Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap hak pemegang efek beragun aset dalam hal terjadi gagal bayar. Sumber pembayaran kembali efek beragun aset semata-mata berasal dari aset keuangan (misalnya tagihan) yang dialihkan oleh kreditur awal kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Pengelolaan atas aset keuangan tersebut tidak dilakukan oleh manajer investasi, namun diserahkan kepada penyedia jasa, yang juga merupakan kreditur awal. Mekanisme seperti ini berpotensi menimbulkan penyedia jasa/ kreditur awal yang "nakal", misalnya kreditur awal dengan sengaja memasukkan kredit bermasalah dalam aset keuangan yang dialihkan kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Risiko utama yang dihadapi pemegang efek beragun aset adalah gagal bayar. Oleh karena itu perlindungan terhadap hak pemegang efek beragun aset, terutama terhadap risiko gagal bayar, merupakan hal yang sangat penting. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus atas Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Permasalahan yang timbul adalah apakah penerbitan Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011 sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian disajikan secara utuh melalui metode deskriptif analitis. Selanjutnya dipaparkan mengenai syarat dan prosedur penerbitan efek beragun aset serta risiko-risiko efek beragun aset disusul dengan paparan mengenai tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap perlindungan hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar pada Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar masih ditemukan masalah dan kendala, terutama dalam hal eksekusi jaminan.

---

This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities in the event of issuer's default. Repayment of asset backed securities is merely sourced from a financial asset (such as claims) transferred by the originator to the investment manager for the benefit of the holders of asset backed securities. However, the investment manager does not manage the financial asset itself but rather delegate other service provider, which is also the originator, to undertake its supposed role. In this situation, the service provider/originator may have a misuse to intentionally include non-performing loans in the list of financial asset transferred to the investment manager to which it creates a major risk of default for the benefit of the holder of asset back securities. In this regard, the protection of rights of the holders of asset back securities is necessary, particularly to ensure their rights and obligations in the event of issuer' defaults.

In this research, the writer refers to a case study on asset backed securities within Danareksa BTN 02 - KPR Class-A Year 2011 with the objectives to find whether it has provided an adequate protection to the rights of the holder of asset back securities in the event of issuer's default and what kind of legal remedies is provided in such event.

By using a judicial normative as the basis of researchmethod, this research is then presented in a comprehensive manner utilizing a descriptive-analytical method. Furthermore, it also seeks to cover selected areas of asset backed securities, such as terms and conditions for the procedural issuance, some possible risks of asset backed securities and a brief summary of the duties of investment manager and custodian bank. The writer then analyzes the legal protection of the Holders Of Asset Backed Securities in the event of issuer's default. From this research, the writer concludes that there are still major problem and challenge in the protection of the rights of asset backed securities' holders, particularly during the collateral execution."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya Special Purpose Vehicle dalam hukum Indonesia, khususnya yang terdapat pada beberapa sektor peraturan perundangundangan. Terdapat berbagai persoalan terkait dengan konsep pengaturan Special Purpose Vehicle yang berbeda pengaturannya dan penggunaannya dalam praktik terkait konsep hubungan Holding-Subsidiaries, hubungan afiliasi, serta hubungan istimewa dalam sektor perpajakan dan praktik penyalahgunaannya. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi harmonisasi dari pengaturan Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia tidak konsisten dan terdapat urgensi untuk melakukan harmonisasi pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

The focus of this thesis is on the existence of the Special Purpose Vehicle in Indonesian law, particularly the provisions that are contained in a few cross sector legislations. There are various issues regarding the concept of Special Purpose Vehicle that are regulated and used in practice differently related to the consept of holding-subsidiaries, affiliation, special relationship in the taxation sector and misuse in practice.

Hence, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of the Special Purpose Vehicle (SPV) in Indonesian? 2. How urgent is the harmonization of Special Purpose Vehicle (SPV) regulations in Indonesia? At the conclusion that regulation of Special Purpose Vehicle is not consistent and that there is an urgency to harmonize the regulation of Special Purpose Vehicle in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan Badan Pengelola Instrumen Keuangan sebagai special purpose vehicle sekuritisasi di Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang melahirkan Badan Pengelola Instrumen Keuangan. Badan Pengelola Instrumen Keuangan ditujukan untuk menjadi special purpose vehicle sekuritisasi di Indonesia. Namun, Badan Pengelola Instrumen Keuangan sebagai sebuah lembaga baru, perlu untuk dianalisis secara mendalam guna memastikan pemenuhan kapasitasnya sebagai special purpose vehicle sekuritisasi di Indonesia dan memahami bagaimana kualitasnya apabila dibandingkan dengan special purpose vehicle yang berlaku di negara yang maju dalam konteks sekuritisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal, yaitu penafsiran dan analisis secara linguistik dan komparatif atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur mengenai Badan Pengelola Instrumen Keuangan. Lalu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari kepustakaan yang membahas mengenai sekuritisasi. Dengan demikian, penelitian ini mempunyai dua poin analisis utama, yakni apakah Badan Pengelola Instrumen Keuangan telah sesuai dengan kapasitasnya sebagai special purpose vehicle sekuritisasi dan bagaimana perbandingan Badan Pengelola Instrumen Keuangan dengan special purpose vehicle sekuritisasi di negara lain yang unggul dalam kegiatan sekuritisasi, yakni Prancis. Penelitian ini menemukan bahwa Badan Pengelola Instrumen Keuangan telah sesuai dengan kapasitasnya sebagai special purpose vehicle sekuritisasi namun masih diatur secara lebih sedikit dibandingkan dengan special purpose vehicle sekuritisasi yang ada di Prancis.

---

This research analyzes how Badan Pengelola Instrumen Keuangan is regulated as securitization special purpose vehicle in Indonesia. In 2023, Indonesia enacted Law No. 4 Year 2023 on Developing and Strengthening Financial Sector which gave birth to Badan Pengelola Instrumen Keuangan. Badan Pengelola Instrumen Keuangan is aimed to be a securitization special purpose vehicle in Indonesia. However, Badan Pengelola Instrumen Keuangan as a new institution, needs to be analyzed profoundly in order to ensure its fulfillment as a securitization special purpose vehicle in Indonesia and comprehend its quality compared to another securitization special purpose vehicle effective in a country advanced in securitization. The research method utilized in this research is doctrinal legal method, which comprises interpretation and analysis linguistically and comparatively of Law No. 4 Year 2023 legislating Badan Pengelola Instrumen Keuangan. Moreover, the data type being used in this research is secondary data, which is data derived from literatures explaining securitization. Therefore, this research has two main analysis points, whether Badan Pengelola Instrumen Keuangan is in accordance with its capacity as securitization special purpose vehicle and the comparison between Badan Pengelola Instrumen Keuangan and a securitization special purpose vehicle in the other country excelled in securitization, which is France. This research has found that Badan Pengelola Instrumen Keuangan has been in accordance with its capacity as securitization special purpose vehicle but still less-regulated compared to its counterpart in France. "