Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perda pengendalian minuman beralkohol di Banyumas yang diterbitkan tahun 2014 pada awalnya memunculkan perbedaan pendapat dalam internal PDI Perjuangan di Banyumas.  Perda ini merupakan hasil tuntutan oleh beberapa ormas Islam di Banyumas, seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah.  PDI Perjuangan sebagai partai penguasa di Banyumas sejak reformasi terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang setuju dan tidak setuju dengan adanya perumusan Perda tersebut.  Kubu tidak setuju beranggapan bahwa isu minuman beralkohol bukan lah isu yang dibawa oleh PDI Perjuangan.  Hal ini juga akan merugikan konstituen PDI Perjuangan.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan komunikasi, akhirnya terjadi kompromi antara kedua pihak, yaitu tidak dibahasnya ciu Cikakak (minuman beralkohol tradisional khas Banyumas) dalam substansi perda.  Selain itu, PDI Perjuangan menganggap bahwa isu pengendalian minuman beralkohol bukanlah perda syariah.  Dukungan PDI Perjuangan terhadap perda ini merupakan strategi partai untuk mempertahankan konstituen mereka, yaitu dari kelompok masyarakat Islam yang menuntut untuk diterbitkan perda pengendalian minuman beralkohol dan juga dari kelompok perajin minuman beralkohol tradisional di Banyumas.  PDI Perjuangan ingin menampilkan citra yang lebih religius di hadapan masyarakat Islam di Banyumas.  Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu strategi politik Peter Schroder.

---

The regulation on controlling alcoholic beverages in Banyumas, which was published in 2014, initially raised debates in PDI Perjuangan internally in Banyumas. This regulation is the reaction to protests by several Islamic organizations in Banyumas, such as MUI, NU, and Muhammadiyah. PDI Perjuangan as the ruling party in Banyumas which is reformed is divided into two parties, namely those who agree and those who do not agree with the formulation of the regulation. The faction does not agree to assume that the issue of alcoholic beverages is not an issue brought by PDI Perjuangan. This will also harm PDI Perjuangan constituents. The method used in this research is qualitative method. The results showed that after communication, a compromise finally occurred between the two parties, namely not discussing ciu Cikakak (a traditional alcoholic beverage typical of Banyumas) in the substance of the regulation.  In addition, the PDI Perjuangan considers that the issue of alcoholic control resolves sharia regulations. PDI Perjuangans support for this regulation is the partys strategy to defend their constituents, namely from Islamic community groups that demand the prohibition of alcoholic drinks and also from groups of traditional alcoholic drinkers in Banyumas. PDI Perjuangan wants to display a more religious image before the Islamic community in Banyumas. This is in accordance with the theory used in this study, namely Peter Schroders political strategy."

"Minuman tradisional beralkohol nusantara merupakan isu-isu yang sering kali diperdebatkan oleh para akademisi. Salah satu faktor perdebatannya adalah mengenai nilai kebudayaannya yang patut dijaga agar dapat diwariskan turun temurun. Dalam hal ini saya akan mengaitkan pemerintah dengan efek yang mempengaruhi perilaku pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali dalam menjalani usahanya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi literatur. Berkenaan dengan berlakunya peraturan terkait tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, dengan kata lain pemerintah telah melegalkan minuman tersebut dengan beberapa ketentuan. Pemerintah mencoba untuk menumbuhkan minat para pelaku usaha untuk mengikuti arahan yang ditetapkan. Penulisan ini hendak memaparkan bagaimana relasi dan respon yang terjalin dari sudut pandang pelaku usaha terhadap peraturan pemerintah tersebut yang mengacu pada konsep Foucault mengenai governmentality (1991). Proses pengontrolan yang dilakukan pemerintah ini telah diinterpretasikan berbeda-beda oleh para pelaku usaha sebagai target sasaran peraturan. Argumen dalam penulisan ini adalah pengontrolan tidak selalu berjalan mulus, bahkan proses pengontrolan tersebut dapat memicu perlawanan dari target yang dituju. 

---

The traditional alcoholic beverages of the archipelago are issues that are often debated by academics. One of the triggering factors is the cultural value that needs to be maintained so that it can be passed down from generation to generation. In this case, I will relate the effects that influence the behaviour of Balinese alcoholic beverage business actors in running their business. The data was collected through participant observation, in-depth interviews and literature studies. With regard to the enactment of regulations related to the management of Balinese fermented and/or distilled beverages, in other words, the government has legalised these drinks with several provisions. The government tries to foster the interest of business actors to follow the established directives. This paper wants to explain how the relationships and responses that exist from the point of view of business actors to the government regulations refer to Foucault's concept of governmentality (1991). The control process carried out by the government has been interpreted differently by business actors as the target. The argument in this paper is that control does not always run smoothly, even the control process can trigger resistance from the intended target."