Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Adryan Adisaputra Tando
"
Pengendalian polusi udara adalah salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia, terutama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Pada dasarnya, upaya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan pada perintah-dan-kontrol atau instrumen berbasis pasar. Pendekatan pertama dikritik karena dianggap efisien dalam hal biaya dan tidak memberikan insentif bagi pencemar, sedangkan pendekatan kedua dianggap sebaliknya. Salah satu bentuk instrumen berbasis pasar adalah sistem izin polusi yang dapat diperdagangkan. Di Indonesia, hal ini telah diatur oleh ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sondakh, Stephanie Ruriko
"
Penggunaan kendaraan bermotor listrik (electric vehicle) sebagai suatu teknologi terbarukan semakin meningkat demi mengurangi polusi udara dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060 sehingga kehadiran perlindungan hukum terhadap hak eksklusif inventor kendaraan bermotor listrik menjadi urgensi untuk diterapkannya program percepatan pendaftaran paten melalui kebijakan green patent incentive. Green patent incentive merupakan kebijakan untuk memberikan insentif kepada pendaftar paten teknologi hijau berupa percepatan proses pendaftaran paten. Kebijakan green patent incentive dapat mempercepat proses pendaftaran ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rao, M.N.
New Delhi: McGraw-Hill, 1994
363.739 2 RAO
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Andreas Pramudianto
Depok: Rajawali Pers, 2017
344.046 AND h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Suparto Wijoyo
Jakarta: Sinar Grafika, 2017
344.046 SUP h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rosa Vivien R.
"
Penerapan Ganti Kerugian dan biaya pemulihan lingkungan merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pasal 20 UU kasus sengketa lingkungan, dan di atur didalam No. 4 tahun 1982. Selain itu gugatan ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan dapat juga di ajukan dengan menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, tetapi kecil kemungkinannya untuk dapat berhasil, karena syarat-syarat dalam pasal 1365 KUHPerdata ini terasa berat bagi penggugat UU N0. 4 tahun 1982 menganut asas musyawarah, karena sebelum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
S20673
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012
363.739 2 JAC a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
New York: Van Nostrand Reinhold, 1994
R 363.73 TOX
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Jakarta: Pengayoman, 1991
344.046 342 IND l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Friedman, Robert D.
Washington: The Conservation Foundation, 1981
363.7 FRI s
Buku Teks Universitas Indonesia Library