Ditemukan 262 dokumen yang sesuai dengan query
Moch. Sa`dun
"
UU Antitrust yang mulai berkembang pada awal abad 19, terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Perkembangan juga terjadi dalam penetapan kebijakan dan implementasinya. Dalam hal ini, perkembangan tentang pelaksanaan hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan kajian ekonomi tentang persaingan usaha. Perkembangan persaingan usaha menjadi menarik, jika dikaitkan dengan keputusan perkara persaingan usaha. Bagi Indonesia perkembangan pemahaman dan implementasi terhadap UU persaingan usaha menjadi sangat penting. Karena Indonesia tergolong sebagai negara yang masih muda dalam masalah persaingan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T20036
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hasudungan, Archie Michael
"
Skripsi ini membahas bagaimana pendekatan yang digunakan KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya dalam memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan yang berbeda dalam penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Pendekatan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah Rule of Reason. Di dalam menggunakan pendekatan Rule ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44815
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Achmad Firmansyah
"
Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur tentang mekanisme tender dan kelesuruhan hal mengenai pelaksanaan tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaaan e-KTP di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, terdapat berbagai permasalahan yang berdasarkan putusan KPPU nomor 03/KPPU-L/2012 berujung pada persekongkolan tender, dimana salah satu dugaan pelanggaran yang mengindikasikan adalah post ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bobby Rahdyan Andhika Notokoesoemo
"
Skripsi ini membahas mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling terkait dengan aspek-aspek hukum persaingan usaha. Kondisi semakin banyaknya teknologi yang diberikan Paten dan dimiliki oleh banyak Pemegang Paten, berpotensi menyulitkan banyak pihak untuk mengembangkan teknologi baru karena terhalang oleh Paten-Paten lain yang saling menghambat (blocking). Perjanjian Lisensi Patent Pooling merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Perjanjian Lisensi Patent Pooling dapat mengintegrasikan teknologi-teknologi yang saling terkait, mengurangi biaya transaksi, menghilangkan Paten-Paten yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57132
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ross, Stephen F.
New York: The Foundation Press, 1993
343.072 1 ROS p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Kronstein, Heinrich
London: Cornell University Press, 1973
338.8 KRO l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
London: Thomson Reuters, 2011
343.0721 MER
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dwi Suci Ratnaningsih
"
Skripsi ini membahas mengenai penerapan substantive test sebagai bentuk penilaian yang dilakukan oleh otoritas pengawas persaingan usaha di berbagai Negara untuk menilai apakah suatu merger dapat berdampak terhadap persaingan atau tidak. Ada tiga jenis substantive test yang dikenal di dunia, yaitu Market Dominance Test, Substantial Lessening Competition Test atau Significant Impediment to a Competition Test dan Public Interest Test. Penilaian merger dituangkan dalam sebuah merger guidelines yang dikeluarkan oleh otoritas persaingan yang memuat berbagai kriteria ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S318
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Cindy Nova
"
ABSTRAK
Sulitnya pembuktian kartel, terutama di Indonesia diyakini karena para pelaku usaha berada dalam pasar yang oligopoli dan berkolusi secara diam-diam. KPPU pada tahun 2010 mengeluarkan pedoman yang sangat baru berkaitan dengan Kartel dengan mengadopsi suatu program yang telah lama dikenal di negara-negara maju lainnya, yaitu Leniency Program. Namun, Leniency Program yang dikeluarkan KPPU pada tahun 2010 yang berbentuk pedoman, memiliki hambatan dalam pelaksanaannya terkait dengan payung hukum yang menaunginya.
ABSTRACT
The difficulties of proving cartel availability ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S403
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Benny Hopman
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perbedaan tender dan beauty contest. Beauty Contest sangatlah berbeda dengan tender sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara KPPU dengan para akademisi. Para akademisi menilai bahwa beauty contest bukanlah bagian dari Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dikarenakan beauty contest sifatnya yang subjektif. Namun KPPU berpendapat bahwa beauty contest termasuk ke dalam pengertian tender Pasal 22 Undang-undang No. 5 ...
"
2012
S42946
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
