Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Putu Prapti Utami
" Penyelenggara parkir selama ini tidak menjamin terhadap keamanan kendaraan karena berpegang terhadap ketentuan Peraturan Daerah di DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa kehilangan dan kerusakan kendaraan merupakan tanggungjawab pemakai tempat parkir. Perda ini tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt/2007 yang diikuti dengan lahirnya Perda Nomor 5 Tahun 2012 dimana mengatur bahwa kehilangan dan kerusakan kendaraan di area parkir merupakan tanggungjawab penyelenggara parkir ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tobing, Fredy H.L.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S23901
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indri Wienasari
" Perjanjian baku merupakan salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi para pihak dalam mengadakan perjanjian. Maksud dan tujuan keberadaannya adalah untuk mempermudah dan memperlancar aktifitas dunia usaha dan perdagangan. Di lain pihak perjanjian baku melahirkan suatu masalah yang cukup pelik, yaitu ketidakadilan antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, walaupun perjanjian baku dikatakan tidak memenuhi kriteria perjanjian yang seharusnya memiliki sifat yang konsensual, tetapi keberadaannya tidak dapat dielakkan. Ketidakadilan dalam perparkiran ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S20993
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Lestari Pitaloka
" Usaha perparkiran melibatkan pelaku usaha atau pengelola parkir (baik pemerintah maupun swasta) dan konsumen pemanfaat jasa parif. Untuk usaha perparkiran masing-masing pemerintah daerah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri, misalnya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1999 tentang Perpar iran. Untuk melindungi masyarakat pemanfaat jasa parkir, digunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) . Ada dua kepentingan yang saling berbentur dalam usaha perparkiran. Pertama, kepentingan pengelola parkir yang ingin mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S20992
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library