Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu alasan mengapa mengembalikan dana hasil dan instrumen tindak pidana masih sulit adalah karena para pelaku berasal dari kalangan terhormat, seperti politisi, pejabat, dan pebisnis terkenal. Pelaku tidak hanya dapat menghindari peradilan, tetapi mereka juga dapat dengan mudah menyembunyikan harta haram mereka di negara "tax heaven", yang membuat penegak hukum sulit menemukan dan merampas harta tersebut. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik, upaya tersebut masih belum berhasil mengembalikan secara keseluruhan kerugian negara tersebut. Sedangkan disamping itu aparat penegak hukum lebih senang menggunakan kerjasama informal yang prosesnya prosesnya lebih cepat dan efektif dalam mendapatkan informasi terkait aset. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran MLA dalam asset recovery. Metode penelitian yang digunakan bersifat doktrinal yang bertujuan untuk menemukan kekurangan dan analisis dari perangkat hukum yang ada serta memastikan bahwa undang-undang perampasan aset dan peraturan MLA yang dirancang di Indonesia dapat memfasilitasi pemulihan aset yang optimal.

---

One of the reasons why recovering the proceeds and instruments of crime remains difficult is because the perpetrators come from respectable circles, such as politicians, officials and well-known business people. Not only can perpetrators evade justice, but they can also easily hide their illicit assets in “tax heaven” countries, which makes it difficult for law enforcement to find and seize the assets. Although Indonesia has ratified UNCAC and has Law No. 1/2006 on Mutual Assistance, these efforts have still not succeeded in recovering the full amount of state losses. Meanwhile, law enforcement officials prefer to use informal cooperation which is a faster and more effective process in obtaining information related to assets. So that it raises the question of how exactly the role of MLA in asset recovery. The research method used is doctrinal which aims to find the shortcomings and analysis of the existing legal instruments and ensure that asset forfeiture laws and MLA regulations designed in Indonesia can facilitate optimal asset recovery."

"Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan perampasan aset terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (unexplained wealth) di Indonesia, dengan memperbandingkan mekanisme yang diterapkan di Australia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang, historis, dan komparatif. Di Australia, perampasan aset dilakukan melalui mekanisme Unexplained Wealth Order (UWO), yang memungkinkan penyelidikan dan perampasan aset yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Filipina, melalui Republic Act No. 1379, juga memiliki mekanisme perampasan untuk aset yang dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan pendapatan pejabat publik. Kedua negara ini menunjukkan bahwa perampasan aset NCB dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah dan menanggulangi praktik pengumpulan kekayaan yang tidak sah oleh pejabat publik. Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam menanggulangi praktik pengumpulan kekayaan tidak sah di kalangan pejabat publik. Penelitian ini merekomendasikan penerapan model Unexplained Wealth Order (UWO) yang disesuaikan dengan konteks sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas ketidakjelasan asal-usul kekayaan pejabat publik dengan mekanisme perampasan yang adil, efektif, transparan, dan akuntabel.

---

This research examines the urgency of implementing asset forfeiture against public officials with unexplained wealth in Indonesia, by comparing mechanisms applied in Australia and the Philippines. The research employs doctrinal research methods with a legislative, historical, and comparative approach. In Australia, asset forfeiture is carried out through the Unexplained Wealth Order (UWO) mechanism, which enables the investigation and forfeiture of assets whose origins cannot be proven. The Philippines, through Republic Act No. 1379, also has a forfeiture mechanism for assets deemed unexplained or unlawfully acquired asset of public officials. Both countries demonstrate that NCB asset forfeiture can be an effective instrument in preventing and addressing the accumulation of unexplained wealth by public officials. This comparison provides valuable lessons for Indonesia, which continues to face challenges in addressing the unlawful accumulation of wealth among public officials. This research recommends the adoption of the Unexplained Wealth Order (UWO) model, adapted to the context of Indonesia’s legal system. It is expected that this model can offer a solution to the ambiguity surrounding the origins of public officials' wealth through a fair, effective, transparent, and accountable forfeiture mechanism."

