Hasil Pencarian

Ditemukan 74 dokumen yang sesuai dengan query

Posisi otoritas legislatif presiden dan DPR

" DPR cenderung distigmatisasi sebagai lembaga legislatif sentral dalam pembentukan UU. Namun peran legislatif pembentukan UU tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh DPR secar memadai. Semua UU yang dihasilkan sejak tahun 1971 adalah produk presiden (pemerintah). Tulisan di bawah ini mencoba meninjau posisi otoritas legislatif presiden dan DPR, baik secara normatif-gramatikal maupun melalui nuasa sejarah dan praktek ketatanegaraan. Tulisan ini akan menjawab lembaga tinggi manakah yang layak diposisikan sebagai lembaga legislatif utama ... "

Hukum dan Pembangunan, XXVII (1) Februari 1997: 94-101, 1997

HUPE XXVII-2-Feb1997-94

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Format baru dewan perwakilan rakyat pasca amandemen UUD 1945

POL 3 (1-2) 2012 (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Sri Soemantri Martosoewignjo

Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam batang tubuh UUD 1945

Bandung: Alumni, 1979

342.03 SRI p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Reza Winata

Fleksibilitas tindak lanjut putusan pengujian konstitusional undang-undang dalam pembentukan undang-undang = Flexibility of response to constitusional review decision in law making

" Pengesampingan putusan memunculkan diskursus mengenai fleksibilitas tindak lanjutnya. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah yaitu pemaknaan finalitas dan kekuatan mengikat putusan dalam pembentukan undang-undang, serta fleksibilitas tindak lanjut putusan dalam pembentukan undang-undang. Metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan komparasi negara Austria, Italia, Jerman, Turki, dan Rusia. Hasil penelitian menunjukan makna final berarti tidak ada mekanisme hukum untuk menguji kembali putusan dan mengikat bersifat erga omnes atau mengikat umum, tapi sekaligus bersifat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T55271

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mokh Luqman Fadlli

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pembentukan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan = The Authority of Badan Pemeriksa Keuangan in the Making of Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

" Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada BPK untuk membeuat Peraturan BPK. Peraturan tersebut diakui keberadaannya bahkan sebelum kewenangan pembentukannya ada, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Penelitian ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45892

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fadhil Virgiawan

Mekanisme checks and balances presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam bidang legislasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen = Checks and balances mechanism of the president and the house of representatives in Indonesia in the function of legislation based on the 1945 Constitution before and after the amendment

" Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah banyak hal. Hal yang amat jelas terlihat terkait kekuasaan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bidang legislasi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar sebelum amandemen menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sementara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah berganti menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sebelum Amandemen juga mengalami ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library