Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yenny Lisanova Catherina
"Dalam upaya meminimalkan kerusakan lingkungan akibat pembangunan, maka dikembangkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Salah satu instrumen penglolaan lingkungan hidup yang digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan lingkungan adalah AMDAL.
Setelah lebih dari tujuh belas tahun AMDAL berjalan Yaitu sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, banyak pihak merasa bahwa AMDAL belum menjadi instrumen yang efektif untuk mengendalikan dan mencegah dampak lingkungan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1 99 tentang berpengalamannya dan belum memadai SDM komisi penilaian dokumen AMDAL Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal-hal tersebut maka sejak awal perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen AMDAL yang dihasilkan.
Evaluasi mutu dilakukan dengan uji kriteria mutu dokumen AMDAL (Asdep Urusan Kajian Dampak Lingkungan, 2002). Pada penelitian ini difokuskan pada uji mutu aspek Konsistensi, Keharusan, dan Relevansi. Tujuan dari uji mutu aspek konsistensi untuk melihat, apakah komponen dampak penting yang tercantum dalam dokumen ANDAL konsisten dengan yang tertuang dalam dokumen KA, dan membandingkan komponen dampak penting yang tercantum dalam Bab Prakiraan Dampak Penting dan Bab Eva/uasi Dampak dari dokumen ANDAL.
Uji mutu aspek keharusan dilakukan untuk melihat apakah pelingkupan dampak pentinG yang hasilnya tercantum dalam Bab Ruang Lingkup Studi dokumen KA, telah dilakukan melalui proses konsultasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Kep a Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL, dan apakah pelingkupan telah dilakuk:an melalui preses identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial dan pe usatan dampak penting sebagaimana diamanatkan dalam Kepl Bapedal No. 09 Tahun 000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
Pada uji mutu keharusan ini juga, akan melihat apakah setiap komponen atau parameter dampak penting lingkungJan yang ditelaah pada Bab Prakiraan Dampak Penting telah diprakirakan besar dampak (magnitude of impacf). Pada bab tersebut, apakatl setiap komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang ditetaah,te ah ditetapan sifat penti g dari besar dampak yang tlmbul dengan mengacu pada Kepka Bapedal No. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai t1kuran Dampak penting Penggunaan ketiga kriteria uji mutu tersebut (uji mutu aspek konsistensi, keharusan, dan relevansi) disebabkan karena ketiga uji tersebut merupakan kriteria-kriteria uji yang paling mendasar dalam studi AMDAL, dan ketiga uji mutu tersebut lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kriteria uji yang lain, atau dengan kata lain ketiga kriteria uji tersebut tidak diperlukan penilaian yang mempunyai tingkat kepakaran tinggi.
Teknik pengambilan sampel cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak berkelompok, yang dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap , peneliti menginvetaris Komisi Penilai AMDAL Kabupaten yang telah terbentuk, yaitu ada 86 Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota. Tahap II, dari Komisi Penilai AMDAL yang telah dibentuk, peneliti menyeleksi lagi berapa komisi yang telah menyetujui dokumen AMDAL, tercatat ada 24 Komisi Penilai AMDAL p nilai. Tahap ill, dari 24 Komisi Penilai AMDAL yang telah menyetujui dokumen AMDAL, kemudian peneliti melakukan penyeleksian Komisi Penilai AMDAL abupaten/ ota yang ada di Jawa dan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota ang b rada di Luar Jawa. Dari hasH seleksi ada 4 Komisi Penilai AMDAL Kabupaten di Jawa dan 10 Komisi Penilai AMDAL di Luali Jawa, dan tahap N, berdasarkan pertimbangan kelengkapan dokumen AMDAL (Dokumen KA, ANDAL, RKL, BPL) dan berdasarkan minimal pengambilan sampel P,enelitian representatif menurut Chounnan adalah 30°/o, maka peneliti mengambil secara acak 5 dokumen AMDAL yang di nilai Komisi Penilai AMDAL di Jawa dan 5 dokumen AMDAL yang dinilai omisi Penilai AMDAL Kaupaten/Kota di Luar Jawa. Setelah itu peneliti melakukan evaluasi terhadap mutu ke-10 dokumen AMD'AL yang telah disetujui tersebut dengan uji mutu aspek konsistensi, keharusan, dan relevansi). Kemudian hasil uji terseb t dianaHsis apakah sudah sesuai dengan mut tersebut.
Hasil analisis difiarapkan menjadi bahan rekomenclasi ke ada pihak terkait dalam menentukan langkah-langkah perbaikan, baik pada tatanan kebijakan Hasil uji mutu aspek relevansi terhadap ke-10 dokumen yang telah disetujui, terdapat hanya 4 dokumen yang memenuhi uji. Dokumen tersebut adalah Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangunan Terminal Purwokerto, yang telah disetujui komisi penilai AMDAL Kabupaten Banyumas; Dokumen AMDAL Kegiatan Penambangan Pasir !aut PT. Perrnata General Utama, Kabupaten Perairan Barat Laut Pulau Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten kepulauan Riau, yang telah disetujui komisi penilai AMDAL Kabupaten Kepulauan Riau; Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Umum Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Tlmur, yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kota Bontang; Dan Dokumen AMDAL Kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogar, Jawa Barat, yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bogar.
Hasil uji Pembobotan, yakni menilai doltumen AMDAL be dasarkan uji aspek konsisten, keharusan dan relevansi. Hasil uji memperlihatkan bahwa ke-10 dokumen AMDAL yang diuji tersebut, tidak di apat satupun dari dokumen­ dokumen tersebut yang memenuhi ke-3 uji mutu, baik uji mutu aspek konsistensi maupun uji mutu aspek keharusan dan uji mutu aspek relevansi secara lengkap. Rendahnya mutu dokumen AMDAL dipengarutii banyak faktor. Pada penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi secara umum, yait konsultan atau pemrakarsa pada mumya belum menaati dan melaksanakan masukan/saran perbaikan dari anggota komisi penilai AMDAL. Staf penyelenggara AMDAL kurang eennat dalam mengoreksi kembali dokumen AMDAL. Belum melibatkan warga masyarakat yang terkena dampak dalam sidang komisi secara aktif.

