Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas hubungan antara pengawasan internal dalam Bank dengan Kredit Bermasalah yang dihadapi oleh Bank serta upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal dalam rangka mencegah dan menyelamatkan kredit bermasalah. Pengawasan internal merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bank sebagai perwujudan pelaksanaan dari Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan penerapan manajemen risiko sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009. Pengawasan internal merupakan third line of defences dalam sistem pengendalian intern yang berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan secara hukum maupun administratif yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan serta ketentuan internal bank dalam melaksanakan kegiatan operasional Bank, termasuk untuk urusan perkreditan. Pengawasan internal yang dilakukan dengan efektif dapat mencegah dan menyelamatkan kredit bermasalah. Sebaliknya pengawasan internal yang tidak efektif dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan hingga akhirnya menimbulkan kredit bermasalah itu sendiri. Maka dalam hal ini, Bank harus mengupayakan agar pengawasan internal dilakukan secara efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku bagi Bank itu sendiri.

---

The purpose of this study is to understand the relationship between internal audit and non performing loan and also how to improve the effectiveness of internal audit in order to prevent and save the non performing loan. Internal audit is a duty for Bank as an execution of Good Corporate Governance for Bank and risk management as mandated in Regulation of Bank Indonesia Number 8/4/PBI/2006 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank and Regulation of Bank Indonesia Number 5/8/PBI/2003 concerning Application of Risk Management for Commercial Bank which is changed by Regulation of Bank Indonesia Number 11/25/PBI/2009.

Internal Audit is a third line of defences in order to protect the internal control so that there will be no internal fraud happened later whether it is an infraction to regulations or other policies that enforce to the Bank. If the internal audit do their task effectively, non performing loan can be prevented and saved. In contrast, if the internal audit can not do their task effectively, it can cause the internal fraud and also non performing loan. So that, Bank should improve the effectiveness of internal audit based on the regulations and the policies that enforce to the Bank."

"Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority sebagai pengelola sovereign wealth fund di Indonesia telah menghadirkan beragam diskusi. Secara teoretis lembaga ini memiliki keuangan yang terpisah dengan keuangan negara yang berimplikasi pada pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangannya. Persoalan muncul ketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih mendefinisikan keuangan negara secara luas, dimana kekayaan negara yang dipisahkan termasuk di dalamnya. Hal ini memunculkan diskursus perihal kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk ikut melakukan pemeriksaan atas keuangan LPI. Pada tesis ini akan diteliti apakah BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan LPI dan bagaimana bentuk pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap keuangan LPI. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, pertama, ditinjau dari segi teoretis maupun normatif BPK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan LPI. Kedua, bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan LPI dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan keuangan oleh Akuntan Publik berdasarkan standar pemeriksaan internasional yang berlaku bagi badan hukum pengelola investasi. Sedangkan dari sisi pengelolaan, kontrol negara terhadap penyertaan modal pada LPI dilakukan melalui pengendalian internal dengan ditempatkannya wakil-wakil Pemerintah dalam organ Dewan Pengawas LPI dan kewajiban penyampaian laporan tahunan kepada Presiden. Namun demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tindak lanjut terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Presiden, sehingga mekanisme pengawasan keuangan Lembaga dapat dilakukan lebih akurat dan efektif.

---

The establishment of Indonesia Investment Authority (INA) as a manager of sovereign wealth fund in Indonesia has presented various discussion, especially regarding its institutional and financial status. Theoretically, INA’s finance is separated from state finance so it’s implicates the audit mechanism from this institution. Problems arise when Law Number 17 of 2003 concerning State Finance still defines state finance broadly, which separated state assets are included in. This gave rise to a discourse regarding the authority of the BPK as an examiner of state finances, to participate in conducting audit of INA’s finance. This theses will be investigated whether BPK has the authority to conduct audits on INA’s finance or not, and what forms of audits can be carried out on INA’s finance. This research uses legal research method with an explanatory typology. The conclusions obtained from this study are, first, based on theory and normative perspective analysis, BPK is not authorized to conduct INA’s financial audit. Second, the supervision of INA’s finance is conducted by public accountant based on international audit standards which applicable to investment management legal entity. Meanwhile, the form of state supervision for state equity participation in INA is carried out through internal control by placing government representatives in the INA’s Supervisory Board and obligate it institution to submit annual reports to President. However, further regulation is needed regarding the follow-up to the accountability reports submitted to the President, so that the institutional financial supervision mechanism can be carried out accurately and effectively."