menyebabkan perpindahan modal bergerak lebih cepat dan seringkali dalam jumlah yang besar mengikuti perkembangan ekonomi dan perubahan kebijakan suatu negara. Misal, di Indonesia terbentuknya sistem pasar uang antar bank yang merupakan sarana bagi industri perbankan untuk kegiatan pinjam meminjam dana.Untuk itu, tulisan ini ingin mengajukan pendekatan lain dengan menerapkan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional untuk meningkatkan kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap suku bunga deposito industri perbankan. Di mana kebijakan operasi pasar terbuka yang terdiri dari suku bunga SBI, dan intervensi rupiah mempengaruhi industri perbankan dalam menetapkan kebijakan suku bunga depositonya. Selain itu adanya sistem keuangan antar bank berupa pasar uang, juga mempengaruhi suku bunga deposito.Penelitian ini membandingkan antara metode single equation dan metode pooled data. Hasil yang diperoleh tidak berbeda, selanjutnya akan digunakan metode pooled data dengan berbagai asumsi.Pengujian pada suku bunga deposito agregat menunjukkan bahwa secara rata-rata semua instrumen moneter berpengaruh terhadap perubahan suku bunga deposito industri perbankan. Sedangkan untuk kelompok tradisional bank dan total aset bank, tidak semua individu memiliki pengaruh yang sama terhadap fluktuasi instrumen moneter Bank Indnesia. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi perbankan yang tidak sehat sehingga respon terhadap kebijakan moneter akan berjalan lamban dan tidak efektif, selain itu adanya segmentasi pasar disektor perbankan yang berasal dari operasional masing-rnasing bank seperti, komposisi aset dan kewajiaban serta posisi CAR-nya.Oleh karena itu, agar kebijakan moneter dan sistem keuangan pasar uang antar bank menjadi efektif terhadap industri perbankan, Bank Indonesia harus lebih hati-hati lagi dalam menetapkan kebijakan suku bunganya agar tidak terlalu berfluktuasi karena akan menjadi acuan bagi kalangan dunia perbankan dalam menetapkan suku bunga depositonya. Dan melanjutkan program penyehatan perbankan yang telah dilakukan Bank Indonesia selama ini terutama dalam mengatasi masalah permodalan; kredit macet dan efisiensi operasional sektor perbankan. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik diharapkan perbankan akan dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap sinyal-sinyal kebijakan moneter Bank Indonesia."

"ABSTRAKBank sebagai salah satu pelaku dalam kegiatan ekonomi mempunyai peran yangpenting, khususnya terkait dengan kegiatannya sebagai penampung dan penyalurdana dari masyarakat sehingga dapat menopang transaksi ekonomi sertapergerakan arus barang dan jasa dengan baik. Untuk itu diperlukan dukunganmodal yang kuat bagi Bank itu sendiri agar memiliki kemampuan dan daya tahanyang baik dalam menghadapi risiko yang dihadapinya. Kondisi perbankan yangsehat dan kuat akan berdampak langsung kepada terciptanya stabilitas sistemkeuangan Negara yang sehat dan baik sehingga pada gilirannya akan mendorongpercepatan pertumbuhan ekonomi. Modal Inovatif atau pinjaman jangka panjang,dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen dari Modal Inti Bank. Tesis iniakan meneliti dan menganalisa aspek hukum yang harus diperhatikan yangmelekat pada Modal Inovatif tersebut

---

ABSTRACTBank as a subject of the economic activities has significant role especially inrelation to its activity in conducting collection and distribution of funds to thepublic as to support the economic activities including activities related todistribution of goods and services. It is necessary for Bank to have a strongcapital so that it will have a good capability and resistant in managing any riskexposures. Bank with a good condition will directly affect the process inestablishing a good and healthy financial system stability of a country which willthen accelerate the economic development. Innovative capital instrument or longterm loan, can be included as a component of the Bank’s core capital. This Thesiswill review and analyze some important legal aspects attach to the innovativecapital instrument"

"There are four principles of islamic economic. The first is PLS (profit and loss sharing). The second is halal and thoyyib. The third is zakat. The fourth is paying labor’s reward wisely. PLS is a instruments to move the riil sector in islamic economic. Interest is a instrument to move the riil sector in the general econimic now. To change the interest system to the PLS system is not an easy job. The human paradigma is a something logical and realistist. PLS is not stabil and fluctuative. The nisbah share between deposan and bank is constant and stabil, but the revenue of bank is always labil. The implementation of PLS in the syari’ah money group like bank, BMT has many problems. The first, the deposan aren’t ready. The second is the competition between many conventional bank used interest system. There is not opening in giving information about revenue that they get it. This is a factor why PLS was difficult to be implemented."

"ABSTRAKPenerapan Corporate Governance (CG) pada sektor perbankan di Indonesia, khususnyaBank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)memperlihatkan suatu karakteristik tertentu di mana CG diterapkan dengan merujuk padapedoman yang berlaku bagi sektor perbankan secara umum di Indonesia. Mempertimbangkankeberadaan Bank DKI sebagai BPD, Bank DKI memiliki fungsi yang berbeda dengan bankumum lainnya terkait misi yang diemban sebagai Bank dengan kepemilikan saham mayoritasoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi strukturCG di Bank DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur CG di Bank DKI meliputielemen Boards (Dewan Komisaris dan Direksi), Komite Dewan Komisaris dan PemegangSaham (Shareholders, Stakeholders and Holding Company). Analisis dilakukan terhadapdokumen dan hasil evaluasi CG di Bank DKI serta hasil wawancara dengan organ CG di BankDKI. Secara umum ditemukan kondisi yang belum ideal dalam proses CG di Bank DKIsekalipun struktur CG di Bank DKI telah memenuhi ketentuan CG yang berlaku secara umumbagi sektor perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACTCorporate Governance (CG) implementation in Indonesian banking sector, particularlyRegional Development Bank as Regional ? Owned Enterprise entity demonstrates a peculiarcharacteristic where CG has been exercised in compliance with set of regulations that arecommonly prevailed for Indonesian banking sector. Considering existence of Bank DKI asRegional-Owned Enterprise, the Bank has distinctive function than other commercial banksrelated to its mission as Bank with majority shares ownership by DKI Jakarta ProvincialGovernment. The condition affected CG structure at Bank DKI. The research is intended toanalyze CG structure at Bank DKI comprising Boards (Board of Commissioners and Board ofDirectors), Committees under the Board of Commissioners, as well as Shareholders,Stakeholders and Holding Company. The analysis comprehended CG documents and assessmentreport at Bank DKI as well as result of interview with CG bodies at Bank DKI. Despite BankDKI has complied with CG Regulation that is commonly prevailed on Indonesian banking sector,result of the research demonstrates problematic condition on Bank DKI?s CG process"