In the frame work of minimizing environmental degradation caused by development, a sustainable develOpment which is orientea to nvironmental concept needs to be implemented. One of environmental management: instruments to achieve it is Environmental Impacts AsSessment (AMDAL).
After AMDAL lias been implemented for more than 17 years or since Government Regulation number 29/1986 has been enactedr a lot of parties think that AMDAL has not been an effettive instrument yet to prevent and control the impact on environment of regency levels, namely 48 AMDAL documents. There's concern about the quality of AMDAL documents, since the members of regional commission of assessment don't have much experience. Threrefore, starting from the beginning, the AMDAL documents produced need to be evaluated.
The evaluation is done on the criteria test of AMDAL documents (Deputy Assisstent for Environmental Impact Assessment, 2002). This research is focused on test of quality of consistency, necessity, and relevance. The writer takes cluster random sampling carried out in several stages. In the first stage, the writer inventories the existence of 86 regional commission of assessment. In the second stage, the writer: selects more commitees who have approved the AMDAL documents. There are 24 committees. In the third stager the writer selects a regional commission of assessment whether coming from Java or autside Java Islan out of 24 commrtt:ees who have approved the AMDAL documents.The completeness of documents, such as framework of reference (KA), a study ot environmental imfacts (AMDAL), an environmental management plan (RKL) and an environ mental monitoring plan (RPL) are also taken into consi eration.
The result of selection process is there are 14 regional ommisslons of a sment from Java and 10 regional commissions of assessment from aotside Java. In the fou rth stage, the writer takes at random 5 AMDAL documents assessed by a regional commission of assessment from Java and 5 AMDAL decuments assessed by a regional commissions of assessment from outside Java Island. The writer evaluates all t e 10 documents focusing on the aspects of consistency, necessity an relevance.
Then these test results are analyzed wether a)l the documents are in accordance those quality or not. The results of analysis are expected to be the recommendation points for those who will make improvement, whether on the policy technical matters to promote the qualitY. of AMDAL documents in the years to come."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11842
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kellerman, Henry
Boston: Allyn and Bacon, 1997
616.890 75 KEL h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Kellerman, Henry
"The Handbook of Psychodiagnostic Testing is an invaluable aid to students and professionals performing psychological assessments. It takes the reader from client referral to finished report, demonstrating how to synthesize details of personality and pathology into a document that is focused, coherent, and clinically meaningful.
This new edition covers emerging areas in borderline and narcissistic pathologies, psychological testing of preschool children, and bilingual populations. It also discusses the most current clinical issues and evaluating populations on which standard psychological tests have not been standardized."
New York: Springer, 2010
616.89 KEL h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Dinna Putri Adilia
"ABSTRAK
Tulisan ini membahas mengenai penerapan service delivery pada Standar
Pelayanan Publik sebagai suatu bentuk Crime Prevention Publicity terhadap
maladministrasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2017. Penulis dalam
melakukan kajian ini menganalisis program penilaian kepatuhan terhadap standar
pelayanan publik dengan teori aktivitas rutin (routine activity theory) dimana hasil
publikasi standar pelayanan publik sebagai capable guardian. Service delivery
dalam Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk Crime Prevention
Publicity yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mencegah maladministrasi
karena indikator-indikator dalam Crime Prevention Publicity yang ditulis oleh
Barthe telah dipenuhi dimana indikatornya adalah (1) Upaya terencana; tercantum
dalam Permenpan No.15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (2) oleh agen;
dimana dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dan diawasi oleh
Ombudsman RI selaku pengawas pelayanan publik (3) untuk mempromosikan
praktik pencegahan kejahatan, dimana standar pelayanan publik memang bertujuan
untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan mendorong potensi perilaku
maladministrasi serta perilaku koruptif lainnya (4) dengan membuat kampanye
yang dirancang; yaitu penerapan standar pelayanan publik dan survei kepatuhan (5)
untuk mendidik korban atau mencegah pelanggar; sejalan dengan tujuan penerapan
standar pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kesadaran dengan harapan
bahwa anggota masyarakat akan menghindari viktimisasi atau target hardening.

ABSTRACT
This paper discusses about the implementation of service delivery to the Public
Service Standards as a form of Crime Prevention Publicity on maladministration in
the DKI Jakarta Province in 2016-2017. The author in this study analyzing the
compliance assessment programs to evaluate the implementation of public service
standards with the theory of routine activity where the publication results of Public
Service Standards has a role as the capable guardian. Service delivery of the Public
Service Standard is a form of Crime Prevention Publicity conducted by Indonesia
in order to prevent maladministration because of all the indicators in Crime
Prevention Publicity written by Barthe have been fulfilled in Public Service
Standard where the indicators are (1) Planned efforts; reflected in Permenpan No.15
in 2014 which concerning Public Services (2) by agents; which is carried out by the
Public Service Provider and supervised by the Ombudsman Republic of Indonesia
as the public service supervisor (3) to promote the practice of crime prevention,
where public service standards aim to maintain the quality of public services and
suppress the potential of maladministration and other corrupt behavior; (4) by
creating a campaign designed; with the implementation of public service standards
and compliance surveys (5) to educate victims or prevent offenders; in line with the
aim of implementing public service standards, which is to raise awareness in the
hope that community members will be prevented from victimization or hardening
targets."
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library