"ABSTRAKPermasalahan korupsi tidak lepas dari kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. Salah satu upaya hukum untuk memberantas korupsi adalah dengan merampas aset hasil korupsi melalui Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Namun untuk dapat menerapkan konsep ini perlu untuk diketahui terlebih dahulu mekanisme perampasan aset hasil korupsi yang ditetapkan sebagai aset tercemar sehingga dapat dirampas melalui NCB dan juga konsep NCB ini masih menjadi masalah terkait dengan kemungkinannya untuk dapat diterapkan dalam hukum di Indonesia. Untuk itu, dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan dengan menggunakan analisis kualitatif penulis akan menjawab permasalahan yang ada terkait dapatkah perampasan aset NCB ini menjadi instrumen hukum yang mampu memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Di akhir, penelitian ini menemukan bahwa perampasan aset NCB adalah konsep terbaik yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keruangan negara dari tindak pidana korupsi.

---

ABSTRACTThe problem of corruption is inseparable from its impact on state financial losses. One legal effort to eradicate corruption is to seize assets resulting from corruption through Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). However, to be able to apply this concept it is necessary to know in advance the mechanism of appropriation of assets resulting from corruption which is determined as a tainted asset so that it can be seized through the NCB and also the NCB concept is still a problem related to its possibility to be applied in law in Indonesia. For this reason, by using normative research methods and by using qualitative analysis the author will answer the existing problems related to whether the seizure of NCB assets is a legal instrument that is able to maximize the return of state financial losses from corruption. In the end, this research found that NCB's asset seizure is the best concept that can be used to maximize the return of state spatial losses from corruption."

"Penelitian ini menganalisis peraturan hak kebendaan atas kapal yang disewakan dan kemudian dirampas oleh negara karena menjadi sarana bagi pihak ketiga untuk melakukan tindak pidana dan perlindungan hukum bagi pemilik kapal tersebut. Penelitian ini disusun menggunakan metode doktrinal. Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai hak kebendaan kapal dan barang yang dirampas oleh negara, kemudian menganalisis Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT PBR, dan Putusan Nomor 2809 K/Pdt/2021. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran) mengatur bahwa kapal yang didaftarkan akan memperoleh grosse akta yang bertindak sebagai bukti hak milik. Dalam analisis kasus, kapal MT. Yosoa sah secara hukum milik Perseroan Terbatas (PT.) Dua Mitra Oil, tetapi kapal tersebut tetap dirampas oleh negara. Perlindungan hukum terhadap pemilik kapal yang kapalnya dirampas akibat tindak pidana pihak ketiga belum diatur secara tegas di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk membuat dan/atau menambahkan aturan mengenai perlindungan hukum pemilik kapal yang kapalnya dirampas oleh negara akibat tindak pidana pihak ketiga. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penelitian secara komprehensif mengenai hak kebendaan yang melekat pada suatu benda sebelum dilakukan perampasan, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang sah secara hukum adalah pemilik kapal dan bukan pelaku tindak pidana.

---

This paper analyzes regulations of property rights over ships leased and then forfeited by the state because they became a means for third parties to commit criminal actions, and also analyzes the legal protection for shipowners. Employing doctrinal legal research, this paper describes the general provisions regarding property rights over ships and assets forfeited by the state, and analyzes Court Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, Appeal Verdict Number 200/PDT/2020/PT PBR, and Cassation Verdict Number 2809 K/Pdt/2021. According to Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2008 on Shipping, a registered ship will obtain a grosse deed, which serves as proof of ownership. In this case analysis, MT. Yosoa (the ship) legally belongs to PT. Dua Mitra Oil but was still forfeited by the state. In Indonesia, there are no regulations providing legal protection for shipowners whose ships are forfeited due to third-party criminal actions. This research recommends that the Indonesian government establish or add regulations to protect shipowners whose ships are forfeited by the state due to third-party criminal actions. Comprehensive research on property rights before forfeiture is necessary to provide legal certainty and protection for legitimate shipowners that weren’t involved in criminal actions."